Menteri PAN dan RB Ungkap Implementasi Normal Baru dalam Sistem Kerja ASN
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Menteri PAN dan RB Ungkap Implementasi Normal Baru dalam Sistem Kerja ASN

Kamis, 28 Mei 2020 | 16:16 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Pada masa status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus Covid-19 di Indonesia, memaksa perubahan sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) secara radikal. Perubahan sistem kerja ASN sudah dilakukan sejak pertengahan Maret 2020.

ASN menerapkan pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal masing-masing. Di tengah upaya menanggulangi Covid-19, maka perlu percepatan implementasi paradigma baru yang dikenal sebagai new normal atau normal baru dalam sistem kerja ASN.

Demikian disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo kepada Beritasatu.com, Kamis (28/5/2020). "Paradigma new normal dalam pelaksanaan sistem kerja ASN dapat difokuskan pada tiga hal," kata Tjahjo.

Pertama, fleksibilitas jam kerja. ASN Diberikan fleksibilitas dalam hal pengaturan jam kerja dan lokasi bekerja. Meski hal ini dinilai memang dapat berpengaruh terhadap fleksibilitas waktu, tempat dan jumlah pekerjaan.

"Tentunya dengan tetap memperhatikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif," ujar mantan menteri dalam negeri tersebut.

Kedua, infrastruktur penunjang. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sangat penting dalam rangka mendukung fleksibilitas jam kerja.

"Produktivitas dan pemenuhan kinerja organisasi perlu didukung dengan pola kerja yang cerdas atau smart working. Hal ini menjadi momentum untuk percepatan implementasi penerapan SPBE," ucap Tjahjo.

Menurut Tjahjo, beberapa aplikasi yang semestinya segera disiapkan antara lain layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik seperti aplikasi e-office, aplikasi perencanaan dan lain-lain. Berikutnya, aplikasi komunikasi dan kolaborasi melalui konferensi video, email dan lain-lain.

Selain itu juga aplikasi pendukung lainnya seperti penyimpanan melalui cloud storage. Penggunaan TIK dalam kondisi new normal, lanjut Tjahjo, menciptakan cara kerja baru penyelenggaraan pemerintah yaitu bekerja secara fleksibel, dinamis, dan kolaboratif.

"Namun perlu diikuti dengan perbaikan sistem keamanan informasi pemerintah, dan mendorong penggunaan tanda tangan elektronik. Perlu dilakukan protokol khusus yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kerja, ruang rapat, dan penggunaan gedung serta ruang pelayanan," kata Tjahjo.

Ketiga, sumber daya manusia (SDM). Prinsipnya, Tjahjo mengatakan, penggunaan sistem kerja baru dengan fleksibilitas bukan merupakan hak pegawai ASN, tetapi ditentukan oleh jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh pegawai ASN. Dengan demikian perlu disusun kriteria pekerjaan yang menggunakan fleksibilitas jam kerja.

"Hal lain yang perlu diperhatikan pada aspek SDM adalah perubahan pola pikir dan adaptasi yang cepat dari ASN berorientasi pada pencapaian kinerja. Pimpinan melakukan pengawasan dan penilaian baik terhadap disiplin maupun kinerja pegawai dalam pelaksanaan pekerjaan jarak jauh dengan berbagai tools/sistem yang jelas dan terukur," ungkap Tjahjo.

Tjahjo juga menyatakan, mengingat belum ada kepastian mengenai berakhirnya pandemi, maka perlu dilakukan penyesuaian ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Selain itu Keputusan Presiden 68/1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah. Sebab pada ketentuan tersebut diatur mengenai lokasi dan jam kerja yang harus dipatuhi oleh Pegawai Negeri Sipil.

"Dalam waktu dekat Kementerian PAN dan RB akan mengeluarkan surat edaran kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Surat edaran bagi kerja ASN tetap merujuk pada pokok-pokok yang sudah menjadi keputusan Gugus Tugas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan," pungkas Tjahjo.



Sumber:BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kemhub Perpanjang Larangan Mudik Hingga 7 Juni

Kemhub merujuk kepada surat edaran (SE) terbaru dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

NASIONAL | 28 Mei 2020

Update Covid-19: Bertambah 687, Kasus Positif di Indonesia Jadi 24.538

Selama 24 jam sampai Kamis (28/5/2020) pukul 12.00 WIB, terdapat penambahan kasus positif Covid-19 sebanyak 687. Total kasus positif di Indonesia jadi 24.538.

NASIONAL | 28 Mei 2020

Polda Papua Bantah Klaim dan Propaganda KKB

Anggota kami di lapangan memang mengalami hambatan terkait medan yang sulit.

NASIONAL | 28 Mei 2020

Semen Gresik Siap Terapkan New Normal

Protokol pencegahan Covid-19 itu juga sudah disosialisasikan kepada karyawan dan seluruh pemangku kebijakan.

NASIONAL | 28 Mei 2020

Disiapkan, 4 Tahapan Tatanan Normal Baru Sektor Pariwisata

Memastikan destinasi wisata sudah aman dari Covid-19.

NASIONAL | 28 Mei 2020

Kapolri Keluarkan Telegram untuk Implementasikan Skenario New Normal

Para Kasatwil diminta untuk aktif membuat pengaturan pencegahan penularan Covid-19.

NASIONAL | 28 Mei 2020

Polda Jambi Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster Senilai Rp 6,9 Miliar

Ditreskrimsus Polda Jambi hingga Kamis (28/5/2020) masih menahan dan memeriksa lima tersangka kasus dugaan penyelundupan benih lobster senilai Rp 6,9 miliar.

NASIONAL | 28 Mei 2020

Jangan Sampai New Normal Menambah Jumlah Kasus Covid-19

Perlu pemetaan sehingga data yang dikumpulkan dapat dengan tepat dan efektif digunakan untuk mengeluarkan kebijakan.

NASIONAL | 28 Mei 2020

Kaji New Normal, Pelayanan STNK dan SIM Masih Ditutup

Penutupan pelayanan dilanjutkan hingga 29 Juni 2020.

NASIONAL | 28 Mei 2020

Kawal New Normal, Polisi Banten Ikuti 13 Langkah Cegah Covid-19

Tiga belas poin protokol pencegahan Covid-19 yang wajib diikuti personel kepolisian.

NASIONAL | 28 Mei 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS