Bansos Covid-19 di Banten Tidak Lancar
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Bansos Covid-19 di Banten Tidak Lancar

Rabu, 15 Juli 2020 | 20:24 WIB
Oleh : Laurens Dami / JAS

Serang, Beritasatu.com - Pendistribusian bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak Covid-19 di Banten hingga saat ini belum rampung. Bahkan bansos tahap pertama saja belum selesai didistribusikan.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Banten ada sebanyak 421.177 keluarga penerima manfaat (KPM) bansos se-Banten dengan nominal senilai Rp 600.000 per KK untuk wilayah Tangerang Raya dan senilai Rp 500.000 per KK untuk lima daerah lain di Banten (Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak).

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, selain karena faktor pendataan, kondisi keuangan daerah yang masih sulit juga menyebabkan penyaluran bantuan ini belum maksimal.

“Kalau secara keuangan kita masih berproses, belum bisa seluruhnya disalurkan karena banyak sektor yang kita berikan bantuan selain jarring pengaman sosial (JPS),” kata Andika.

Andika menjelaskan, untuk masalah penganggaran itu bisa disediakan selagi pendataannya sudah selesai. Namun, di masa kesulitan keuangan ini, Pemprov tidak bisa menyalurkan secara menyeluruh karena ada sektor lain yang harus juga diperhatikan.

“Untuk itu pendapatan daerah sedang kita genjot untuk menunjang berbagai bantuan di masa pandemi ini. Kita sedang memaksimalkan pendapatan,” ujarnya.

Terkait kendala masalah data KPM, lanjut Andika, pihaknya mengalami sedikit kesulitan karena basis pendataan dalam penyaluran JPS ini adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sedangkan yang dimiliki Pemprov Banten adalah basis data non DTKS.

“Kami tidak mau data ini tidak valid atau tumpang tindih dengan data pusat. Oleh karena itu sampai saat ini kami masih berusaha menginventarisasi data-data non DTKS, yang akan menerima bantuan tersebut. Ada yang cepat, ada yang lambat. Itu biasa,” katanya

Untuk diketahui, Pemprov Banten telah menggeser anggaran tahap III sebesar Rp2,134 tiliun untuk penanganan COVID-19. Anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan di empat sektor, yakni untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, jaring pengaman sosial (JPS), dan untuk bantuan keuangan (bankeu) kepada kabupaten/kota.

Sumber dana BTT mencapai Rp 2,134 triliun yang diambil dari hasil tiga kali refocusing APBD 2020. Untuk sektor kesehatan senilai Rp266, 9 miliar, dampak ekonomi Rp245,5 miliar, JPS Rp 1,182 triliun dan untuk bantuan keuangan (Bankeu) kabupaten/kota Rp 440 miliar.

Kendati sudah menganggarkan senilai Rp1,1 triliun lebih, penyaluran bansos bagi warga terdampak Covid-19 di Banten hingga saat ini belum rampung.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Dampak Pandemi Covid-19, Timbul 134.600 Warga Miskin Baru di Banten

Terdapat 134.600 warga miskin baru di wilayah Provinsi Banten sebagai dampak dari pandemi virus "corona" (Covid-19).

NASIONAL | 15 Juli 2020

Ketua Banggar: Penanganan Covid-19 Jadi Landasan Pemulihan Sosial Ekonomi

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menegaskan penanganan Covid-19 akan menjadi landasan dalam pemulihan sosial dan ekonomi nasional.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Mahfud: Polri Harus Tindak Pemberi Surat Jalan Djoko Tjandra

Mahfud MD meminta agar Polri memberikan tindakan secara transparan kepada oknum polisi yang telah membantu pelarian Djoko Tjandra.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Pulangkan Djoko Tjandra Butuh Political Will Pemerintah

Diyakini pendekatan Diplomacy High Level jauh lebih efektif dari rencana pembentukan tim pemburu koruptor yang saat ini sedang diwacanakan oleh pemerintah.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Nasdem Desak RUU PKS Kembali Dimasukkan dalam Prolegnas

Nasdem menyayangkan keputusan DPR yang mengeluarkan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Dukung Parlemen Modern, Setjen DPR Luncurkan Buku RITIK

Peluncuran lima buku rencana induk teknologi informasi dan komunikasi (RITIK) oleh Setjen DPR RI diharapkan dapat mewujudkan parlemen modern.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Kempora Kucurkan Dana Pelatnas untuk Cabor Atletik dan Panahan

Alokasi anggaran yang disetujui untuk cabor atletik sebesar Rp 6,14 miliar, sedangkan cabor panahan mendapatkan anggaran sebesar Rp 3,95 miliar.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Kurangi Risiko kecelakaan, Dirlantas Polda Jateng Intensifkan Pembinaan Pengendara Motor

Dilihat dari populasi sepeda motor, Jateng menduduki urutan kedua setelah Jatim yakni sebanyak 15.924.197 unit.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Bantu Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Resmi Ditahan

Polri menahan mantan Kepala Biro Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo yang membantu pelarian Djoko S. Tjandra.

NASIONAL | 15 Juli 2020

KASN Bantu Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN

Status penyidik nantinya akan dilihat tergantung kebutuhan dari formasi.

NASIONAL | 15 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS