2 Penerornya Dituntut Setahun Penjara, Ini Komentar Novel Baswedan
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

2 Penerornya Dituntut Setahun Penjara, Ini Komentar Novel Baswedan

Kamis, 11 Juni 2020 | 23:04 WIB
Oleh : Fana Suparman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, tak dapat menyembunyikan kegeraman dan kemarahannya mengetahui dua terdakwa penerornya "hanya" dituntut satu tahun pidana penjara.

Diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut agar dua anggota Brimob Polri yang menjadi terdakwa penyiram air keras terhadap Novel Baswedan, yaitu Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis untuk dihukum satu tahun pidana penjara. Tuntutan itu dibacakan Jaksa dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis (11/6/2020).

Novel Baswedan mengaku sudah menduga sidang perkara teror yang dialaminya pada 11 April 2017 silam hanyalah formalitas. Bahkan, dugaan tersebut sudah dirasakan Novel Baswedan sejak proses penyidikan kasus ini hingga bergulir di persidangan.

Namun, kata Novel Baswedan, tuntutan Jaksa yang "hanya" setahun pidana penjara sangat keterlaluan. Menurutnya, tuntutan terhadap Rahmat Kadir dan Ronny Bugis merupakan suatu kebobrokan proses penegakan hukum yang dipertontonkan.

"Memang hal itu sudah lama saya duga, bahkan ketika masih diproses sidik dan awal sidang. Walaupun memang hal itu sangat keterlaluan karena suatu kebobrokan yang dipertontonkan dengan vulgar tanpa sungkan atau malu," kata Novel Baswedan saat dikonfirmasi, Kamis (11/6/2020).

Tak hanya marah, Novel mengaku miris dengan proses persidangan teror yang membuat kedua matanya terancam mengalami kebutaan. Menurutnya, persidangan ini menjadi ukuran fakta betapa rusaknya hukum di Indonesia.

"Lalu bagaimana masyarakat bisa menggapai keadilan? Sedangkan pemerintah tak pernah terdengar suaranya (abai)," ungkap Novel Baswedan.

Hal senada disampaikan Tim Advokasi Novel. Tim Advokasi menyatakan tuntutan satu tahun pidana penjara terhadap dua terdakwa peneror Novel menginformasi sandiwara hukum yang selama ini dikhawatirkan masyarakat. Tidak hanya tuntutan tersebut sangat rendah, Tim Advokasi juga menilai tuntutan tersebut memalukan dan tidak berpihak pada korban kejahatan.

"Terlebih ini adalah serangan brutal kepada penyidik KPK yang telah terlibat banyak dalam upaya pemberantasan korupsi. Alih-alih dapat mengungkapkan fakta sebenarnya, justru penuntutan tidak bisa lepas dari kepentingan elite mafia korupsi dan kekerasan," kata salah seorang anggota Tim Advokasi Novel Baswedan, Kurnia Ramadhana dalam keterangan persnya.

Kurnia mengatakan, sejak awal Tim Advokasi Novel Baswedan berulang kali mengungkap banyak kejanggalan dalam persidangan ini. Beberapa di antaranya, dakwaan Jaksa yang berupaya menafikan fakta kejadian yang sebenarnya dengan hanya mendakwa Pasal 351 dan Pasal 355 KUHP terkait dengan penganiayaan terhadap kedua terdakwa.

Padahal teror yang dialami Novel berpotensi untuk menimbulkan akibat buruk, yakni meninggal dunia. Dengan demikian, Jaksa seharusnya mendakwa dengan menggunakan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Kejanggalan lainnya, saksi-saksi yang dianggap penting tidak dihadirkan Jaksa di persidangan.

Terdapat setidaknya tiga saksi yang semestinya dapat dihadirkan di persidangan untuk menjelaskan duduk perkara sebenarnya. Tiga saksi itu pun pernah diperiksa oleh penyidik Polri, Komnas HAM, serta Tim Pencari Fakta bentukan Kepolisian.

"Namun, Jaksa seakan hanya menganggap kesaksian mereka tidak memiliki nilai penting dalam perkara ini. Padahal esensi persidangan pidana itu adalah untuk menggali kebenaran materiel, sehingga langkah Jaksa justru terlihat ingin menutupi fakta kejadian sebenarnya," katanya.

Kejanggalan lainnya, peran penuntut umum yang terlihat justru seperti pembela para terdakwa. Hal ini disimpulkan ketika melihat tuntutan yang diberikan kepada dua terdakwa. Tak hanya itu, saat persidangan dengan agenda pemeriksaan Novel pun Jaksa seakan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan penyidik KPK ini.

"Semestinya Jaksa sebagai representasi negara dan juga korban dapat melihat kejadian ini lebih utuh, bukan justru membuat perkara ini semakin keruh dan bisa berdampak sangat bahaya bagi petugas-petugas yang berupaya mengungkap korupsi ke depan," tegasnya.

Dikatakan, persidangan kasus ini menunjukkan hukum digunakan bukan untuk keadilan, tetapi sebaliknya hukum digunakan untuk melindungi pelaku dengan memberi hukuman “alakadarnya”, menutup keterlibatan aktor intelektual, mengabaikan fakta perencanaan pembunuhan yang sistematis, dan memberi bantuan hukum dari Polri kepada pelaku.

Padahal, kata Kurnia, Pasal 13 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 menyatakan pendampingan hukum baru dapat dilakukan bilamana tindakan yang dituduhkan berkaitan dengan kepentingan tugas.

Untuk itu, Tim Advokasi Novel Baswedan meminta Majelis Hakim tidak larut dalam sandiwara hukum ini. Majelis Hakim, katanya, sudah seharusnya melihat fakta sebenarnya yang menimpa Novel Baswedan. Selain itu, Tim Advokasi juga menuntut Presiden Joko Widodo untuk membuka tabir sandiwara hukum ini dengan membentuk Tim Pencari Fakta Independen.

"Kami juga menuntut Komisi Kejaksaan mesti menindaklanjuti temuan ini dengan memeriksa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara penyerangan terhadap Novel Baswedan," katanya.

Diberitakan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut agar dua anggota Brimob Polri yang menjadi terdakwa penyiram air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, yaitu Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis untuk dihukum satu tahun pidana penjara.

Jaksa meyakini kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu sehingga menyebabkan Novel mengalami luka berat. Perbuatan itu dilakukan karena terdakwa menganggap Novel telah mengkhianati institusi Polri.

Dalam menjatuhkan tuntutan ini, Jaksa mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk hal yang memberatkan, Jaksa menilai teror air keras yang dilakukan kedua terdakwa terhadap Novel telah mencederai kehormatan institusi Polri. Sedangkan untuk hal yang meringankan, Jaksa menilai terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan, terdakwa kooperatif dalam persidangan, serta mengabdi sebagai anggota Polri.

Pembacaan surat tuntutan terhadap kedua terdakwa dilakukan secara terpisah. Dalam surat tuntutan, Jaksa menyebut terdakwa Rahmat mencari-cari kediaman Novel Baswedan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Setelah berhasil menemukan, sekitar pukul 20.00-23.00 WIB Sabtu 8 April 2017, Rahmat memantau rumah Novel dengan menggunakan motor Yamaha Mio GT milik Ronny Bugis.

Rahmat kemudian mencari tahu rute masuk dan ke luar kompleks perumahan Novel untuk jalan melarikan diri usai melancarkan aksinya.

Keesokan harinya, Rahmat kembali melakukan hal yang sama untuk memastikan. Selanjutnya pada Senin, 10 April 2017, usai apel pagi di Satuan Gegana Korps Brimob Kelapa Dua, Depok, Rahmat mengembalikan motor pinjamannya ke Ronny. Sekitar pukul 14.00 WIB, Rahmat bergegas ke pool angkutan mobil Gegana Polri untuk mencari cairan asam sulfat (H2SO4). Setelah mendapatkannya, Rahmat membawa cairan tersebut ke kediamannya.

Rahmat lalu menuju kediaman Ronny pada pukul 03.00 WIB, Sabtu, 11 April 2017. Rahmat meminta Ronny mengantarnya ke rumah Novel yang berada di kawasan Kelapa Gading.

Sekitar pukul 05.10 WIB, Rahmat dan Ronny melihat Novel yang baru ke luar dari masjid Al Ikhsan. Saat itu Rahmat menjelaskan kepada Ronny bahwa ia ingin memberi pelajaran kepada seseorang. Kemudian, terdakwa Ronny atas arahan Rahmat mengendarai motornya secara pelan-pelan mendekati Novel sambil bersiap-siap menyiramkan cairan asam sulfat (H2SO4).

Ketika posisi berada di atas motor sejajar dengan Novel, Rahmat langsung menyiramkan cairan asam sulfat ke bagian kepala penyidik KPK itu.

Berdasarkan hasil visum et repertum nomor 03/VER/RSMKKG/IV/2017 tertanggal 24 April 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Keluarga, ditemukan luka bakar pada bagian wajah dan kornea mata kanan dan kiri Novel.

Atas tindak pidana yang dilakukannya, Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis diyakini Jaksa terbukti melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

KAI Daop 8 Surabaya Operasikan 8 KA Reguler Jarak Jauh

Pengoperasian kembali KA Reguler ini tetap diikuti dengan protokol pencegahan Covid-19.

NASIONAL | 11 Juni 2020

Ini Alasan Polri Tak Hadir di Sidang Pecatan Tentara

Menurut Karo Penmas Polri Brigjen Awi Setiyono tim kuasa hukum Polri tak bisa hadir karena masih melengkapi materi untuk persidangan tersebut.

NASIONAL | 11 Juni 2020

Banyak Masyarakat yang "Gaptek", KPAI: Dinas Pendidikan Harus Sosialisasikan PPDB ke Media Sosial

Masalah itu berpangkal pada kurangnya sosialisasi PPDB yang dilakukan dinas pendidikan ke masyarakat.

NASIONAL | 11 Juni 2020

BNN Musnahkan 8 Hektare Ladang Ganja di Mandailing Natal

BNN memusnahkan ladang ganja seluas 8 hektare dari tiga lokasi di kawasan Gunung Tujuh, Kabupaten Mandailing Natal.

NASIONAL | 11 Juni 2020

Komisi B DPRD DKI Dorong Masyarakat Gunakan Kendaraan Pribadi

Komisi B DPRD DKI Jakarta khawatir peraturan ganjil genap dapat berdampak negatif bagi kesehatan dan ekonomi masyarakat.

NASIONAL | 11 Juni 2020

Kelebihan Daya Tampung, Sekolah Harus Lapor Dinas Pendidikan

Ini akan membantu dinas pendidikan untuk mengurus penyebaran siswa dan memastikan calon peserta didik baru dalam satu zonasi mendapat akses pendidikan.

NASIONAL | 11 Juni 2020

Pemerintah Siapkan Rp 2,6 T untuk Afirmasi Lembaga Pendidikan Keagamaan

Kementerian Keuangan (Kemkeu) sudah menyetujui total anggaran sebesar Rp 2,36 triliun untuk afirmasi pendidikan keagamaan, khususnya pondok pesantren.

NASIONAL | 11 Juni 2020

Ini Cara Mendes Bangkitkan Ekonomi Desa Pasca Pandemi

Di antaranya adalah memaksimalkan desa wisata, produk-produk pertanian, pemasaran daring dan permodalan BUMDes.

NASIONAL | 11 Juni 2020

Satpam Kantor PDIP Akui Suruh Harun Masiku Rendam HP Saat OTT KPK

Nur Hasan, mengakui pernah menyuruh caleg PDIP yang kini menjadi buronan, Harun Masiku untuk merendam ponselnya ke dalam air pada 8 Januari 2020.

NASIONAL | 11 Juni 2020

PDI Perjuangan Sumatera Barat Salurkan Bantuan APD untuk 23 Puskesmas

Masker medis dan baju hazmat ini, merupakan dedikasi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri Putri.

NASIONAL | 11 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS