Ini Hasil Klarifikasi Kejagung soal Pertemuan Jaksa dengan Kuasa Hukum Djoko Tjandra
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

Ini Hasil Klarifikasi Kejagung soal Pertemuan Jaksa dengan Kuasa Hukum Djoko Tjandra

Rabu, 29 Juli 2020 | 21:17 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka hasil pemeriksaan pengawasan terhadap sejumlah jaksa terkait beredarnya foto dengan pengacara buronan Djoko Tjandra, Anita Kolopaking.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Hari Setiyono, menjelaskan, berdasarkan hasil klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait, antara lain Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kasi Pidsus, Kasi Intel, petugas piket, Jaksa Fahriani Suyuti dan Anita Kolopaking, maka tidak ditemukan adanya bukti permulaan terjadinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sehingga klarifikasinya/ pemeriksaannya dihentikan.

Sedangkan klarifikasi yang dilakukan terhadap adanya foto seorang jaksa perempuan bersama dengan Anita Kolopaking dan seorang laki-laki yang diduga terpidana Djoko Soegiarto Tjandra, ternyata telah ditemukan adanya bukti permulaan pelanggaran disiplin oleh terlapor Pinangki Sirna Malasari, sehingga ditingkatkan pemeriksaannya menjadi inspeksi kasus.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) inspeksi kasus atas nama terlapor Pinangki Sirna Malasari SH.MH. Jaksa Madya (IV/a) NIP 198104 21 200501 2009 Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung muda Pembinaan terbukti melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil yaitu telah melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa mendapat izin tertulis dari pimpinan sebanyak sembilan kali dalam tahun 2019 sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : 018/JA/11/1982 tanggal 11 November 1982 tentang Kesederhanaan Hidup, Surat Edaran Jaksa Agung Pembinaan Nomor : B-1181/B/BS/07/19 87 tanggal 6 Juli 1987 perihal Petunjuk Pelaksanaan Untuk Mendapatkan Izin Bepergian ke Luar Negeri dan surat Jaksa Agung Muda Intelijen Nomor B- 012/D.1/01/1987 tanggal 8 Januari 1987 mengenai daftar isian clerance, serta melakukan pertemuan dengan buronan Terpidana Djoko S. Tjandra

"Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010," kata Hari Setiyono, di Jakarta, Rabu (29/7/2020).

Dalam pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 itu sendiri berbunyi "pegawai negeri sipil wajib mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang" dan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 3 huruf a dan pasal 4 huruf a Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa yaitu "Dalam melaksanakan tugas profesi, jaksa wajib mentaati kaidah hukum peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku" serta "Dalam melaksanakan tugas profesi, jaksa dilarang menggunakan jabatan dan atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan atau pihak lain.

Untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya. Dan untuk itu Wakil Jaksa Agung telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : KEP-IV-041/B/WJA/07/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin (PHD) Tingkat Berat berupa "Pembebasan dari Jabatan Struktural" Sebagaimana diatur dalam PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 7 ayat (4) huruf c.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KPU Temukan Puluhan Ribu Warga Meninggal di Kediri Masih Terdata Sebagai Pemilih

Sebanyak 26.003 orang yang sudah meninggal dunia masih terdata sebagai pemilih dalam kegiatan pencocokan dan penelitian menjelang Pilkada 2020 di Kediri.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Kempupera Tuntaskan Pembangunan 2 PSN Irigasi

Kempupera targetkan pembangunan 500.000 hektare irigasi mulai 2020 hingga 2024.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Top Business Berikan TOP CSR Awards kepada Perusahaan dengan CSR Terbaik

Penghargaan bidang CSR, TOP CSR Awards 2020, diberikan kepada perusahaan-perusahaan terkemuka, di Sultan Hotel Jakarta, Rabu (29/7/2020).

NASIONAL | 29 Juli 2020

KPK Diminta Usut Tuntas Kasus Suap Berjamaah DPRD Sumut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut tuntas kasus dugaan suap terkait fungsi dan kewenangan DPRD Sumatera Utara

NASIONAL | 29 Juli 2020

Kemdagri: Pencairan Dana Pilkada Sudah 91%

Dari 270 daerah yang menggelar Pilkada, sudah ada 209 daerah yang sudah mencairkan dana Pilkada sampai 100 persen untuk KPU.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Pakai Dana Desa, Kades di Jateng Atasi Problem Kuota dengan Internet Gratis

Meski terpencil dan tidak ada sinyal, namun proses belajar mengajar secara daring di Desa Sepakung itu berjalan lancar.

NASIONAL | 29 Juli 2020

MUI: Pelaksanaan Salat Id Harus Pertimbangkan Kondisi

Pelaksanaan salat Iduladha 1441 Hijriah harus mempertimbangkan kondisi faktual suatu zona terpapar Covid-19 atau tidak.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Beri Opini WTP, BPK Minta Kemhub Tindaklanjuti Temuan

BPK masih menemukan kelemahan dalam SPI maupun permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

NASIONAL | 29 Juli 2020

11 Ibu Hamil di Surabaya Positif Covid-19

11 orang ibu hamil tersebut terkonfirmasi positif Covid-19 berdasarkan hasil dari swab test.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Erick Thohir Akan Berhasil Laksanakan Tugas di Komite Penanganan Covid-19 dan PEN

Kepercayaan yang cukup tinggi ini merupakan modal sosial-politik yang penting bagi komite untuk dapat menjalankan tugasnya.

NASIONAL | 29 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS