Ombudsman Ungkap Persoalan Terkait Benda Sitaan Negara
INDEX

BISNIS-27 425.322 (12.08)   |   COMPOSITE 4870.04 (100.06)   |   DBX 940.805 (3.04)   |   I-GRADE 127.855 (4.56)   |   IDX30 401.317 (13.58)   |   IDX80 105.56 (3.19)   |   IDXBUMN20 265.398 (11.16)   |   IDXG30 112.997 (3.48)   |   IDXHIDIV20 357.483 (12.54)   |   IDXQ30 117.699 (3.88)   |   IDXSMC-COM 210.149 (2.59)   |   IDXSMC-LIQ 234.599 (5.6)   |   IDXV30 100.238 (2.07)   |   INFOBANK15 757.481 (24.48)   |   Investor33 352.266 (10.05)   |   ISSI 143.81 (2.89)   |   JII 518.901 (12.87)   |   JII70 176.231 (4.44)   |   KOMPAS100 949.983 (26.08)   |   LQ45 737.154 (23.9)   |   MBX 1342.99 (31.12)   |   MNC36 264.429 (7.79)   |   PEFINDO25 260.033 (3.99)   |   SMInfra18 229.972 (7.95)   |   SRI-KEHATI 296.897 (9.06)   |  

Ombudsman Ungkap Persoalan Terkait Benda Sitaan Negara

Kamis, 6 Agustus 2020 | 15:01 WIB
Oleh : Fana Suparman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyampaikan berbagai persoalan dalam penyelenggaraan, penyimpanan dan pemeliharaan barang sitaan negara pada Rumah Benda Sitaan Negara (Rupbasan) yang berpotensi terjadinya malaadministrasi.

Sejumlah persoalan itu di antaranya belum adanya standardisasi pengelolaan barang sitaan dan barang rampasan di masing-masing Rupbasan, banyaknya benda sitaan yang tidak bertuan mengakibatkan kondisi terbengkalai, serta belum optimalnya koordinasi dengan instansi penegak hukum terkait pengelolaan dan status barang.

“Temuan tersebut berpotensi menimbulkan tindakan maladministrasi berupa Penyimpangan Prosedur,” kata Anggota Ombudsman, Adrianus Meliala dalam keterangan pers yang diterima, Kamis (6/8/2020).

Atas berbagai temuan itu, Ombudsman menyarankan agar dilakukan standardisasi penataan dan pengelolaan Basan/Baran sesuai Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014. Selain itu, Ombudsman meminta Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Reynhard Silitonga, untuk meningkatkan tenaga fungsional penilai dan peneliti dengan melakukan pendidikan dan pelatihan secara berjenjang, meningkatkan koordinasi dengan instansi penegak hukum serta meningkatkan sarana dan prasarana sesuai dengan standar kualifikasi Basan dan Baran.

"Kemudian tak kalah penting, melakukan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang tata kelola benda sitaan dan barang rampasan negara, serta melakukan upaya komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait guna kejelasan status kelembagaan Rupbasan," katanya.

Ruang lingkup observasi kajian ini meliputi empat Wilayah Rumah Benda Sitaan Negara yakni Rupbasan Kelas I Serang, Rupbasan Kelasi I Jambi, Rupbasan Kelas I Jakarta Barat, dan Rupbasan Kelasi I Bandung.

Ombudsman juga sekaligus menyerahkan Hasil Kajian Cepat Penyelenggaraan, Pembimbingan dan Pengawasan Asimilasi dan Integrasi di tengah pandemi virus corona atau Covid-19. Sejumlah permasalahan ditemukan di antaranya Petugas Balai Pemasyarakatan (Bapas) kesulitan berkomunikasi dengan klien karena kontak yang tidak dapat dihubungi, kesulitan sinyal pada daerah-daerah tertentu, serta klien tidak tinggal sesuai dengan yang tertera di surat keputusan (SK).

Ombudsman menemukan di Bapas Pati terdapat 23 orang napi asimilasi yang hilang kontak dikarenakan nomor kontak yang diberikan tidak dapat dihubungi dan beberapa tidak memiliki kontak, kemudian beberapa alamat tidak diketemukan dan tidak sesuai dengan data awal. Kejadian serupa juga dialami oleh Bapas daerah lain.

Untuk itu, Ombudsman menyarankan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM agar meningkatkan kinerja Petugas Pembimbing Kemasyarakatan. Selain itu, perlu adanya pembekalan, pengarahan, dan asesmen kepada narapidana yang akan menjalani asimilasi dan integrasi.

"Sehingga ketika berada di tengah masyarakat, klien lebih patuh terhadap ketentuan asimilasi maupun integrasi sesuai peraturan perundang-undangan," katanya.

Ombudsman juga menyarankan agar jumlah Petugas Pembimbing Pemasyarakatan dapat disesuaikan dengan jumlah klien agar pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan secara optimal, dan memberikan dukungan anggaran maupun penambahan sumber daya manusia agar Balai Pemasyarakatan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal.

Adrianus mengakui, kondisi pandemi virus Covid-19 membuat beban petugas pembimbing kemasyarakatan menjadi semakin berat. Hal ini lantaran petugas pembimbing tidak dapat memantau keberadaan dan kondisi secara langsung terhadap klien yang sulit diakses keberadaannya.

"Ditambah perbandingan jumlah petugas pembimbing kemasyarakatan dengan jumlah klien yang menjalani asimilasi dan integrasi sangat tidak sebanding," katanya.

Metode pengambilan data dalam kajian ini adalah dengan wawancara dan observasi. Wawancara dilaksanakan secara daring pada tanggal 15 April 2020, diikuti oleh Kepala Rupbasan seluruh wilayah Republik Indonesia dan penjelasan dari beberapa Kepala Balai Pemasyarakatan seperti Bapas Jakarta Timur, Jakarta Utara, Bapas Metro Lampung, Bapas Pati Jawa Tengah, Bapas Surakarta, Bapas Makassar, dan Bapas Malang.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Polisi: Pengacara Djoko Tjandra Janji Datang Jumat

Pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking, mengaku akan datang pada panggilan kedua sebagai tersangka di Mabes Polri, Jumat (4/8/2020) besok.

NASIONAL | 6 Agustus 2020

Rencana PK Ulang Djoko Tjandra Dinilai Wajar

Upaya hukum dalam bentuk PK yang rencanya akan diajukan lagi pihak Djoko Tjandra sebagai sesuatu yang wajar.

NASIONAL | 6 Agustus 2020

Polri Temukan Aliran Dana di Balik Hilangnya Red Notice Djoko Tjandra

Adanya indikasi uang pelicin dari hilangnya red notice Djoko Tjandra ini a setelah penyidik meminta keterangan 15 orang saksi.

NASIONAL | 6 Agustus 2020

Pelajar dan Guru SMP di Kota Bengkulu Terima Bantuan Kuota Internet Gratis

Pelajar dan Guru SMP di Kota Bengkulu, mulai Agustus ini mendapat bantuan kuota internet dari pemkot setempat senilai Rp 40.000 per orang.

NASIONAL | 6 Agustus 2020

Jerinx SID Penuhi Panggilan Polisi

Jerinx SID memenuhi panggilan Polda Bali tanpa mengenakan masker, Kamis (6/8/2020).

NASIONAL | 6 Agustus 2020

Kempupera Alokasikan Rp 371,59 M untuk Peningkatan Fasilitas KSPN Labuan Bajo

Kempupera tahun ini mengalokasikan Rp 371,59 miliar untuk rekonstruksi jalan, pelebaran, penataan trotoar, pemeliharaan rutin, dan drainase KSPN Labuan Bajo.

NASIONAL | 6 Agustus 2020

Penolak Penguburan Jenazah Covid-19 Dihukum 3,5 Bulan Penjara

Khudlori dihukum penjara selama 3,5 bulan penjara dalam kasus penolakan pemakaman jenazah pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Banyumas.

NASIONAL | 6 Agustus 2020

Polisi Dalami Penyebab Pasien Covid-19 Bunuh Diri

Polisi tengah mendalami penyebab pasien Covid-19 yang bunuh diri dengan melompat dari jendela di lantai 12 RS Royal Prima Medan.

NASIONAL | 6 Agustus 2020

Covid-19 Meningkat Lagi, Kegiatan Belajar Tatap Muka di Kota Jambi Dihentikan

Seluruh sekolah SD, SMP dan sederajat di Kota Jambi tetap melakukan KBM sistem online atau dalam jaringan (daring) selama KBM tatap muka dihentikan.

NASIONAL | 6 Agustus 2020

Sukseskan Pildada Serentak, KPU Sulteng Minta Parpol Kawal Pemutakhiran Data Pemilih

Dikatakan Tanwir, banyak pemilih yang tidak memenuhi syarat masih muncul dalam daftar pemilih.

NASIONAL | 6 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS