Anggota DPR: Subsidi Gas Melon Sebaiknya Alihkan ke BLT
INDEX

BISNIS-27 425.322 (12.08)   |   COMPOSITE 4870.04 (100.06)   |   DBX 940.805 (3.04)   |   I-GRADE 127.855 (4.56)   |   IDX30 401.317 (13.58)   |   IDX80 105.56 (3.19)   |   IDXBUMN20 265.398 (11.16)   |   IDXG30 112.997 (3.48)   |   IDXHIDIV20 357.483 (12.54)   |   IDXQ30 117.699 (3.88)   |   IDXSMC-COM 210.149 (2.59)   |   IDXSMC-LIQ 234.599 (5.6)   |   IDXV30 100.238 (2.07)   |   INFOBANK15 757.481 (24.48)   |   Investor33 352.266 (10.05)   |   ISSI 143.81 (2.89)   |   JII 518.901 (12.87)   |   JII70 176.231 (4.44)   |   KOMPAS100 949.983 (26.08)   |   LQ45 737.154 (23.9)   |   MBX 1342.99 (31.12)   |   MNC36 264.429 (7.79)   |   PEFINDO25 260.033 (3.99)   |   SMInfra18 229.972 (7.95)   |   SRI-KEHATI 296.897 (9.06)   |  

Anggota DPR: Subsidi Gas Melon Sebaiknya Alihkan ke BLT

Sabtu, 27 Juni 2020 | 16:07 WIB
Oleh : Hotman Siregar / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi VI DPR dari dapil DKI Jakarta Darmadi Durianto mengaku setuju jika pemerintah mengalihkan skema subsidi gas melon berukuran 3 kg ke dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT).

Sebab selama ini, kata dia, subsidi untuk gas melon berukuran 3 kg kurang efektif.

Hal tersebut disampaikan Darmadi saat menanggapi rumor akan dicabutnya subsidi untuk gas melon berukuran 3 Kg.

"Saya setuju jika subsidi untuk gas melon ukuran 3 kg dicabut. Karena subsidi tersebut kontraproduktif dan banyak kebocoran dalam prakteknya," kata Darmadi dalam keterangannya, Sabtu (27/6/2020).

Berdasarkan catatannya, skema subsidi justru banyak menimbulkan persoalan di lapangan. Menurutnya, subsidi gas melon banyak salah sasaran dan ini mesti di evaluasi bahkan dialihkan saja ke BLT.

"Sebab banyak orang dengan ekonomi mampu justru dapat subsidi tapi orang kurang mampu justru tidak dapat. Kenyataan seperti ini riil terjadi di bawah," tandas politikus PDIP itu.

Menurutnya, di tengah kondisi bangsa yang saat ini tengah berjuang menghadapi pandemi Covid-19 diperlukan kebijakan yang bisa menopang roda perekonomian.

"Salah satunya ya itu tadi memberikan bantuan langsung tunai. Ketimbang subsidi lebih baik alihkan saja ke BLT agar roda perekonomian bergerak di bawah," katanya.

Untuk diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) beberapa waktu lalu mengungkapkan, subsidi gas melon ukuran 3 kg mencapai Rp 42,47 triliun pada tahun 2019.

"Memang kondisi terakhir 2019, negara sudah harus mengeluarkan subsidi 3 kg sekitar Rp 42,47 triliun, ini menjadi beban karena ditanggung negara," kata Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM, Alimuddin Baso dalam diskusi perubahan skema subsidi LPG 3 kg di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Keuangan, konsumsi tabung elpiji 3 kg terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 5,9 persen setiap tahun.

Jika melihat data tersebut, kata dia, timbul pertanyaan apakah betul masyarakat kurang mampu merasakan manfaat dari skema subsidi itu.

"Saya kira pada kenyataannya justru peningkatan konsumsi tersebut menunjukan bahwa akses subsidi banyak dinikmati orang-orang yang bukan penerima manfaat subsidi alias orang dengan ekonomi mampu. Untuk itu skema bantuan tunai lebih pas karena langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin," tegasnya.

Oleh karenanya, Darmadi menekankan bilamana skema subsidi gas melon ukuran 3 kg dialihkan ke skema bantuan langsung tunai, pemerintah terlebih dahulu melakukan verifikasi data secara ketat.

"Jika mau dialihkan ke skema bantuan tunai langsung maka pemerintah mesti mengawalinya dengan pembenahan data. Pembenahan data diperlukan supaya program tersebut nantinya tepat sasaran dan akurat," tegasnya.



Sumber:BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Indonesia Tolak Rekomendasi WHO soal Legalisasi Ganja

Tanaman Ganja yang ada di Indonesia mempunyai akibat negatif yang lebih besar (mudharatnya) daripada manfaatnya.

NASIONAL | 27 Juni 2020

Mantan Ketum PGI, Sularso Sopater Berpulang

Sosok pendiam yang banyak berkarya.

NASIONAL | 27 Juni 2020

Ketua DPR Serukan Negara ASEAN Gotong Royong Tangani Covid-19

Puan menilai negara-negara di kawasan ASEAN saat ini tengah mengalami tekanan yang sama yakni pandemi Covid-19.

NASIONAL | 27 Juni 2020

IPW Nilai Polisi Lamban Tangani Pembakaran Bendera PDIP

IPW meminta Polri harus perlu bekerja keras segera menuntaskan kasus pembakaran bendera PDIP tersebut.

NASIONAL | 27 Juni 2020

Pendidikan Kedinasan Disebut Masih Diperlukan

enurut Akmal, lulusan IPDN tidak hanya mahir dalam administrasi, tapi juga cakap dalam kepemimpinan.

NASIONAL | 27 Juni 2020

Kemhub: Tren Bersepeda Meningkat Selama Pandemi Covid-19

Namun, sebagian besar penggunaan sepeda hanya ditujukan untuk kebutuhan olahraga atau gaya hidup.

NASIONAL | 27 Juni 2020

Polres Cianjur Gelar Rapid Test 2000 Peserta

Rapid test yang digelar Polres Cianjur melibatkan 2000 peserta ini juga mendapatkan piagam dari Museum Rekor Indonesia (Muri).

NASIONAL | 27 Juni 2020

Praperadilan Digugurkan, Nasabah Wanaartha Mengadu ke DPR

"Kami berharap OJK bisa mengawal proses pengembalian dana nasabah WanaArtha Life yang sudah empat bulan tertunda."

NASIONAL | 27 Juni 2020

Diusulkan, IPDN Jadi Perguruan Tinggi Swasta

Lulusan IPDN terkesan eksklusif dan diutamakan diterima sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), padahal seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) bersifat umum.

NASIONAL | 27 Juni 2020

Kemhub Paparkan Konsep Adaptasi Kebiasaan Baru Transportasi Darat

Penyelenggaraan transportasi darat di masa adaptasi kebiasaan baru akan mengacu pada SE No. 11 Tahun 2020.

NASIONAL | 27 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS