RUU Cipta Kerja, Sektor UMKM Banyak Dapat Kemudahan
INDEX

BISNIS-27 511.575 (0)   |   COMPOSITE 5759.92 (0)   |   DBX 1054.23 (0.41)   |   I-GRADE 169.662 (0.59)   |   IDX30 501.412 (2.05)   |   IDX80 131.739 (0.51)   |   IDXBUMN20 371.622 (1.64)   |   IDXG30 135.832 (0.57)   |   IDXHIDIV20 450.213 (2.13)   |   IDXQ30 146.619 (0.62)   |   IDXSMC-COM 244.641 (0.47)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (1.49)   |   IDXV30 126.958 (0)   |   INFOBANK15 989.895 (3.65)   |   Investor33 430.473 (1.38)   |   ISSI 168.725 (0)   |   JII 619.114 (0)   |   JII70 212.184 (0)   |   KOMPAS100 1175.82 (0)   |   LQ45 920.779 (3.88)   |   MBX 1601.16 (0)   |   MNC36 321.923 (1.13)   |   PEFINDO25 313.689 (0.43)   |   SMInfra18 292.004 (0)   |   SRI-KEHATI 368.014 (0)   |  

RUU Cipta Kerja, Sektor UMKM Banyak Dapat Kemudahan

Selasa, 30 Juni 2020 | 17:32 WIB
Oleh : Herman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang terdiri dari 15 bab. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan, pembahasan tersebut telah menyelesaikan beberapa bab, salah satunya terkait kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM serta koperasi.

Menurut Supratman, yang didorong dalam RUU Cipta kerja adalah kemudahan perizinan dan investasi untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Pasalnya Indonesia saat ini menempati peringkat ke-73 secara global dalam kemudahan berbisnis, bahkan berada di peringkat ke-6 dibandingkan negara-negara di kawasan Asean di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, dan Vietnam.

“Kami menyadari betul apa yang diinginkan Presiden Jokowi terkait kemudahan berusaha. Dari visi misi Presiden, sudah tepat bahwa meningkatkan daya saing investasi itu penting,” kata Supratman dalam webinar rilis survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tentang RUU Cipta Kerja dan Ekonomi Pandemi, Selasa (30/6/2020).

Untuk sektor UMKM, Supratman menyampaikan beberapa poin yang telah disepakati antara lain terkait proses perizinan yang kini sudah terintegrasi.

“Bagi pelaku UMKM, proses perizinannya itu terintegrasi. Ada dua jenis perizinan yang akan diberi kemudahan dan itu diberikan sekaligus. Pertama adalah perizinan sebagai lisensi pendirian pendaftaran usaha, dan kedua perizinan yang terkait dengan sertifikasi izin edar dan sertifikasi halal bagi produk yang memerlukan sertifikasi tersebut, dan akan diberi subsidi oleh negara,” kata Supratman.

Selain itu, ke depannya pendirian Perseroan Terbatas (PT) untuk sektor UMKM yang tadinya harus dilakukan oleh minimal dua orang, dalam RUU Cipta Kerja ini disepakati dapat didikan oleh satu orang.

“Kami juga telah memutuskan untuk kebijakan fiskal di sektor UMKM yang saat ini tarif PPh finalnya 0,5 persen, kami minta ke pemerintah untuk dinolkan. Pemerintah sudah mulai mengeluarkan angka, kemungkinan di angka 0,2 persen,” terang Supratman.

Menurutnya, sektor UMKM memang harus dimaksimalkan karena menyerap tenaga kerja paling besar. “Kita tahu persis bahwa tenaga kerja yang terserap di sektor UMKM ini kan terbesar, hampir 90 persen. Sehingga sektor ini harus dioptimalkan,” kata Supratman.

Sementara itu terkait klaster Ketenagakerjaan yang paling banyak mendapatkan sorotan, Supratman mengatakan pembahasannya belum akan dilakukan. “Klaster Ketenagakerjaan belum diputuskan apakah akan didrop atau tidak. Tapi akan dibahas di bagian akhir,” jelas Supratman.

Survei SMRC

Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas menyampaikan, RUU Cipta Kerja yang sedang dibahas di DPR adalah bagian dari upaya untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam penyelenggaraan kegiatan usaha di Indonesia. Urgensi pengesahan RUU tersebut bukan hanya untuk memperbaiki peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia dan memperluas penciptaan lapangan kerja sektor formal.

“Lebih jauh lagi, RUU Cipta Kerja juga mendesak disahkan agar dapat segera digunakan untuk membantu Indonesia keluar dari resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19,” kata Sirojudin.

Berdasarkan survei yang dilakukan SMRC pada 24-26 Juni 2020 dengan melibatkan 2.003 responden, faktanya lebih banyak warga setuju (46 persen) dibandingkan tidak setuju (21 persen) bahwa izin usaha di Indonesia paling sulit di antara negara-negara ASEAN. Ada sekitar 22 persen warga mengaku pernah mengurus izin usaha, di mana 45 persen menilai bahwa mengurus izin usaha sekarang ini sulit atau sangat sulit. Kemudian sekitar 53 persen menilai bahwa mengurus izin untuk mendirikan UKM sekarang ini sulit atau sangat sulit.

Temuan lainnya, sekitar 48 persen warga menilai bahwa UKM sulit mendapatkan modal usaha. Proporsi yang menilai sulit atau sangat sulit bagi UKM untuk mendapatkan modal usaha ini meningkat dibandingkan tiga bulan lalu yang sebesar 34 persen.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Tren Kasus Covid-19 Menurun, RSUD Banten Akan Layani Pasien Umum

RSUD Banten saat ini tengah mempersiapkan pemisahan ruang perawatan dan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Covid-19 dengan pasien umum.

NASIONAL | 30 Juni 2020

PPDB 2020, Pemprov DKI Tambah Kuota Kelas Jadi 40 Murid

Jalur zonasi untuk bina RW ini hanya untuk siswa tamatan Tahun 2020. Kuotanya adalah empat anak di setiap kelas.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Rusuh di Madina, Dana Bansos Tak Disalurkan Kades Secara Transparan

Kerusuhan di Mandailing Natal terjadi karena kepala desa tidak menyalurkan dana bantuan sosial secara transparan.

NASIONAL | 30 Juni 2020

BMKG Pantau 33 Hotspot di Sumut

BMKG menyebut 33 hotspot di Sumut dalam kategori sedang pada 5 kabupaten itu terpantau melalui Sensor MODIS (Satelit Terra, Aqua, SNPP dan NOAA20).

NASIONAL | 30 Juni 2020

Korupsi PT Dirgantara Indonesia, KPK Periksa Eks Pejabat Kementerian BUMN

Penyidik memeriksa Irnanda Laksanawan untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Presiden: Belum Siap New Normal, Jangan Dipaksa

Presiden meminta seluruh kepala daerah di Jawa Tengah agar menjalankan tiga tahapan dalam pelaksanaan new normal.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Madina Rusuh, Pasukan TNI dan Brimob Siaga

Pasukan TNI dan Brimob melakukan pengamanan pascakeruushan di Madina yang dipicu pembagian dana bantuan sosial tunai.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Karhutla di Pelalawan Mulai Padam, Polda Riau Cari Pelaku

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Pelalawan terjadi sejak Minggu (28/6/2020) dan menghanguskan sedikitnya empat hektare lahan.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Akademisi Minta Erick Thohir Rampungkan Road Map BUMN

Pusat Studi BUMN meminta agar Menteri Erick Thohir merampungkan road map pembenahan BUMN.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Kereta Bogor-Sukabumi Tak Beroperasi Hingga Akhir Juli

KA Pangrango, Bogor-Sukabumi belum beroperasi hingga akhir Juli 2020, untuk memutus penyebaran Covid-19 antar wilayah Jabodetabek ke Sukabumi.

NASIONAL | 30 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS