Dari Rp 200 Juta yang Diterima, Wahyu Setiawan Kembalikan Rp 154 Juta ke KPK
INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

Dari Rp 200 Juta yang Diterima, Wahyu Setiawan Kembalikan Rp 154 Juta ke KPK

Sabtu, 15 Februari 2020 | 07:44 WIB
Oleh : Fana Suparman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan (WSE) mengklaim telah mengembalikan uang sebesar SGD 15.000 atau sekira Rp 154 juta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Uang itu diduga berkaitan dengan suap penetapan anggota DPR Pergantian Antarwaktu (PAW) yang menjerat Wahyu sebagai tersangka.

"Mas WSE (Wahyu Setiawan) menyerahkan bukti setoran pengembalian uang yang diterima di 17 Desember, itu SGD 15.000, dikonversi menjadi Rp 154 juta. Artinya bahwa penerimaan 15.000 SGD itu saja tidak ada selain itu," kata kuasa hukum Wahyu Setiawan, Toni Akbar Hasibuan usai mendampingi Wahyu diperiksa penyidik KPK, Jumat (14/2/2020).

Toni Akbar mengakui uang yang diterima kliennya sebesar SGD 15.000, berkaitan dengan proses penetapan anggota DPR PAW yang diajukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yakni Harun Masiku . Oleh karenanya, kata Toni, pemanggilan Wahyu Setiawan pada hari ini hanya untuk memberikan bukti pengembalian uang ke KPK.

"Jadi begini, sepanjang ini memang uang itu diterima 15.000 SGD itu kaitan dengan penetapan anggota DPR RI terpilih versi PDIP, yang ada kaitannya dengan Saeful dan Agustiani Tio. Cuma kaitan dengan itu. Jadi tadi tak ada pemeriksaan apa-apa hanya pembuatan BAP penyitaan alat bukti 15.000 SGD," ucapnya.

Padahal, dalam konstruksi perkara yang dibeberkan KPK, Wahyu telah menerima uang Rp 200 juta dari mantan anggota Bawaslu yang juga orang kepercayaannya Agustiani Tio Fridelina di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Uang itu bagian dari Rp 400 juta yang diterima Agustiani Tio dari kader PDIP Saeful Bahri dan kuasa hukum PDIP Donny Tri Istiqomah.

Sementara itu, Plt Jubir KPK, Ali Fikri mengaku belum menerima informasi dari penyidik mengenai pengembalian uang Wahyu Setiawan. Ali mengaku akan mengonfirmasi terlebih dahulu ke penyidik yang menangani Wahyu soal pengembalian uang itu.

"Kalau tentang itu, kami mohon maaf, perlu konfirmasi terlebih dahulu ya ke teman-teman penyidik. karena memang saya belum terkonfirmasi terkait itu ya. Jadi nanti akan saya infokan lebih lanjut," kata Ali Fikri.

Diberitakan, KPK menetapkan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan; caleg PDIP, Harun Masiku; mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, dan kader PDIP Saeful Bahri sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait PAW anggota DPR. Wahyu dan Agustiani diduga menerima suap dari Harun dan Saeful dengan total sekitar Rp 900 juta.

Suap itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Tiga dari empat tersangka kasus ini telah mendekam di sel tahanan. Sementara, tersangka Harun Masiku masih buron hingga kini.

Sejak KPK menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner KPU dan tujuh orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 8 Januari 2020, Harun seolah "hilang ditelan bumi". Ditjen Imigrasi sempat menyebut calon anggota DPR dari PDIP pada Pileg 2019 melalui daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan I dengan nomor urut 6 itu terbang ke Singapura pada 6 Januari 2020 atau dua hari sebelum KPK melancarkan OTT dan belum kembali.

Pada 16 Januari Menkumham yang juga politikus PDIP, Yasonna H Laoly menyatakan Harun belum kembali ke Indonesia. Padahal, pemberitaan media nasional menyatakan Harun telah kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020 yang dilengkapi dengan rekaman CCTV di Bandara Soekarno-Hatta.

Bahkan, seorang warga mengaku melihat Setelah ramai pemberitaan mengenai kembalinya Harun ke Indonesia, belakangan Imigrasi meralat informasi dan menyatakan Harun telah kembali ke Indonesia. Meski dipastikan telah berada di Indonesia, KPK dan kepolisian hingga kini belum berhasil menangkap Harun Masiku yang telah ditetapkan sebagai buronan atau daftar pencarian orang (DPO).



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KPK Tak Ambil Pusing Klaim Zulhas soal Alih Fungsi Hutan di Riau

Saat diperiksa KPK, Zulhas membantah telah memberikan izin alih fungsi hutan di Riau.

NASIONAL | 15 Februari 2020

Zulhas Klaim Tolak Permintaan Duta Palma Group

Zulhas mengaku menolak permintaan Gubernur Riau saat itu, Annas Maamun.

NASIONAL | 15 Februari 2020

Imam Nahrawi Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 20 Miliar

Uang suap diberikan untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan KONI pusat kepada Kemenpora pada 2018.

NASIONAL | 15 Februari 2020

Mengenang Tati Sumirah, Sang Legenda Bulu Tangkis Piala Uber

Kemenangan Tati Sumirah dalam Piala Uber 1975 melawan Jepang sebagai juara bertahan akan selalu dikenang.

NASIONAL | 14 Februari 2020

Jadi Wakil Kepala KSP, Yanes Dukung Penuntasan Implementasi MoU Helsinki

Menurut Yanes, implementasi butir-butir kesepakatan perdamaian yang tertuang dalam MoU Helsinki adalah kunci stabilitas politik dan keamanan di Bumi Serambi Me

NASIONAL | 14 Februari 2020

Ajang Keragaman Budaya, PON XX Dapat Pererat Silaturahmi

Diikuti oleh ribuat atlet dari 32 provinsi, Menpora Zainudin Amali meyakini PON sebagai ajang untuk mempererat tali persaudaraan.

NASIONAL | 14 Februari 2020

Kepala Bakamla Janji Perkuat Pengamanan di Natuna

Tugas pertama Kepala Bakamla adalah memperkuat pengamanan di wilayah Natuna.

NASIONAL | 14 Februari 2020

Soroptimist International Ingin Berdayakan Perempuan Indonesia

Soroptimist International selama ini fokus pada upaya edukasi kesehatan, kesejahteraan anak, isu perubahan lingkungan, pemberdayaan perempuan.

NASIONAL | 14 Februari 2020

Kepala Bakamla Komitmen Perkuat Koordinasi Lintas Sektor

Pekerjaan besar Bakamla adalah memperkuat koordinasi dengan stakeholder yang bertugas menjaga laut.

NASIONAL | 14 Februari 2020

Puan Maharani Ingin Anggaran Pendidikan Tepat Sasaran

Puan Maharani akan mendorong pemerintah agar alokasi anggaran pendidikan 20% dalam APBN tepat sasaran.

NASIONAL | 14 Februari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS