Ini Alasan Polri Tak Hadir di Sidang Pecatan Tentara
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Ini Alasan Polri Tak Hadir di Sidang Pecatan Tentara

Kamis, 11 Juni 2020 | 22:01 WIB
Oleh : Farouk Arnaz / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Mabes Polri angkat bicara soal ketidakhadiran mereka dalam sidang praperadilan yang diajukan tersangka Ruslan Buton, Rabu (10/6/2020) kemarin.

Menurut Karo Penmas Polri Brigjen Awi Setiyono tim kuasa hukum Polri tak bisa hadir karena masih melengkapi materi untuk persidangan tersebut.

"Tim kuasa hukum Polri kini masih melengkapi administrasi kelengkapan sidang dan masih menyusun materi," kata Awi Kamis (11/6/2020).

Ketidakhadiram tim kuasa hukum Polri bukan berarti tidak menghormati proses hukum. Polri disebut sangat menghormati proses hukum yang digelar di PN Jaksel itu.

"Nantinya, apabila seluruh berkas sudah lengkap, tentunya tim kuasa Polri juga akan hadir," tambahnya.

Ruslan adalah pecatan TNI yang meminta Presiden Joko Widodo untuk mundur di tengah pandemi Covid-19. Ia ditangkap di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara Kamis (28/5/2020).

Bersama tersangka disita barang bukti sebuah HP dan KTP. Tersangka juga mengakui bahwa suara rekaman yang beredar di media sosial adalah suaranya.

Rekaman itu dibuat tangal 12 Mei 2020 dengan menggunakan HP milik tersangka dan didistribusikan ke dalam grup WA Serdadu Ekstrem Matra.

Tersangka dijerat Pasal 14 ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 15 UU nomor 1 tahun 46 KUHP dan Pasal 28 ayat 2 UU 19 tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 207 KUHP. Tersangka diancam dipidana penjara 2 tahun sedangkan UU ITE dengan ancaman 6 tahun.

Ruslan adalah mantan perwira menengah di Yonif RK 732/Banau dengan pangkat terakhir Kapten Infanteri.

Saat menjabat sebagai Komandan Kompi sekaligus Komandan Pos Satgas SSK III Yonif RK 732/Banau, Ruslan terlibat pembunuhan La Gode pada 27 Oktober 2017.

Pengadilan Militer Ambon memutuskan hukuman penjara 1 tahun 10 bulan. Dia kemudian dipecat dari anggota TNI AD pada 6 Juni 2018 lalu.



Sumber:BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


BERITA LAINNYA

Banyak Masyarakat yang "Gaptek", KPAI: Dinas Pendidikan Harus Sosialisasikan PPDB ke Media Sosial

Masalah itu berpangkal pada kurangnya sosialisasi PPDB yang dilakukan dinas pendidikan ke masyarakat.

NASIONAL | 11 Juni 2020

BNN Musnahkan 8 Hektare Ladang Ganja di Mandailing Natal

BNN memusnahkan ladang ganja seluas 8 hektare dari tiga lokasi di kawasan Gunung Tujuh, Kabupaten Mandailing Natal.

NASIONAL | 11 Juni 2020

Komisi B DPRD DKI Dorong Masyarakat Gunakan Kendaraan Pribadi

Komisi B DPRD DKI Jakarta khawatir peraturan ganjil genap dapat berdampak negatif bagi kesehatan dan ekonomi masyarakat.

NASIONAL | 11 Juni 2020

Kelebihan Daya Tampung, Sekolah Harus Lapor Dinas Pendidikan

Ini akan membantu dinas pendidikan untuk mengurus penyebaran siswa dan memastikan calon peserta didik baru dalam satu zonasi mendapat akses pendidikan.

NASIONAL | 11 Juni 2020

Pemerintah Siapkan Rp 2,6 T untuk Afirmasi Lembaga Pendidikan Keagamaan

Kementerian Keuangan (Kemkeu) sudah menyetujui total anggaran sebesar Rp 2,36 triliun untuk afirmasi pendidikan keagamaan, khususnya pondok pesantren.

NASIONAL | 11 Juni 2020

Ini Cara Mendes Bangkitkan Ekonomi Desa Pasca Pandemi

Di antaranya adalah memaksimalkan desa wisata, produk-produk pertanian, pemasaran daring dan permodalan BUMDes.

NASIONAL | 11 Juni 2020

Satpam Kantor PDIP Akui Suruh Harun Masiku Rendam HP Saat OTT KPK

Nur Hasan, mengakui pernah menyuruh caleg PDIP yang kini menjadi buronan, Harun Masiku untuk merendam ponselnya ke dalam air pada 8 Januari 2020.

NASIONAL | 11 Juni 2020

PDI Perjuangan Sumatera Barat Salurkan Bantuan APD untuk 23 Puskesmas

Masker medis dan baju hazmat ini, merupakan dedikasi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri Putri.

NASIONAL | 11 Juni 2020

Pengamat Nilai Kesempatan Luhut Jaga Nama Baik Pemerintah Saat Debat dengan Rizal Ramli

Deddy Kurnia Syah mendukung rencana debat antara Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan dengan ekonom Rizal Ramli menyangkut topik utang negara.

NASIONAL | 11 Juni 2020

Kabaharkam: Pengambilan Paksa Jenazah Covid-19 Bisa Dipidana

Pihak kepolisian akan mengambil langkah hukum terkait maraknya aksi pengambilan paksa jenazah Covid-19 di sejumlah rumah sakit.

NASIONAL | 11 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS