Kinerja Intelijen Kejaksaan Harus Dievaluasi
INDEX

BISNIS-27 503.6 (2.5)   |   COMPOSITE 5652.76 (48.27)   |   DBX 1032.04 (3.25)   |   I-GRADE 164.451 (1.87)   |   IDX30 490.95 (3.33)   |   IDX80 128.766 (0.95)   |   IDXBUMN20 358.484 (4.17)   |   IDXG30 133.521 (0.92)   |   IDXHIDIV20 437.723 (3.27)   |   IDXQ30 142.408 (1.41)   |   IDXSMC-COM 239.978 (2.77)   |   IDXSMC-LIQ 292.98 (3.3)   |   IDXV30 120.747 (2.08)   |   INFOBANK15 969.323 (8.87)   |   Investor33 424.184 (2.73)   |   ISSI 165.497 (1.49)   |   JII 607.992 (3.57)   |   JII70 207.954 (1.77)   |   KOMPAS100 1151.81 (10.08)   |   LQ45 901.663 (6.22)   |   MBX 1571.94 (14.64)   |   MNC36 316.426 (2.22)   |   PEFINDO25 300.975 (9.54)   |   SMInfra18 283.853 (1.3)   |   SRI-KEHATI 362.321 (2.15)   |  

Kinerja Intelijen Kejaksaan Harus Dievaluasi

Kamis, 16 Juli 2020 | 22:50 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Pengamat intelijen Ridlwan Habib, menilai, bergulirnya kasus buronan Djoko Tjandra merupakan salah satu indikasi adanya kelemahan fungsi intelijen di sebuah organisasi.

"Intelijen dalam hal ini harus dibedakan antara intelijen sebagai organisasi dan intelijen sebagai aktivitas. Kalau dalam konteks Djoko Tjandra, saya kira fungsi intelijen kejaksaan yang lebih harus disorot," kata Ridlwan Habib, di Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Menurutnya, dari rentetan kasus Djoko Tjandra, sepanjang yang diketahuinya lebih kepada kelemahan mekanisme kejaksaan yang berjalan. Untuk menilainya pun sebaiknya dilakukan evaluasi terkait kinerja intelijen kejaksaan.

"Barangkali perlu adanya evaluasi terkait kinerja intelijen kejaksaan. Dalam kasus Djoko Tjandra bagaimana statusnya, apakah dia buron atau bukan buron. Itu kan ada datanya di intelijen kejaksaan," ungkapnya.

Karena itulah dirinya menyarankan adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja intelijen Kejaksaan Agung. Evaluasi dilakukan tidak hanya berangkat dari kasus Djoko Tjandra, tetapi juga dalam kasus-kasus buronan yang lain.

Dalam kesempatan itu Ridlwan juga menilai, fungsi intelijen sebenarnya ada pada kekuatan sisi analisis dan data. Terkait kasus Djoko Tjandra, data-data tentang di mana seorang buronan itu mestinya penjurunya adalah intelijen kejaksaan.

"Kalau itu tidak berjalan, ya kita harus memaklumi bahwa fungsi informasi dari satu lembaga lembaga lain itu kadang-kadang ada kendala. Bisa saja satu lembaga misalnya Polri tidak terima dengan baik terkait dengan data buronan," ujarnya.

Karena kondisi itulah, menurutnya, kongkalikong aparat penegak hukum juga belum tentu menjadi penyebab sulitnya menangkap seorang buronan.

"Belum tentu penyebabnya itu (kongkalikong). Bisa saja ada kurang komunikasi. Ini menunjukkan perlu adanya koordinasi yang lebih intensif," ungkapnya.

Dari kasus Djoko Tjandra, dikatakan Ridlwan, aparat penegak hukum harus meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dari semua badan. Baik itu intelijen kejaksaan, intelijen imigrasi, hingga intelijen kepolisian. Semua dilakukan supaya tercipta sinergi yang lebih baik.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Dua Penyerang Novel Dinyatakan Tidak Terbukti Berniat Sebabkan Luka Berat

PN Jakpus menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada Rahmat Kadir Mahulette dan 1,5 tahun penjara kepada Ronny Bugis.

NASIONAL | 16 Juli 2020

BPBD DIY Siapkan Skema Mitigasi Merapi

Tim Respons Cepat (TRC) BPBD DI Yogyakarta telah mempersiapkan rencana kontigensi terkait evakuasi warga, bersamaan dengan kesiap-siagaan pada pandemi Covid-19.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Selama Pandemi, KKP Beri Bantuan 119,7 Juta Benih Ikan

KKP selama pandemi Covid-19 ini telah menyalurkan sebanyak 119,7 juta ekor benih ikan kepada 848 penerima di 23 provinsi.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Naumi Ingin Perlindungan Perempuan dan Anak Jadi Prioritas

Tim Reaksi Cepat Perlindungan Anak terus melakukan kerja-kerja preventif dan edukatif agar masyarakat dapat peduli dengan perlindungan perempuan dan anak.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Kuasa Hukum: Terdakwa Jiwasraya Tak Terafiliasi dengan Manajer Investasi

Meski para saksi meyakini adanya afiliasi, namun kuasa hukum terdakwa tak bisa menerima keyakinan tersebut.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Ini Protokol Covid-19 Saat Berbelanja di Pasar

Berikut cara berinteraksi yang aman dan sehat di pasar tradisional sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19.

NASIONAL | 16 Juli 2020

2021, Kempupera Tetap Berikan Subsidi Rumah Bagi MBR

Kempupera memastikan bahwa anggaran subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih terus dilaksanakan.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Saksi Sebut Manajemen Lama Jiwasraya Gunakan RDPT Muluskan Aksi Terdakwa

Waktu itu manajemen tidak menginginkan pencatatan kerugian akibat penurunan harga-harga.

NASIONAL | 16 Juli 2020

KPK Serahkan Tanah Sitaan ke Kementerian ATR/BPN

KPK menyerahkan dua bidang tanah dari sitaan perkara korupsi senilai Rp 36,9 miliar ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN)

NASIONAL | 16 Juli 2020

Peduli Kesulitan Rakyat, Alumni Akabri ‘95 Gelar Baksos

Sebagai bentuk kepedulian atas keprihatinan bangsa yang saat ini tengah dilanda pandemi Covid-19, Alumni Akabri tahun 1995 menggelar bakti sosial (baksos)

NASIONAL | 16 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS