Konsultan Konstruksi Wajib Tahu Regulasi Rancang Bangun
INDEX

BISNIS-27 509.396 (-2.72)   |   COMPOSITE 5822.94 (-12.46)   |   DBX 1088.19 (9.8)   |   I-GRADE 169.852 (-1.35)   |   IDX30 498.88 (-2.76)   |   IDX80 132.065 (-0.41)   |   IDXBUMN20 376.263 (-3.13)   |   IDXG30 135.508 (-0.99)   |   IDXHIDIV20 449.517 (-1.84)   |   IDXQ30 145.713 (-1.14)   |   IDXSMC-COM 252.052 (0.88)   |   IDXSMC-LIQ 309.347 (0.24)   |   IDXV30 130.911 (1.46)   |   INFOBANK15 993.498 (-9.24)   |   Investor33 428.541 (-2.51)   |   ISSI 170.173 (-0.26)   |   JII 616.286 (-0.48)   |   JII70 212.951 (-0.33)   |   KOMPAS100 1185.6 (-4.97)   |   LQ45 921.176 (-4.93)   |   MBX 1613.76 (-6.11)   |   MNC36 320.851 (-1.83)   |   PEFINDO25 318.369 (-4.14)   |   SMInfra18 296.861 (-1.08)   |   SRI-KEHATI 366.856 (-2.5)   |  

Konsultan Konstruksi Wajib Tahu Regulasi Rancang Bangun

Rabu, 29 Juli 2020 | 21:30 WIB
Oleh : Jaja Suteja / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Para pelaku jasa konsultansi konstruksi wajib mengetahui regulasi rancang bangun (design and build) karena metode ini semakin banyak digunakan pada berbagai proyek pemerintah, baik yang dibiayai oleh APBN maupun APBD.

Metode Rancang Bangun telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia yang merupakan pengganti dari Permen PUPR No 12/2017. Ada beberapa perbedaan yang signifikan antara Permen PUPR No 1/2020 dan Permen PUPR 12/2017.

Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi, Kempupera, Putut Marhayudi mengatakan rancang dan bangun adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan suatu bangunan, yang penyediaannya memiliki satu kesatuan tanggung jawab perancangan dan pelaksanaan konstruksi. Pekerjaan design and build (DB) memiliki kriteria yaitu pekerjaan kompleks atau pekerjaan mendesak.

"Pekerjaan kompleks adalah risiko tinggi, teknologi tinggi, menggunakan peralatan khusus, memiliki kesulitan untuk didefinisikan secara teknis dan/atau memiliki kondisi ketidakpastian yang tinggi. Sedangkan keadaan mendesak adalah secara ekonomi memberikan nilai manfaat lebih kepada masyarakat, segera dimanfaatkan, pekerjaan perancangan dan pekerjaan konstruksi tidak cukup waktu untuk dilaksanakan secara terpisah," katanya pada Webinar Bimbingan Teknik “Peran dan Posisi Konsutan dalam Metode Rancang Bangun (Design and Build)” yang digelar DPP Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) DKI Jakarta selama dua hari (28-29/7/2020).

Dibahas juga terkait kontrak, peran konsultan MK (manajemen konstruksi), penyelesaian sengketa dan kegagalan bangunan dalam sistem DB. Diskusi banyak dilakukan terkait dengan aturan kerja sama operasi (KSO) antara konsultan perancang dan kontraktor sebagai kontraktor DB.

Dalam hal ini memang tidak ada peraturan pemerintah yang mengatur KSO antara konsultan perancang dan kontraktor, hal itu diserahkan kepada masing-masing pihak untuk membuat perjanjian kerjasama. KSO, yang nantinya akan menjadi lampiran dalam kontrak.

Menurutnya, dalam Permen PUPR No 1/2020 peran dan tanggung jawab konsultan MK sangat besar, karena sudah terlibat sejak persiapan hingga penyelesaian pekerjaan, bahkan sampai dilakukannya audit. Konsultan MK menyusun Ketentuan Pengguna Jasa (KPJ) yang menjadi bagian dalam kontrak. Konsultan MK juga bertindak sebagai manajer kontrak yang ikut menyetujui atau menolak jika akan dilakukan perubahan kontrak.

Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta, Imam Hartawan, menyatakan para konsultan memang perlu memahami metode rancang bangun ini, karena masih merupakan hal baru. Kalau sebelumnya dalam sistem konvensional perencana dan pelaksana ditender secara terpisah, pada sistem ini perencana dan pelaksana menjadi satu entitas. Konsultan perencana menjadi bagian dari kontraktor pelaksana.

"Namun demikian, konsultan perencana harus tetap profesional dalam melakukan tugasnya, berdasarkan standar yang ditentukan, tidak harus mengikuti sepenuhnya kehendak kontraktor yang dalam hal ini memang lebih menitik beratkan pada profit yang maksimal," papar Imam.

"Dalam hal ini perlu ada sinergi antara konsultan perencana dan kontraktor pelaksana, tanpa mengorbankan integritas dan profesionalisme konsultan perencana. Disamping itu, diharapkan konsultan tidak hanya menjadi subkon dari kontraktor, tetapi juga bisa menjadi leadfirm dalam sistem Rancang Bangun," Imam menambahkan.

Imam mengharapkan juga, perlu adanya pengaturan tentang kerja sama konsultan perencana dan kontraktor yang fair, antara lain terkait dengan sistem pembayaran, hak cipta desain, serta keterbukaan dalam merekrut konsultan perencana oleh kontraktor. Saat ini belum ada mekanisme yang baku bagaimana kontraktor merekrut konsultan perencana dalam sistem DB.

Konsultan perencana seharusnya bukan sebagai subkon dari kontraktor namun sebagai mitra yang setara dalam KSO. Konsultan tidak bisa mengorbankan kualitas semata hanya untuk memaksimalkan keuntungan. Karena bagaimanapun konsultan perencana juga akan ikut bertanggungjawab jika terjadi kegagalan bangunan.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Ini Hasil Klarifikasi Kejagung soal Pertemuan Jaksa dengan Kuasa Hukum Djoko Tjandra

Kejagung membuka hasil pemeriksaan pengawasan terhadap sejumlah jaksa terkait beredarnya foto dengan pengacara buronan Djoko Tjandra, Anita Kolopaking.

NASIONAL | 29 Juli 2020

KPU Temukan Puluhan Ribu Warga Meninggal di Kediri Masih Terdata Sebagai Pemilih

Sebanyak 26.003 orang yang sudah meninggal dunia masih terdata sebagai pemilih dalam kegiatan pencocokan dan penelitian menjelang Pilkada 2020 di Kediri.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Kempupera Tuntaskan Pembangunan 2 PSN Irigasi

Kempupera targetkan pembangunan 500.000 hektare irigasi mulai 2020 hingga 2024.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Top Business Berikan TOP CSR Awards kepada Perusahaan dengan CSR Terbaik

Penghargaan bidang CSR, TOP CSR Awards 2020, diberikan kepada perusahaan-perusahaan terkemuka, di Sultan Hotel Jakarta, Rabu (29/7/2020).

NASIONAL | 29 Juli 2020

KPK Diminta Usut Tuntas Kasus Suap Berjamaah DPRD Sumut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut tuntas kasus dugaan suap terkait fungsi dan kewenangan DPRD Sumatera Utara

NASIONAL | 29 Juli 2020

Kemdagri: Pencairan Dana Pilkada Sudah 91%

Dari 270 daerah yang menggelar Pilkada, sudah ada 209 daerah yang sudah mencairkan dana Pilkada sampai 100 persen untuk KPU.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Pakai Dana Desa, Kades di Jateng Atasi Problem Kuota dengan Internet Gratis

Meski terpencil dan tidak ada sinyal, namun proses belajar mengajar secara daring di Desa Sepakung itu berjalan lancar.

NASIONAL | 29 Juli 2020

MUI: Pelaksanaan Salat Id Harus Pertimbangkan Kondisi

Pelaksanaan salat Iduladha 1441 Hijriah harus mempertimbangkan kondisi faktual suatu zona terpapar Covid-19 atau tidak.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Beri Opini WTP, BPK Minta Kemhub Tindaklanjuti Temuan

BPK masih menemukan kelemahan dalam SPI maupun permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

NASIONAL | 29 Juli 2020

11 Ibu Hamil di Surabaya Positif Covid-19

11 orang ibu hamil tersebut terkonfirmasi positif Covid-19 berdasarkan hasil dari swab test.

NASIONAL | 29 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS