Soal Vonis Penyerang Novel Baswedan, Praktisi Hukum: Putusan Hakim Harus Dianggap Benar
INDEX

BISNIS-27 428.182 (-2.86)   |   COMPOSITE 4879.1 (-9.06)   |   DBX 933.193 (7.61)   |   I-GRADE 128.434 (-0.58)   |   IDX30 404.523 (-3.21)   |   IDX80 106.174 (-0.61)   |   IDXBUMN20 268.239 (-2.84)   |   IDXG30 113.341 (-0.34)   |   IDXHIDIV20 361.328 (-3.85)   |   IDXQ30 118.527 (-0.83)   |   IDXSMC-COM 209.874 (0.28)   |   IDXSMC-LIQ 234.117 (0.48)   |   IDXV30 100.803 (-0.57)   |   INFOBANK15 767.134 (-9.65)   |   Investor33 355.071 (-2.81)   |   ISSI 143.565 (0.25)   |   JII 517.566 (1.34)   |   JII70 175.828 (0.4)   |   KOMPAS100 953.068 (-3.09)   |   LQ45 742.375 (-5.22)   |   MBX 1347.52 (-4.53)   |   MNC36 265.633 (-1.2)   |   PEFINDO25 258.006 (2.03)   |   SMInfra18 230.699 (-0.73)   |   SRI-KEHATI 299.246 (-2.35)   |  

Soal Vonis Penyerang Novel Baswedan, Praktisi Hukum: Putusan Hakim Harus Dianggap Benar

Senin, 20 Juli 2020 | 22:28 WIB
Oleh : Jaja Suteja / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Praktisi Hukum M Zakir Rasyidin, menanggapi soal vonis terdakwa penyerang air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan.

Terkait putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap Rahmat Kadir dan Ronny Bugis, masing-masing di vonis 2 tahun dan 1 tahun 6 bulan penjara, pada prinsipnya harus dihormati.

"Prinsipnya harus dihormati, apapun keputusannya," tegas Zakir di Jakarta, Senin (20/7/2020).

Ketua Umum Majelis Advokat Muda Nasional Indonesia (Madani) ini menambahkan, dalam hukum ada istilah res judicata pro veritate habetur.

"Yang berarti apa yang diputus hakim harus dianggap benar. Itulah dasar mengapa kita dituntut menghormati putusan hakim," terangnya.

"Semoga Novel bisa menerima dengan vonis tersebut," sambung Zakir.

Sementara itu menyoal vonis hakim yang lebih tinggi dari tuntutan jaksa, Zakir tak terlalu mempermasalahkan. Sebab, kata dia, hak korban sudah diwakilkan kepada JPU dalam persidangan.

"Kembali lagi bahwa apa yang sudah menjadi ketetapan bisa dikoreksi," urainya.

"Misal Jaksa menilai bahwa putusan hakim tidak sesuai dengan tuntutanya, maka tentu JPU bisa melakukan koreksi dengan melakukan upaya hukum banding, jika putusan tersebut dianggapnya melampaui tuntutan JPU," pungkasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Wamenag: Zakat Jadi Solusi Penanggulangan Kemiskinan Era Covid-19

Pendayagunaan zakat secara konsumtif dan produktif bertujuan membangun suatu masyarakat yang hidup tolong-menolong, punya rasa solidaritas sosial yang tinggi.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Presiden Bubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19

Presiden Jokowi secara resmi membubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 tahun 2020.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Nasdem: RUU Cipta Kerja untuk Kesejahteraan Rakyat

Siapapun yang punya kritik dan catatan atas RUU Cipta Kerja silahkan datang, berikan secara tertulis kepada DPR.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Desmond: Pancasila Sudah Final, Tidak Boleh Diganggu Gugat

Pancasila sudah final sebagai ideologi negara. Pancasila diharapkan tidak diganggu lagi keberadaannya.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Semester I 2020, KPK Terima Laporan Gratifikasi Rp14,6 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima 1.082 laporan gratifikasi senilai Rp14,6 miliar sepanjang semester I 2020.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Efek Thermo Gun, Ini Penjelasan Jubir Covid-19

Achmad Yurianto menegaskan bahwa thermo gun atau pistol pengukur suhu tubuh tidak merusak otak.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Usulan GBHN Dihidupkan Kembali

Tidak ada dasar acuan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pembanding bagi parlemen untuk melaksanakan evaluasi.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Kepemimpinan Wanita Perlu Dikembangkan untuk Dorong Kemajuan Bangsa

Indira menilai kaum wanita Indonesia sebenarnya mampu mengembangkan leadership dan mengambil contoh dari tokoh wanita Indonesia seperti RA Kartini.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Politisi PPP: BIN adalah Mata dan Telinga Presiden

Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha mendukung keputusan Presiden Jokowi menerbitkan Perpres 73/2020 tentang Kemko Polhukam.

NASIONAL | 20 Juli 2020

PastiQurban Permudah Pembelian Hewan Kurban Saat Pandemi

Iduladha tahun ini dilaksanakan dalam kondisi pandemi Covid-19. PastiQurban mempermudah pembelian hewan kurban saat pandemi.

NASIONAL | 20 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS