Mendagri: Tidak Lakukan Realokasi Anggaran, Dana Transfer Akan Dipotong
INDEX

BISNIS-27 437.928 (0)   |   COMPOSITE 4945.79 (17.16)   |   DBX 931.257 (0.14)   |   I-GRADE 131.318 (0.86)   |   IDX30 415.488 (2.53)   |   IDX80 108.562 (0.62)   |   IDXBUMN20 273.68 (0)   |   IDXG30 115.596 (0.7)   |   IDXHIDIV20 371.558 (2.03)   |   IDXQ30 121.636 (0.7)   |   IDXSMC-COM 210.245 (0)   |   IDXSMC-LIQ 235.867 (1.3)   |   IDXV30 102.795 (0)   |   INFOBANK15 787.375 (5.23)   |   Investor33 363.773 (1.92)   |   ISSI 144.695 (0)   |   JII 523.846 (0)   |   JII70 177.783 (0)   |   KOMPAS100 971.12 (4.67)   |   LQ45 760.321 (4.78)   |   MBX 1369.12 (0)   |   MNC36 271.592 (1.42)   |   PEFINDO25 259.811 (0.71)   |   SMInfra18 233.526 (0)   |   SRI-KEHATI 306.747 (0)   |  

Mendagri: Tidak Lakukan Realokasi Anggaran, Dana Transfer Akan Dipotong

Jumat, 3 April 2020 | 22:40 WIB
Oleh : Robertus Wardi / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengancam Pemerintah Daerah (Pemda) yang tidak melakukan realokasi anggaran daerah untuk penanganan wabah virus corona atau Covid 19. Jika terbukti tidak melakukan hal tersebut sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), dana transfer ke daerah akan dipotong.

"Pemda provinsi dan kabupaten/kota yang belum melaksanakan percepatan pengumuman penggunaan alokasi anggaran tertentu (refocusing) dan perubahan alokasi anggaran paling lama tujuh hari sejak dikeluarkan Instruksi Menteri akan dilakukan rasionalisasi dana transfer," kata Tito dalam surat Instruksi Mendagri di Jakarta pada Jumat (3/4/2020).

Instruksi Mendagri No 1 Tahun 2020 itu dikirim ke semua Pemda di Tanah Air. Instruksi itu dikeluarkan tanggal 2 April 2019.

Tito menjelaskan realokasi diperuntukkan bagi penanganan kesehatan dan hal hal lain terkait kesehatan akibat wabah virus corona atau Covid 19. Realokasi juga untuk penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup. Selain itu untuk penyediaan jaring pengamanan sosial (social safety net) bagi masyarakat.

"Pengumuman realokasi anggaran dilaporkan ke Mendagri melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) secara berjenjang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi yang dikeluarkan," ujar Mendagri.

Dalam instruksinya, Mendagri juga meminta seluruh Pemda agar aktif melakukan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat serta tokoh agama. Koordinasi terutama agar bersama-sama menyosialisasikan dan mengimbau masyarakat agar tidak mudik guna menghindari penyebaran Covid-19.

Jika ada masyarakat yang sudah terlanjur mudik, maka dilakukan dua hal. Pertama, melakukan isolasi mandiri sebagai orang dalam pemantauan (0DP) sesuai dengan protokol kesehatan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan. Kedua, mempersiapkan tempat karantina kesehatan dan pembenan bantuan kedaruratan kepada masyarakat sesuai dengan protokol kesehatan.

Tito juga meminta daerah untuk memastikan dan mengawasi kecukupan sembako di wilayah masing-masing, baik dalam ketersediaan persediaan (suplai) dan kelancaran distribusi. Kemudian memastikan akitivitas industri dan pabrik serta dunia usaha terutama yang menghasilkan kebutuhan pokok masyarakat dan alat-alat kesehatan penanganan Covid-19 tetap berjalan.Namun dengan memperhatikan protokol kesehatan yaitu jaga jarak dan sering cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Pasien Positif Corona di Jatim Bertambah 49 Orang

Dari 49 pasien positif Covid-19 tersebut, terbanyak adalah Kota Surabaya, dengan jumlah 33 orang.

NASIONAL | 3 April 2020

Tiga Provinsi Ini Dinilai Paling Rentan Pandemi Covid-19

Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat dinilai paling rentan terhadap pandemi virus corona atau Covid-19.

NASIONAL | 3 April 2020

Stok Pangan Cukup, DIY Siap Hadapi PSBB

Persediaan pangan di DIY cukup hingga empat bulan ke depan.

NASIONAL | 3 April 2020

PSI: DPR Jangan Buat Masalah Baru, Tunda Pengesahan RKUHP

DPR jangan gunakan kesempatan dalam kesempitan. Fokus dan prioritaskan diri membantu pemerintah dalam menangani wabah corona.

NASIONAL | 3 April 2020

648 Napi di Bengkulu Dibebaskan Terkait Covid-19

Sebanyak 648 narapidana (napi) di Provinsi Bengkulu, dibebaskan melalui asimilasi atau bebas bersyarat terkait kasus corona atau Covid-19.

NASIONAL | 3 April 2020

Pemkot Bengkulu Data Warga Terdampak Covid-19 untuk Diberikan Sembako

Pemkot Bengkulu melakukan pendataan warga miskin terdampak wabah virus corona untuk diberikan sembako.

NASIONAL | 3 April 2020

Program 10 Rumah Aman Jadi Energi Ukhuwah Baru bagi Publik

Tiap hari petugas ukur suhu per zona rukun tetangga (RT) berkeliling.

NASIONAL | 3 April 2020

KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan

KPU memperpanjang masa penahanan Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina diperpanjang selama 30 hari ke depan sejak 8 April

NASIONAL | 3 April 2020

KPK Minta Pembahasan Kenaikan Gaji Dihentikan

Pimpinan KPK telah meminta proses pembahasan RPP terkait hak keuangan Pimpinan KPK yang sedang berjalan di Kemkumham dihentikan.

NASIONAL | 3 April 2020

Nikahi Bocah 7 Tahun, Syekh Puji Dipanggil Polisi

Polda Jawa Tengah akan memanggil dan memeriksa Pujiyono Cahyo Widiyanto atau dikenal Syekh Puji karena menikahi anak berumur 7 tahun pada 2016.

NASIONAL | 3 April 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS