Kemdagri: Jika Djoko Tjandra Jadi WNA, KTP Elektronik Akan Dicabut
INDEX

BISNIS-27 509.396 (-2.72)   |   COMPOSITE 5822.94 (-12.46)   |   DBX 1088.19 (9.8)   |   I-GRADE 169.852 (-1.35)   |   IDX30 498.88 (-2.76)   |   IDX80 132.065 (-0.41)   |   IDXBUMN20 376.263 (-3.13)   |   IDXG30 135.508 (-0.99)   |   IDXHIDIV20 449.517 (-1.84)   |   IDXQ30 145.713 (-1.14)   |   IDXSMC-COM 252.052 (0.88)   |   IDXSMC-LIQ 309.347 (0.24)   |   IDXV30 130.911 (1.46)   |   INFOBANK15 993.498 (-9.24)   |   Investor33 428.541 (-2.51)   |   ISSI 170.173 (-0.26)   |   JII 616.286 (-0.48)   |   JII70 212.951 (-0.33)   |   KOMPAS100 1185.6 (-4.97)   |   LQ45 921.176 (-4.93)   |   MBX 1613.76 (-6.11)   |   MNC36 320.851 (-1.83)   |   PEFINDO25 318.369 (-4.14)   |   SMInfra18 296.861 (-1.08)   |   SRI-KEHATI 366.856 (-2.5)   |  

Kemdagri: Jika Djoko Tjandra Jadi WNA, KTP Elektronik Akan Dicabut

Rabu, 8 Juli 2020 | 14:09 WIB
Oleh : Robertus Wardi / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Zudan Arif Fakrulloh mengemukakan dalam database kependudukan, buronan Djoko Tjandra masih tercatat sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Sampai saat ini, Ditjen Dukcapil Kemendagri dan Dinas Dukcapil Provinsi DKI belum pernah menerima informasi tentang pelepasan kewarganegaraan.

“Ditjen Dukcapil membutuhkan informasi dan data dari Kemenkumham (Kemkumham) terkait kewarganegaraan Djoko Soegiarto Tjandra. Apabila terbukti yang bersangkutan sudah menjadi WNA maka KTP Elektronik dan KK WNI akan dibatalkan oleh Dinas Dukcapil DKI,” kata Zudan di Jakarta, Rabu (8/7/2020).

Ia menjelaskan sampai saat ini, Dukcapil tidak memiliki data tentang data cekal dan buronan. Dukcapil juga belum pernah mendapatkan pemberitahuan tentang Djoko Tjandra sebagai buronan atau daftar pencarian orang (DPO) dari pihak yang berwenang.

“Agar kasus seperti ini dapat dicegah, Ditjen Dukcapil dan Dinas Dukcapil perlu diberi pemberitahuan tentang data orang yang dicekal atau DPO/buronan,” tegas Zudan.

Menurutnya, jika sudah ada data buronan/DPO, Dukcapil tetap akan memproses rekam sidik jari dan retina mata serta foto wajah agar data penduduk masuk ke dalam database kependudukan. Namun KTP Elektronik akan diberikan pada saat yang bersangkutan memenuhi kewajiban hukumnya.

Dia menegaskan sesuai dengan Pasal 8 UU No 24 Tahun 2013, salah satu kewajiban Dinas Dukcapil adalah memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas setiap pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Ditjen Dukcapil juga sudah mendapat laporan dari Lurah Grogol Selatan bahwa petugas di kelurahan tidak ada yang mengetahui Djoko Tjandra adalah buron sehingga memproses permohonan seperti biasanya.

Dia menyebut dalam database kependudukan, data yang bersangkutan selama sembilan tahun buron, tidak melakukan transaksi dan belum melakukan perekaman. Dalam kondisi seperti itu maka seluruh data kependuduknya dinonaktifkan. Maksudnya, data yang bersangkutan tidak bisa untuk pelayanan publik seperti membuat SIM, membuka rekening bank, membuat sertifikat tanah, dan lain-lain.

“Data yang bersangkutan akan terblokir. Dengan demikian, yang bersangkutan harus datang ke dinas Dukcapil untuk mengurus datanya. Dengan sendirinya, akan aktif secara otomatis apabila bersangkutan datang dan melakukan perekaman KTP Elektronik,” jelas Zudan.

Diungkap Zudan, berdasarkan historikal dalam database kependudukan, Djoko Tjandra melakukan pencetakan KTP pada tanggal 21 Agustus 2008 dengan data sesuai database kependudukan. Kemudian melakukan pencetakan Kartu Keluarga pada tanggal 11 Januari 2011. Selanjutnya melakukan perekaman KTP Elektronik pada tanggal 08 Juni 2020.

“Sejak terdata dalam database kependudukan tahun 2008 yang bersangkutan merupakan Warga Negara Indonesia dengan tempat/tanggal lahir yaitu Sanggau, 27 Agustus 1951. Yang bersangkutan tidak pernah ada transaksi perubahan data hingga saat ini. Data kependudukan yang bersangkutan dari tahun 2008 sampai dengan 8 Juni 2020 tidak ada perubahan nama, alamat, tempat dan tanggal lahir,” ungkap Zudan.

Terkait keberadaannya yang lama di luar negeri, Zudan menyebut berdasarkan Pasal 18 UU No.23 Tahun 2006 bahwa penduduk yang pindah keluar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas Dukcapil. Hingga saat ini, yang bersangkutan tidak pernah melaporkan dirinya ke Dinas Dukcapil saat akan pergi dan menetap di luar negeri. Kemudian dalam historikal data yang bersangkutan, tidak pernah mengajukan pindah ke luar negeri sehingga Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN) tidak pernah diterbitkan.

“Jadi secara database kependudukan yang bersangkutan tidak pernah keluar negeri,” tutup Zudan.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pemilihan Wali Kota Medan, Milenial Menaruh Harapan ke Bobby Nasution

Pendiri Medan Rangers, Meryl Rouli Saragih mengemukakan, Bobby merupakan calon kepala daerah yang dianggap adaptif.

NASIONAL | 8 Juli 2020

Polda Sumut Siapkan Antisipasi Kericuhan di Pilkada 2020

Tiga daerah yang akan menyelenggarakan pilkada rawan atas aksi massa dengan isu kecurangan. Ketiga daerah itu adalah Kota Medan, Nias dan Tapanuli Selatan.

NASIONAL | 8 Juli 2020

Cek Gunung Merapi, Ganjar Siapkan Simulasi Evakuasi dengan Protokol Kesehatan

Menurut Ganjar, ada tiga wilayah rawan di Jawa Tengah jika Gunung Merapi erupsi, yakni Klaten, Boyolali dan Magelang.

NASIONAL | 8 Juli 2020

Kerusuhan Madina Diduga Dirancang untuk Memeras Dana Desa

Ketiga orang itu juga bukan warga Desa Mompang Julu.

NASIONAL | 8 Juli 2020

Gempa Magnitudo 5 Guncang Nias

Gempa tektonik dengan magnitudo 5 mengguncang Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara (Sumut), Rabu (8/7/2020) sekitar pukul 11.03 WIB.

NASIONAL | 8 Juli 2020

Pilkada 2020, KPU Sulteng Target Partisipasi Pemilih 77,5 Persen

"Capaian partisipasi yang diperoleh pada pemilu sebelumnya menjadi modal di pemilihan tahun ini," ujar Sahran.

NASIONAL | 8 Juli 2020

Pembangunan Permukiman Masyarakat Terasing di Jambi Lamban

Bupati Sarolangun, Cek Endra mengatakan, jumlah warga SAD yang tersebar di enam kecamatan di Kabupaten Sarolangun mencapai 605 KK ( 2.205 jiwa).

NASIONAL | 8 Juli 2020

Bioskop Indonesia Buka Serentak 29 Juli 2020

Setelah ditutup sementara mengikuti kebijakan PSBB, bioskop di seluruh Indonesia dijadwalkan akan buka secara serentak ada 29 Juli 2020.

NASIONAL | 8 Juli 2020

Tiga Nama Kandidat Cagub Ramaikan Pilgub Bengkulu 2020

Tiga nama yang muncul yakni calon petahana Rohidin Mersyah, Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan, dan mantan Gubernur Bengkulu Agusrin Maryoni Najamudin.

NASIONAL | 8 Juli 2020

Diduga Sengaja Bakar Lahan, Dua Petani di Tebo Diamankan

Polres Tebo masih menahan dan memeriksa HN (35) dan SL (30), dua orang petani Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo yang diduga sengaja membakar lahan.

NASIONAL | 8 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS