Agus Martowardojo Bantah Diperiksa KPK Soal Pencetakan Uang Rupiah di Australia
INDEX

BISNIS-27 448.028 (0.11)   |   COMPOSITE 5099.84 (1.97)   |   DBX 964.111 (2.04)   |   I-GRADE 139.821 (0.07)   |   IDX30 426.948 (1.13)   |   IDX80 113.317 (0.26)   |   IDXBUMN20 291.67 (2.94)   |   IDXG30 118.931 (0.13)   |   IDXHIDIV20 379.8 (0.71)   |   IDXQ30 124.715 (0.17)   |   IDXSMC-COM 219.701 (0.37)   |   IDXSMC-LIQ 255.871 (1.88)   |   IDXV30 106.644 (0.69)   |   INFOBANK15 836.821 (-2.31)   |   Investor33 373.706 (-0.05)   |   ISSI 150.561 (0.49)   |   JII 547.285 (2.47)   |   JII70 187.054 (0.82)   |   KOMPAS100 1020.57 (0.6)   |   LQ45 786.439 (1.99)   |   MBX 1410.93 (0.2)   |   MNC36 280.006 (0.2)   |   PEFINDO25 280.13 (0.96)   |   SMInfra18 241.99 (0.64)   |   SRI-KEHATI 316.197 (0.59)   |  

Agus Martowardojo Bantah Diperiksa KPK Soal Pencetakan Uang Rupiah di Australia

Kamis, 25 Juni 2020 | 20:16 WIB
Oleh : Fana Suparman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo rampung diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (25/6/2020). Agus membantah ditelisik KPK mengenai proyek pencetakan uang pecahan Rp 50.000 dan Rp 100.000 di Australia. Kasus ini sempat mencuat pada masa era Pemerintahan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Itu nggak ada hubungan dengan itu," kata Agus usai dipeiriksa di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (25/6/2020).

Agus Marto enggan mengomentari kasus tersebut. Agus Marto memilih menghindar dari pertanyaan awak media. "Oke saya tidak komentar soal itu, sudah ya," jelas Agus.

Agus Marto menjelaskan, pada hari ini diperiksa penyidik KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Dalam pemeriksaan hari ini, Agus Marto mengaku, dicecar penyidik mengenai proses penganggaran e-KTP

"Saya dimintakan keterangan terkait dengan proses anggaran yang dilakukan Kemdagri, hubungan dengan Kemkeu dengan DPR Komisi II dan kira jelaskan kurang lebih yang ditanyakan sama yang lalu," kata Agus.

Terkait pencetakan uang, Bank Indonesia sebelumnya mengaku terpaksa memesan pencetakan uang pecahan Rp 100.000 dan Rp 50.000 dari Australia, dengan alasan tidak ada fasilitas di dalam negeri terutama untuk bahan plastik (polimer). Pencetakan uang pecahan menggunakan bahan polimer hanya berlangsung beberapa tahun, dan metode pencetakan kembali memakai bahan kertas.

Surat kabar The Age Australia pernah melansir berita terkait bocornya surat-menyurat antara perwakilan perusahaan Reserve Bank of Australia (RBA) atau otoritas pencetak uang Australia atau bank sentral Australia di Jakarta. Mereka menyebut, pejabat Securency International diduga menyuap pejabat Bank Indonesia.

Dalam pemberitaan itu juga disebut, pejabat BI itu diduga meminta sejumlah uang kepada RBA sebagai tanda jadi kesepakatan memenangkan kontrak pencetakan 500 juta lembar pecahan Rp 100.000, dengan nilai proyek sebesar USD 1,3 juta. Menurut situs WikiLeaks, selain pejabat BI, uang tersebut diduga masuk ke kantong petinggi negara.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Polisi Sudah Kantongi Initial Pemesan Sabu 159 Kg dari Malaysia

Paket sabu-sabu diduga didatangkan dari Malaysia melalui jalur laut dan mendarat di perairan Aceh. Barang haram itu diangkut menggunakan truk ke Jakarta.

NASIONAL | 25 Juni 2020

Gugus Tugas: 112 Kabupaten/Kota Masuk Zona Hijau

Berdasarkan peta zonasi risiko Covid-19 terdapat 112 kabupaten/kota yang termasuk ke dalam zona hijau.

NASIONAL | 25 Juni 2020

Takut Ikuti Rapid Test, 10 Warga Sumur Pecung Kabur

Sekitar 10 orang warga Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten kabur dari rumah diduga karena takut mengikuti rapid test Covid-19.

NASIONAL | 25 Juni 2020

Polisi Bekuk Sindikat Pemalsu Sertifikat Keterampilan Pelaut

Tim gabungan membongkar sindikat pemalsuan sertifikat keterampilan pelaut dengan membobol sistem keamanan website resmi Kementerian Perhubungan.

NASIONAL | 25 Juni 2020

Menkumham Sebut Program Asimilasi Terkait Covid-19 Sudah Sesuai Aturan

Menkumham menegaskan bahwa program asimilasi dan integrasi narapidana di masa pandemi Covid-19 sudah sesuai aturan.

NASIONAL | 25 Juni 2020

Presiden Tinjau Pasar Pelayanan Publik di Banyuwangi

Pasar Pelayanan Publik yang dikunjungi Presiden Jokowi memberikan pelayanan kependudukan dan perizinan tersebut terintegrasi dengan pasar tradisional.

NASIONAL | 25 Juni 2020

Pegawai Jadi Tersangka, OJK Tetap Dukung Proses Hukum Kejagung

“Sejak dimulainya proses penyelidikan oleh pihak Kejaksaan Agung, OJK selalu memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan data dan informasi."

NASIONAL | 25 Juni 2020

Eks Menkeu Agus Martowardojo Dicecar KPK soal Proses Penganggaran Proyek E-KTP

Agus Martowardojo diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka E-KTP yakni Direktur Utama PT Sandipala Arthapura, Paulus Tannos.

NASIONAL | 25 Juni 2020

MNC Asset Management Hormati Proses Hukum di Kejagung

"Reksa Dana Syariah Ekuitas II yang dikelola oleh MAM merupakan produk single investor milik Jiwasraya dan tidak terkait dengan produk reksa dana lainnya."

NASIONAL | 25 Juni 2020

Juli 2020, Habibie Center Prediksi Covid-19 Melandai

Angka positif Covid-19 diprediksi bisa melandai atau bahkan menurun di Juli 2020.

NASIONAL | 25 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS