Pemda Wajib Penuhi Sejumlah Syarat Jika Ingin Ajukan PSBB

Pemda Wajib Penuhi Sejumlah Syarat Jika Ingin Ajukan PSBB

Kamis, 9 April 2020 | 20:04 WIB
Oleh : Ari Supriyanti Rikin / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Pelaksana tugas Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal mengatakan, beberapa daerah mulai mengajukan status PSBB, namun Menteri Kesehatan baru menyetujui PSBB di DKI Jakarta sesuai dengan peraturan pelaksanaan PSBB melalui Permenkes No 9 Tahun 2020. Safrizal menegaskan tiap pemerintah daerah yang mengajukan PSBB harus memenuhi sejumlah syarat.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta resmi berlaku besok, Jumat (10/4/2020). Hingga kini, sejumlah daerah penyangga Jakarta seperti Bekasi, Depok dan Bogor juga mewacanakan pengajuan PSBB. Namun dalam pengajuan PSBB ada sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi sebagai syarat utama.

PSBB yang akan berlaku esok di DKI Jakarta juga sedang dikoordinasikan oleh Pemprov DKI Jakarta ke daerah sekitarnya seperti Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang dan Tangerang Selatan.

"Untuk pemda yang ingin berlakukan PSBB tentu ada mekanismenya," kataSafrizal dalam telekonferensi di Kantor BNPB, Jakarta, Kamis (9/4).

Syarat dan mekanisme tersebut jelasnya antara lain, mengajukan atau menyiapkan beberapa hal sebelum mengajukan ke pemerintah (Kementerian Kesehatan) yang berkoordinasi dengan Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19.

Dasar-dasar pertimbangan yang harus disiapkan itu seperti data terkait jumlah dan kasus kematian serta adanya epidemologi di tempat lain yang berkoneksi dengan daerah yang akan mengajukan PSBB. Di samping itu menyiapkan data dukung yang diperlukan terkait peningkatan data kasus menurut waktu dan kurva epidemologi.

"Ini membutuhkan kajian dari pemda termasuk peta penyebaran menurut kurva waktu, kecepatan penyebaran serta kejadian transmisi lokal, tracking, penyelidikan epidemologi yang menyatakan ada penularan dari generasi kedua dan ketiga," ucapnya.

Pemda juga harus menghitung kesiapan beberapa hal di antaranya harus memastikan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, PSBB menimbulkan gerakan besar pembatasan gerakan dengan tetap tinggal di rumah dan keluar jika sangat penting sekali.

Oleh karenanya pemda harus menghitung ketersediaan layanan dasar bagi agar kehidupan sosial tetap berjalan dengan lancar. Pemda juga harus menghitung sarana dan prasarana kesehatan seperti ruang isolasi, karantina, ketersediaan tempat tidur, alat-alat kesehatan lainnya alat pelindung diri, masker bagi dokter tenaga kesehatan termasuk ketersediaan wajib menggunakan masker bagi masyarakat.

Pemda lanjutnya, harus menghitungnya karena sudah ada instruksi realokasi anggaran terhadap tiga kebutuhan utama yakni pemenuhan alat kesehatan, menghidupkan industri yang mendukung penanganan Covid-19 dan kebutuhan layanan dasar seperti bantuan sosial masyarakat.

"Harus disiapkan operasional jaring pengaman sosial masyarakat yang disasar. Makin baik jika by name by address lebih ketat lagi dengan nomor kontak sekalian jadi bisa berkomunikasi berjenjang melalui RT/RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten kota," paparnya.

Harus pula dihitung syarat-syarat keamanan. Oleh karenanya sebelum diajukan harus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum karena PSBB membutuhkan prasyarat penegakan hukum.

Terkait pengajuan dan kesiapan PSBB, kepala daerah harus menyiapkan secara rinci dan nantinya ada pula dewan pertimbangan yang mengkaji usulan tersebut.

Paling lama 2 hari setelah prasyarat diajukan dan jika sudah memenuhi syarat akan dilakukan penetapan PSBB. Namun jika prasyarat ada kekurangan maka Menteri Kesehatan dapat mengembalikannya ke pemda terkait untuk perbaiki data-data pendukung.

Safrizal menjelaskan, pemberlakuan PSBB berkaitan dengan daerah sekitarnya contoh Jakarta keterkaitan dengan Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Beberapa industri juga mengalirkan barang industri ke Jakarta, daerah yang nantinya menetapkan PSBB harus menghitung dan menjamin pasokan logistik alat dan bahan-bahan terkait penanganan Covid-19 tidak terganggu.

Dalam PSBB, mobilitas orang antarwilayah harus dijamin keterangan kenapa melintas atau keluar rumah. Diimbau masyarakat tetap dianjurkan tetap tinggal di rumah, atau karena tugas mendesak harus keluar rumah.

"Tujuan PSBB penghentian dengan segera penyebaran yang luas Covid-19. Oleh karena itu tetaplah di rumah (stay at home)," imbuhnya.



Sumber:BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Wali Kota Jayapura Jamin Kebutuhan Hidup Pasien Positif, ODP, PDP, dan OTG Covid-19

Wali Kota Jayapura menegaskan Pemkot Jayapura akan menjamin seluruh kebutuhan hidup dari para pasien Covid-19 baik itu yang positif, PDP, ODP, atau pun OTG.

NASIONAL | 9 April 2020

Pembelajaran Jarak Jauh, Mendikbud Rilis Program "Belajar dari Rumah"

Program "Belajar dari Rumah" akan disiarkan melalui stasiun Televisi Republik Indonesia (TVRI) selama pandemi virus corona di Indonesia.

NASIONAL | 9 April 2020

Fasilitas Pengolahan Gas Gundih Terbakar, Tak Ada Korban Jiwa

Fasilitas Pengolahan Gas atau Central Processing Plant (CPP) milik Pertamina di Gundih, Kradenan, Kabupaten Blora terbakar pada Kamis (9/4/2020).

NASIONAL | 9 April 2020

Galang Dana untuk Atasi Covid-19, Putra Siregar Kumpulkan Rp 3 Miliar

Angka tersebut melebihi penggalangan dana yang dilakukan artis dan youtuber terkenal lainnya, Raffi Ahmad dan Atta Halilintar.

NASIONAL | 9 April 2020

Mendagri Instruksikan Pemda Berikan Hibah

Hibah dan bansos pada masa pandemi Covid-19 ini, sasarannya adalah masyarakat di luar penerima bantuan dari pemerintah pusat.

NASIONAL | 9 April 2020

Jokowi Tak Mau Terburu-buru Putuskan PSBB di Daerah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak mau terburu-buru dalam mengambil keputusan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di suatu daerah.

NASIONAL | 9 April 2020

Program 10 Rumah Aman Munculkan Sikap Mandiri

Aksi sosial ini menegaskan kepedulian warga menekan dampak negatif pandemi Covid-19 terhadap perekonomian.

NASIONAL | 9 April 2020

Jokowi: Penuhi Kebutuhan Pokok Masyarakat Bawah, Pemerintah Alokasikan Rp 104,5 T

Untuk meningkatkan daya beli masyarakat lapisan bawah terdampak virus "corona", Jokowi menngatakan pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 104 triliun

NASIONAL | 9 April 2020

Ini Alasan Presiden Tak Bisa Larang Mudik

Menurut Presiden Jokowi ada kelompok orang yang tidak bisa dilarang untuk melakukan mudik ke kampung halaman.

NASIONAL | 9 April 2020

Kementerian Realokasi Anggaran Rp 27,4 T untuk Program Padat Karya Tunai

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merelokasi anggaran sebesar Rp 16,9 triliun.

NASIONAL | 9 April 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS