Perma No 1 Tahun 2020 untuk Perkecil Disparitas Hukuman Koruptor
INDEX

BISNIS-27 434.406 (-0.23)   |   COMPOSITE 4934.09 (-16.14)   |   DBX 924.804 (3.39)   |   I-GRADE 130.838 (-0.55)   |   IDX30 413.425 (-1.26)   |   IDX80 108.094 (-0.37)   |   IDXBUMN20 272.657 (-3.39)   |   IDXG30 115.379 (0.39)   |   IDXHIDIV20 370.721 (-2.24)   |   IDXQ30 120.916 (-0.16)   |   IDXSMC-COM 211.116 (-0.82)   |   IDXSMC-LIQ 236.814 (-0.83)   |   IDXV30 102.468 (-0.58)   |   INFOBANK15 776.883 (-3.28)   |   Investor33 360.093 (-0.17)   |   ISSI 144.765 (-0.24)   |   JII 523.909 (0.36)   |   JII70 177.568 (-0.12)   |   KOMPAS100 966.07 (-3.19)   |   LQ45 756.376 (-2.2)   |   MBX 1366.8 (-5.86)   |   MNC36 270.277 (-1.09)   |   PEFINDO25 258.891 (-1.93)   |   SMInfra18 233.321 (-1.32)   |   SRI-KEHATI 303.606 (-0.74)   |  

Perma No 1 Tahun 2020 untuk Perkecil Disparitas Hukuman Koruptor

Selasa, 4 Agustus 2020 | 23:59 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 1 Tahun 2020 yang dapat dijadikan pedoman hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap koruptor. Perma ini salah satu tujuannya adalah memperkecil disparitas hukuman koruptor.

Dalam Perma tersebut diatur cukup jelas jenjang atau bobot kategorisasi hukuman. Yang paling berat, penentuan jumlah kerugian negara Rp 100 miliar lebih dengan hukuman penjara seumur hidup

Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Liona Nanang Supriatna, menilai, Perma No. 1 Tahun 2020 di samping dapat memperkecil disparitas (perbedaan) hukuman pada kasus tindak pidana korupsi juga diharapkan memiliki efek jera terhadap para koruptor serta efek preventif (pencegahan).

"Namun demikian Peraturan ini memiliki kelemahan atau bertentangan dengan tujuan pemidanaan, terutama ancaman hukuman mati bagi koruptor," kata Liona Nanang, di Jakarta, Selasa (4/8/2020).

Menurutnya, hukuman mati tentunya bertentangan dengan hak asasi manusia seperti yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 I (2). Dalam UU tersebut secara tegas menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak tuntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Dikatakan, MA telah membuat kategorisasi hukuman berdasarkan tingkat kerugian negara berdasarkan akibat kejahatan terhadap perbuatan korupsi yang menyebabkan penderitaan yang diakibatkan. Misalnya koruptor Rp 10 miliar tentu akibat perbuatannya tidak semasif korupsi Rp 100 miliar.

"Seumpama dengan uang Rp 10 miliar bisa membangun 10 rumah sakit, dan Rp 100 miliar dapat membangun 100 rumah sakit sehingga kerugian yang diderita oleh rakyat jauh lebih besar dan merata," ucapnya.

Dengan adanya batas minimal, walaupun cukup tinggi hukumannya masih terdapat celah untuk tawar menawar agar dijatuhkan secara minimal. Namun ketentuan ini jauh lebih baik daripada tidak diatur sama sekali.

Menurutnya, dasar hukum MA mengeluarkan Perma No. 1 Tahun 2020, karena seringkali terjadinya perbedaan penjatuhan hukuman oleh para Hakim Tipikor dalam perbuatan yang relatif sama, namun berbeda dalam hukumannya.

"Kerancuan dalam praktik sering terjadi dalam hal kerugian negara lebih kecil dipidana lebih berat begitu juga sebaliknya dalam hal kerugian negara lebih besar dipidana lebih ringan," katanya.

Sesuai dengan Pasal 24 A UUD NRI 1945 MA tentunya memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat Kasasi, menguji peraturan perundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang juga memiliki wewenang lainnya yang diberikan undang-undang.

Pasal 8 (1) Undang Undang No 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Undang Undang menetapkan bahwa jenis peraturan dan hirarki peraturan selain yang diatur dalam Pasal 7 (1) juga mencakup antara lain Peraturan Mahkamah Agung.

Sedangkan Pasal 2 menegaskan bahwa peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Kemudian berdasarkan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Pasal 38 mengatur bahwa Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberikan petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 79 Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Polda Malut Gelar Sidang Penentuan Kelulusan Taruna Akpol dan Tamtama

Polda Malut mengirimkan 3 orang calon taruna Akademi kepolisian (Catar Akpol), 13 orang Tamtama Polri.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Muannas Tidak Masalah Jika Hadi Pranoto Lapor Balik

Ketua Cyber Indonesia Muannas Alaidid menyatakan, tidak masalah apabila Hadi Pranoto membuat laporan balik atas laporan polisi yang telah dibuatnya.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Ditjen Dikti Kerja Sama dengan Indosat Sediakan Kuota Murah Bagi Mahasiswa

Ditjen Dikti bersama PT Indosat menjalin kerja sama terkait kuota internet murah untuk mendukung kegiatan PJJ dalam jaringan di perguruan tinggi.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

NU dan Muhammadiyah Putuskan Tidak Bergabung dalam POP 2020

Setelah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menolak bergabung pada POP 2020. Kini, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) juga sepakat tidak bergabung.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Bantah Sudah Penyidikan, Polri: Djoko Tjandra Masih Saksi

Bareskrim Polri belum menetapkan terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra yang ditangkap di Malaysia pada Kamis (30/7/2020) sebagai tersangka.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Kesulitan Sinyal, Siswa di Sepatan Tangerang Belajar Daring di Tengah Sawah

Alif dan Amira dua orang siswa SD di wilayah Sepatan Kabupaten Tangerang yang harus rela belajar di pematang sawah untuk demi mendapatkan sinyal.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Guru-guru di Minahasa Tenggara Kunjungi Rumah Peserta Didik

Guru-guru di Minahasa Tenggara (Mitra), Sulawesi Utara (Sulut), mengunjungi langsung rumah peserta didik.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Edy Rahmayadi: Masyarakat Sumut Sulit Diatur

Edy Rahmayadi mengaku heran melihat masyarakat yang masih sulit untuk bisa diatur.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Kejagung Dalami Dugaan Aliran Dana dari Djoko Tjandra

Kejaksaan tengah mendalami dugaan aliran dana dari Djoko Tjandra kepada Jaksa Pinangki.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Wamenag: 88,6% Kondisi KUA di Jakarta Tidak Layak

Sebagian besar bangunan KUA di Jakarta rusak berat bahkan ada beberapa yang atapnya hampir roboh.

NASIONAL | 4 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS