ASN Terlibat Ideologi Khilafah Akan Diberhentikan Tidak Hormat
INDEX

BISNIS-27 434.176 (-7.64)   |   COMPOSITE 4917.96 (-75.2)   |   DBX 928.196 (-4.7)   |   I-GRADE 130.286 (-2.42)   |   IDX30 412.166 (-7.85)   |   IDX80 107.727 (-2.08)   |   IDXBUMN20 269.265 (-5.95)   |   IDXG30 115.773 (-2.53)   |   IDXHIDIV20 368.481 (-6.65)   |   IDXQ30 120.761 (-2.3)   |   IDXSMC-COM 210.292 (-3.36)   |   IDXSMC-LIQ 235.988 (-6.09)   |   IDXV30 101.893 (-2.12)   |   INFOBANK15 773.605 (-13.29)   |   Investor33 359.92 (-6.34)   |   ISSI 144.524 (-2.29)   |   JII 524.265 (-9.92)   |   JII70 177.451 (-3.41)   |   KOMPAS100 962.885 (-17.72)   |   LQ45 754.177 (-14.18)   |   MBX 1360.94 (-22.87)   |   MNC36 269.191 (-4.78)   |   PEFINDO25 256.961 (-5.33)   |   SMInfra18 232.003 (-3.35)   |   SRI-KEHATI 302.863 (-5.05)   |  

ASN Terlibat Ideologi Khilafah Akan Diberhentikan Tidak Hormat

Senin, 13 Juli 2020 | 18:38 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Tjahjo Kumolo menegaskan aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti terlibat ideologi khilafah akan diberhentikan tidak hormat. Hal itu sesuai Undang-Undang (UU) 5/2014 tentang ASN.

"ASN apabila terbukti menganut dan mendukung paham khilafah, maka terhadap ASN tersebut sesuai Pasal 87 ayat 4 huruf b UU 5/2014, diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945," kata Tjahjo, Senin (13/7/2020).

Tjahjo menuturkan saat ini tampaknya sedang muncul isu mengenai keterlibatan ASN dalam upaya menggantikan ideologi Pancasila dengan khilafah. Tjahjo menyatakan ASN sepatutnya tetap patuh pada ideologi Pancasila. Menurut Tjahjo, ideologi khilafah itu bersifat transnasional. Artinya berorientasi meniadakan nation state.

"Ancaman khilafah sudah terang-terangan ingin mengganti ideologi Pancasila," ujar mantan menteri dalam negeri tersebut.

Tjahjo mengungkap sejak awal masuk menjadi pegawai, sesuai dengan Pasal 4 UU 5/2014, setiap ASN diwajibkan mematuhi 15 nilai-nilai dasar ASN. Nilai dasar nomor satu dan dua secara tegas disebutkan memegang teguh ideologi Pancasila, serta setia mempertahankan UUD 1945 serta pemerintahan yang sah.

Baca juga:Soal Larangan Paham Khilafah di Indonesia, Ini Penjelasan Ma'ruf Amin

"UU ASN juga mengharuskan pegawai ASN untuk mematuhi kode etik dan kode perilaku. Salah satu kode etik dan kode perilaku yang harus ditaati adalah memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, seperti disebutkan dalam Pasal 5 ayat 2 UU ASN," ucap Tjahjo.

Tjahjo menuturkan dalam kaitan dengan afiliasi politik, ASN juga berkedudukan sebagai aparatur negara yang harus netral dan bebas dari kepentingan golongan atau partai politik (parpol). Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat 2 UU 5/2014.

Tjahjo menjelaskan pegawai ASN juga memiliki fungsi selain sebagai pelaksana kebijakan dan pelayan publik. Selain itu ASN juga berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Ini juga disebutkan dalam Pasal 10 dan Pasal 11 UU 5/2014.

"Ketika diangkat menjadi PNS, juga diharuskan mengucapkan sumpah/janji, yang salah satu sumpah/janji yang diucapkan adalah akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, negara, dan pemerintah. Sumpah ini diucapkan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan didampingi oleh rohaniawan," kata Tjahjo.

Tjahjo pun menyebut, "Jadi setidaknya ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh pegawai ASN, sehingga pegawai ASN harus berada dalam koridor memegang teguh ideologi Pancasila, mempertahankan UUD Negara RI 1945, dan kepatuhan pada pemerintah yang sah, yaitu mematuhi nilai-nilai dasar, mematuhi kode etik dan kode perilaku, bebas intervensi, menjadi perekat dan pemersatu bangsa, dan wajib setia dan taat pada Pancasila dan UUD Negara RI 1945."

Baca juga:Mantan Panglima NII: Paham Khilafah Sudah Menyasar ke Mana-mana

Tjahjo menambahkan konsekuensi setiap pejabat ASN baik tingkat pusat maupun daerah, hukumnya wajib menjaga dan mengamalkan ideologi negara dan UUD 1945. Selain itu ikut menjaga keutuhan NKRI dan mendukung pemerintahan, sehingga setiap kebijakan yang tidak bertentangan ideologi negara, dan kesetiaan dalam pengabdian kepada bangsa dan negara.

Tjahjo menuturkan Kementerian Hukum dan HAM telah mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dengan demikian, HTI resmi dibubarkan pemerintah, pencabutan dilakukan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 2/2017 yang mengubah UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


BERITA LAINNYA

Doni Monardo: Rencana Pembukaan Sekolah di Zona Kuning Masih Dikaji

Doni Monardo mengatakan bahwa pemerintah masih mengkaji untuk pembukaan sekolah di daerah yang masuk zona kuning atau risiko rendah virus corona atau Covid-19.

NASIONAL | 13 Juli 2020

DIY Belum Berani Buka Bioskop di Akhir Juli Mendatang

Meski sudah mendapat izin, DIY belum berani membuka bioskop pada akhir Juli mendatang.

NASIONAL | 13 Juli 2020

Polda Kepri Tangkap WNA Penyiksa ABK WNI

Polda Kepri menetapkan tersangka dalam kasus penemuan jenazah Hasan Afriandi yang ditemukan di lemari es kapal berbendera Tiongkok, Lu Huang Yuan Yu 118.

NASIONAL | 13 Juli 2020

Mendikbud Tegaskan Tidak Berencana Permanenkan Pendidikan Jarak Jauh

Pembelajaran tatap muka akan semakin diperkuat dengan kombinasi pemanfaatan teknologi yang sudah diterapkan secara masif pada masa pandemi Covid-19.

NASIONAL | 13 Juli 2020

Bank Sampah Budi Luhur Jadi Referensi Studi Banding KKN Mahasiswa IPB

Mahasiswa KKN IPB mendatangi bank sampah Budi Luhur dalam rangka studi banding “Proses Pendirian Bank Sampah”.yang dil

NASIONAL | 13 Juli 2020

Menko PMK Minta Istilah New Normal Tak Perlu Diributkan

Menurut Muhadjir, semua pihak tidak perlu ribut dengan istilah new normal.

NASIONAL | 13 Juli 2020

Tangani Zona Merah, Pemerintah Terapkan Karantina Lingkungan

Pemerintah fokus melakukan karantina lingkungan untuk mengendalikan virus corona atau Covid-19 di daerah zona merah.

NASIONAL | 13 Juli 2020

Penyidikan Maria Pauline Terhambat

Penyidikan tersangka pembobol Bank BNI, Maria Pauline Lumowa, tak berjalan mulus. Pasalnya warga negara Belanda ini belum didampingi pengacara.

NASIONAL | 13 Juli 2020

9 Provinsi Tanpa Penambahan Kasus Positif Covid-19

Sebanyak sembilan provinsi tercatat tak ada penambahan kasus positif Covid-19 alias nol pada hari ini, Senin (13/7/2020).

NASIONAL | 13 Juli 2020

Banyuwangi Akan Jadi Daerah Pertama Miliki Laporan Berkelanjutan

Banyuwangi sudah tiga langkah lebih maju dalam membuat laporan berkelanjutan yang akuntabel, terukur, dan tranparansi dalam memberikan informasi.

NASIONAL | 13 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS