Pramono: Komite Penanganan Covid-19 dan PEN Bertanggung Jawab Langsung ke Presiden
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-0.44)   |   COMPOSITE 5144.05 (-6.63)   |   DBX 982.653 (-1.48)   |   I-GRADE 141.194 (-0.14)   |   IDX30 430.883 (-0.52)   |   IDX80 114.327 (-0.26)   |   IDXBUMN20 295.098 (-0.94)   |   IDXG30 119.385 (-0.37)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-0.27)   |   IDXQ30 125.574 (-0.34)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.67)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.34)   |   IDXV30 107.621 (-0.77)   |   INFOBANK15 842.759 (0.53)   |   Investor33 376.322 (-0.4)   |   ISSI 151.265 (-0.7)   |   JII 550.5 (-3.39)   |   JII70 187.95 (-1)   |   KOMPAS100 1026.39 (-1.44)   |   LQ45 794.213 (-1.23)   |   MBX 1420.94 (-1.79)   |   MNC36 281.737 (-0.13)   |   PEFINDO25 284.937 (-2.15)   |   SMInfra18 242.709 (-1.36)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-0.31)   |  

Pramono: Komite Penanganan Covid-19 dan PEN Bertanggung Jawab Langsung ke Presiden

Rabu, 22 Juli 2020 | 00:12 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 tahun 2020, bertanggung jawab langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Hari ini kta ingin menjelaskan lebih rinci mengenai Perpres No 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Karena kami melihat beberapa media masih menginterpretasikan yang mungkin berbeda karena penjelasannya juga berbeda,” kata Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/7/2020).

Dijelaskan Pramono Anung, keputusan pembentukan Komite berupa Perpres Nomor 82 tahun 2020, secara bagan organisasi, semuanya bertanggung jawab kepada Presiden. Dengan begitu, Presiden langsung yang mengendalikan, memonitor, mengontrol semua kebijakan yg berkaitan dengan penanganan Covid-19 dan PEN.

“Di bawah Presiden ada Komite Kebijakan yang terdiri dari Menko Perekonomian sebagai Ketua Komite, ada enam wakil ketua komite ada Menko Maritim Investasi, Menko Polhukam, Menko PMK, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Setelah itu ada Ketua Pelaksana yang daily kebijakan arahan Presiden dan juga Komite Kebijakan dialah yang bertanggung jawab melaksanakan di lapangan. Yaitu Menteri BUMN Erick Thohir,” jelas Pramono Anung.

Kemudian, lanjutnya, di bawah Ketua Pelaksana ada dua satuan tugas. Yang pertama adalah Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang tetap dijabat oleh Kepala BNPB Doni Monardo yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

“Kemudian ada Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional, yaitu Budi Gunadi Sadikin, beliau itu wamen I BUMN. Di bawah Pak Doni ada satgas penanganan daerah yang secara otomatis terintegrasi secara langsung dengan Perpres ini,” jelas Pramono Anung.

Mengenai tugas Komite Kebijakan, menurut Pramono Anung, menyusun rekomendasi kebijakan yang kemudian dilaporkan kepada Presiden untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan kebijakan strategis tersebut.

“Jadi untuk detailnya, mohon untuk tugas baik Komite Kebijakan, Ketua Pelaksana, Satgas Pemulihan Transformasi Ekonomi, maupun Satgas Penanganan Covid-19 di dalam perpres tersebut telah diatur secara rinci,” ungkap Pramono Anung.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Mahfud Perintahkan Pejabat yang Bantu Djoko Tjandra Dihukum

Menko Polhukam Mahfud MD memerintahkan para pejabat negara yang terlibat dalam membantu buronan Djoko Tjandra agar diberikan sanksi pidana.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Dwikorita Minta Personel BMKG Tidak Lengah

Hal itu merupakan bagian dari adaptasi baru di masa pandemi Covid-19.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Kemdikbud Targetkan Tahun 2024 Jalur Rempah Diakui Sebagai Warisan Dunia

Dirjen Kebudayaan, Hilmar Farid mengatakan, jalur rempah merupakan sebuah sejarah yang tidak boleh ditelan perkembangan zaman.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Fenomena Sekolah dari Rumah Jadi Momen Tingkatkan Peran Keluarga dalam Pendidikan Anak

Sekolah dari rumah jadi momen yang baik untuk mengembalikan peran keluarga sebagai pendidikan utama bagi anak.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Sekolah Asing dan Agama Harus Berbasis Keindonesiaan

Staf Ahli Kementerian PMK, Prof Ravik Karsidi mengusulkan agar sekolah asing dan keagamaan dapat dikontrol dan harus berbasis keindonesiaan.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Bupati Lampura Mulai Jalani Hukuman di Rutan Bandar Lampung

Jaksa Eksekutor pada KPK mengeksekusi Bupati nonaktif Lampung Utara (Lampura), Agung Ilmu Mangkunegara, ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas IA Bandar Lampung.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Warganet Sedih Achmad Yurianto Tak Lagi Jadi Jubir Penanganan Covid-19

Posisi Achmad Yurianto sebagai juru bicara pemerintah dalam penanganan Covid-19 kini digantikan Prof Wiku Adisasmito.

NASIONAL | 21 Juli 2020

LPSK Sambut Baik Dikeluarkannya PP Korban Terorisme

LPSK menyambut baik terbitnya PP 35/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 7/2018

NASIONAL | 21 Juli 2020

BPK: Entitas Wajib Umumkan Laporan Keuangan di Media Massa

Publikasi laporan keuangan melalui media massa diwajibkan dalam rangka mendukung transparansi dan akuntabilitas.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Indonesia Harus Memiliki Kedaulatan Vaksin

Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Amin Soebandrio mengakui, seluruh masyarakat menghadapi musuh yang tidak kelihatan dengan menyebarnya Covid-19

NASIONAL | 21 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS