Viral Video Ketua DPRD Kota Cirebon Hapus Kata “Khilafah”, Mantan Ketum Adeksi: Patut Dipertanyakan
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Viral Video Ketua DPRD Kota Cirebon Hapus Kata “Khilafah”, Mantan Ketum Adeksi: Patut Dipertanyakan

Jumat, 10 Juli 2020 | 17:01 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / JAS

Jakarta, Beritasatu.com – Rekaman video pembacaan sumpah ikrar setia Pancasila dan NKRI oleh DPRD Kota Cirebon, Jawa Barat (Jabar) bersama perwakilan pengunjuk rasa penolak RUU HIP beredar di media sosial. Video tersebut menuai sorotan, karena kata khilafah yang tertulis dalam teks dihilangkan.

Mantan Ketua Umum Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) Armuji menyayangkan peristiwa tersebut. “Kesetiaan mereka akan Pancasila patut dipertanyakan,” kata Armuji kepada Beritasatu.com, Jumat (10/7/2020).

Menurut Armuji, pimpinan DPRD maupun para pihak yang hadir dalam pertemuan tentu sudah mengetahui adanya kata khilafah. Armuji menegaskan apabila sudah isi teks disepakati, maka semestinya tidak perlu diralat.

“Kalau memang gentle, kenapa diralat? Pemerintah sudah secara tegas melarang berkembangnya paham khilafah. NKRI harga mati sudah enggak bisa diganggu lagi. Enggak boleh bentuk negara diubah-ubah,” tegas Armuji.

Sekadar diketahui, pembacaan ikrar dipimpin Ketua DPRD Kota Cirebon Affiati, Senin (6/7/2020). Affiati sempat berhenti melanjutkan isi ikrar ketika sampai pada poin ketiga. “Kami bersumpah akan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pengaruh paham komunisme dan khilafah,” ucap Affiati.

Massa dan hadiri di ruangan DPRD justru terdiam, dan meminta ikrar itu dibatalkan. “Batal batal batal, diulang Bu, tidak sah,” pekik sejumlah orang. Affiati lantas mengulang kalimat poin ketiga dengan menghapus kata khilafah.

“Demi Allah, kami bersumpah akan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pengaruh komunisme, liberalisme, leninisme, dan sekulerisme,” kata Affiati.

Beragam komentar ditulis oleh warganet. “Wah ini kelakuan Ketua DPRD Cirebon hari di proses nih @kemendagri justru kampanye Khilafah, Khilafah adalah pemecah belah bangsa,” ujar @Evanisa11.



Sumber:BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Wakil Ketua DPR: Kejar Kemungkinan Dalang di Balik Maria Pauline

Maria diharapkan kooperatif dengan penegak hukum dan bersedia membuka tabir gelap selama dia melarikan diri 17 tahun terakhir.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Bobby Nasution Sudah "Kantongi Tiket" di Pilkada Medan

Partai Golkar langsung bekerja dengan menggerakkan mesin partai setelah Bobby Nasution, secara resmi mendapatkan dari Ketum Airlangga Hartarto.

NASIONAL | 10 Juli 2020

KPK Sita Dokumen Proyek Kasus Suap Bupati-Ketua DPRD Kutim

KPK menyita sejumlah dokumen terkait proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Jumat (10/7/2020).

NASIONAL | 10 Juli 2020

Dijerat Dua Pasal, Maria Pauline Terancam Penjara Seumur Hidup

Maria Pauline Lumowa dijerat Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor dan Pasal 3 Ayat 1 UU No 25/2003 tentang pencucian uang.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Pasien Positif Covid-19 di Bantul Memaksa Pulang ke Madura

Pasien tersebut diperbolehkan pulang setelah menandatangani surat pernyataan.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Kasus Covid-19 di Secapa AD, Politikus PKS Minta Berlakukan PSBB

PSBB masih dibutuhkan karena masyarakat belum bisa menjalankan norma adaptasi kebiasaan baru.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Buntut Covid-19 di Secapa TNI AD, Wakil Ketua Komisi IX Minta Protokol Kesehatan Ditegakkan

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Melki Laka Lena meminta pemberlakuan protokol kesehatan di sekolah berasrama harus dilakukan secara ketat dan disiplin.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Abaikan Protokol Kesehatan Jadi Penyebab Kasus Covid-19 di Sumut Melonjak

Dalam kurun waktu 24 jam, ada penambahan sebanyak 109 kasus positif Covid-19 di Sumut, terhitung sejak 8 - 9 Juli 2020.

NASIONAL | 10 Juli 2020

KCI Dapatkan Izin Operasi KA Lokal Merak dan Prameks

Kemhub menerbitkan izin operasi sarana perkeretaapian umum pada lintas tambahan bagi PT Kereta Commuter Indonesia.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Ditjen Hubdat dan BPSDMP Teken MoU untuk Latih SDM Transportasi Darat

Kerja sama ini diharapkan dapat menciptakan SDM yang berkeahlian tinggi dan menjadikan transportasi darat sebagai sarana transportasi yang berkeselamatan.

NASIONAL | 10 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS