Mahfud MD Akan Panggil Empat Institusi Terkait Djoko Tjandra
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Mahfud MD Akan Panggil Empat Institusi Terkait Djoko Tjandra

Selasa, 7 Juli 2020 | 21:25 WIB
Oleh : Robertus Wardi / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Menko Polhukam Mahfud MD akan segera memanggil empat institusi untuk meminta laporan perkembangan kasus buronan kelas kakap, Djoko Tjandra. Empat institusi yang akan dipanggil adalah Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Dalam Negeri.

"Pemanggilan untuk mengetahui perkembangan dari upaya pengejaran terhadap DPO (daftar pencarian orang) Djoko Tjandra," kata Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Ia mengaku belum ada laporan dari empat institusi tersebut. Karena itu, dia perlu memanggil untuk mendapatkan perkembangnya.

“Belum ada laporan, tapi dalam waktu dekat ini akan memanggil 4 institusi yaitu Kemendagri, mengenai kependudukan, Kepolisian dan Kejaksaan Agung terkait penegakan hukum dan keamanan, juga Menkumham terkait imigrasi-nya. Kita akan kordinasi," kata Mahfud MD.

Ia menjelaskan masyarakat perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam proses penangkapan DPO Joko Tjandra. Hal itu supaya tidak memunculkan kecurigaan.

"Di dalam negara demokrasi itu masyarakat harus tahu semua proses-proses yang tidak akan menyebabkan terbongkarnya rahasia sehingga seseorang bisa tambah lari. Semua proses harus terbuka dan disoroti masyarakat,” ujar Mahfud MD.

Sebagaimana diketahui, Djoko Tjandra menjadi buron kasus cessie Bank Bali sejak tahun 2009. Ia diketahui masuk ke Indonesia bulan Juni lalu dan sempat mendaftarkan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mahfud MD telah memerintahkan Jaksa Agung untuk menangkap Djoko Tjandra.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Ketua Komisi III DPR: Negara Seakan Kalah oleh Djoko Tjandra

Ketua Komisi III DPR, Herman Hery menyebut negara seakan kalah oleh terpidana dan buronan pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra.

NASIONAL | 7 Juli 2020

Ekonomi dan Pertahanan Negara Dinilai Saling Melengkapi

Agus melihat perlombaan senjata tak bisa dihindari.

NASIONAL | 7 Juli 2020

Bulog Serahkan Bantuan Paket Sembako ke PWI Peduli

Prioritas penerima terutama kalangan wartawan yang perekonomian keluarganya terdampak oleh mewabahnya Covid-19.

NASIONAL | 7 Juli 2020

104 Kabupaten dan Kota Masuk Daftar Zona Hijau

Terdapat 104 kabupaten dan kota yang terdaftar dalam zona hijau atau wilayah yang tanpa kasus Covid-19.

NASIONAL | 7 Juli 2020

Danacita Jadi Solusi Alternatif Pembiayaan Pendidikan

Danacita resmi menjadi solusi pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa President University.

NASIONAL | 7 Juli 2020

KPK Diminta Awasi Penggunaan Dana Penanganan Covid-19

Dana penanganan pandemi Covid-19 mencapai Rp 695,2 triliun.

NASIONAL | 7 Juli 2020

Kecemasan Publik Sudah di Zona Merah

"Mereka yang menyatakan kondisi ekonomi buruk, merata di hampir semua segmen. Baik kelas ekonomi atas maupun wong cilik, berpendidikan tinggi maupun rendah."

NASIONAL | 7 Juli 2020

Pascagempa, Penyaluran BBM dan LPG di Jepara Berjalan Normal

Pjs General Manager Pertamina MOR IV, Rahman Pramono Wibowo mengatakan, seluruh sarana dan prasarana Pertamina di wilayah Jepara tidak terdampak gempa.

NASIONAL | 7 Juli 2020

Siti Nurbaya: Presiden Setuju Segera Diatur Nilai Ekonomi Karbon

Kebijakan pemerintah dalam pengaturan NEK ini, akan mendukung upaya penanggulangan perubahan iklim yang sedang dilakukan Indonesia bersama masyarakat dunia.

NASIONAL | 7 Juli 2020

Bom Waktu Covid-19 di Sumatera Barat

Ada sekitar 15 juta orang di Sumbar dan wilayah sekitar yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih baik.

NASIONAL | 7 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS