Ketua DPRD Muara Enim Diduga Terima Suap Rp 3 Miliar dari Bos Enra Sari
INDEX

BISNIS-27 491.129 (6.19)   |   COMPOSITE 5612.42 (49.05)   |   DBX 1062.36 (-0.64)   |   I-GRADE 161.886 (2.05)   |   IDX30 478.794 (5.98)   |   IDX80 126.714 (1.36)   |   IDXBUMN20 355.426 (3.6)   |   IDXG30 131.028 (0.91)   |   IDXHIDIV20 432.126 (4.06)   |   IDXQ30 139.823 (1.88)   |   IDXSMC-COM 243.691 (1.17)   |   IDXSMC-LIQ 294.252 (2.73)   |   IDXV30 122.487 (1.93)   |   INFOBANK15 946.8 (16.1)   |   Investor33 412.464 (5.31)   |   ISSI 165.112 (0.72)   |   JII 597.802 (2.79)   |   JII70 206.187 (1.22)   |   KOMPAS100 1134.88 (12.89)   |   LQ45 883.061 (10.42)   |   MBX 1552.46 (15.74)   |   MNC36 308.511 (3.58)   |   PEFINDO25 308.232 (5.44)   |   SMInfra18 281.756 (1.89)   |   SRI-KEHATI 352.482 (4.61)   |  

Ketua DPRD Muara Enim Diduga Terima Suap Rp 3 Miliar dari Bos Enra Sari

Senin, 27 April 2020 | 18:51 WIB
Oleh : Fana Suparman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPRD Muara Enim, Aries HB dan Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Ramlan Suryadi sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun 2019.

Penetapan keduanya sebagai tersangka merupakan pengembangan dari kasus yang telah menjerat Bupati nonaktif Muara Enim, Ahmad Yani; Kepala Bidang pembangunan jalan dan PPK Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Elfin Muhtar dan bos PT Enra Sari, Robi Okta Fahlefi.

"Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup dilanjutkan dengan gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi menerima hadiah atau janji terkait dengan proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2019. Bersamaan dengan dilakukannya Penyidikan sejak tanggal 3 Maret 2020, KPK selanjutnya menetapkan 2 orang tersangka," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam konferensi pers, Senin (27/4/2020).

Alex, sapaan Alexander Marwata memaparkan, kasus ini bermula pada awal 2019 silam. Saat itu, Dinas PUPR Pemkab Muara Enim melaksanakan pengadaan pekerjaan fisik berupa pembangunan jalan untuk Tahun Anggaran 2019. Selain kepada Ahmad Yani yang diduga menerima suap 35.000 dolar AS, Robi Okta Fahlefi diduga memberikan commitment fee sebesar 5 persen dari total nilai proyek kepada pihak-pihak lain untuk dapat menggarap proyek-proyek tersebut.

Kepada Aries, Robi diduga memberikan uang suap sebesar Rp 3,031 miliar dalam kurun waktu Mei hingga Agustus 2019 kepada AHB.

"Pemberian ini diduga berhubungan dengan commitment fee perolehan ROF (Robi Okta Fahlefi) atas 16 paket pekerjaan di Kabupaten Muara Enim," katanya.

Sementara Ramlan Suryadi diduga menerima suap dari Robi sebesar Rp 1,115 miliar. Selain itu Robi juga diduga memberikan satu unit telepon genggam merek Samsung Note 10 kepada Ramlan yang diberikan dalam kurun waktu Desember 2018-September 2019.

"(Pemberian) bertempat di Citra Grand City Cluster Sommerset dan di rumah RS (Ramlan Suryadi)," katanya.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, kedua Aries dan Ramlan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Dipanggil Mangkir, KPK Tangkap Ketua DPRD Muara Enim

KPK tangkap Ketua DPRD Muara Enim.

NASIONAL | 27 April 2020

Budi Karya Sumadi Efektif Jabat Kembali Menhub pada 5 Mei

Usai dinyatakan sembuh dari Covid-19, Menhub Budi Karya Sumadi akan kembali aktif bekerja pada 5 Mei mendatang atau setelah masa isolasi mandiri selesai.

NASIONAL | 27 April 2020

Kebijakan Asimilasi Napi Dinilai Harus Selektif

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) dapat lebih selektif dalam memberikan asimilasi.

NASIONAL | 27 April 2020

Buku dan HP Jadi Bukti, Polisi Bekuk Teroris Sidoarjo

Polri tangkap teroris Sidoarjo.

NASIONAL | 27 April 2020

Mensos: Satu Keluarga Boleh Terima Bansos dari Pusat dan Daerah

Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada daerah terkait pemberian bantuan sosial.

NASIONAL | 27 April 2020

Doni Monardo: Rapid Test Harus Gencar Dilaksanakan April-Mei

Pelaksanaan rapid test diiringi dengan penelusuran kontak atau contact tracing kasus positif yang lebih agresif disertai dengan isolasi mandiri.

NASIONAL | 27 April 2020

Fitur Baru di Aplikasi Lapor Percepat Penanganan Covid-19

Sejak Maret 2020, lebih dari 1.500 laporan terkait Covid-19 masuk ke aplikasi Lapor yang dikelola Kempan dan RB.

NASIONAL | 27 April 2020

BMKG: Waspadai Hujan Lebat Pekan Ini

Masyarakat diimbau agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap potensi cuaca ekstrem seperti puting beliung, hujan lebat disertai kilat/petir, dan hujan es.

NASIONAL | 27 April 2020

Bima Arya Siap Kembali Pimpin Kota Bogor Besok

Bima Arya siap kembali menjalankan tugas sebagai wali Kota Bogor.

NASIONAL | 27 April 2020

Sleman Masih Kesulitan Tentukan Data Gakin Penerima BLT

Pemkan Slemen data keluarga miskin.

NASIONAL | 27 April 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS