Makin Banyak Daerah Ajukan Dana Pinjaman PEN
INDEX

BISNIS-27 434.406 (-0.23)   |   COMPOSITE 4934.09 (-16.14)   |   DBX 924.804 (3.39)   |   I-GRADE 130.838 (-0.55)   |   IDX30 413.425 (-1.26)   |   IDX80 108.094 (-0.37)   |   IDXBUMN20 272.657 (-3.39)   |   IDXG30 115.379 (0.39)   |   IDXHIDIV20 370.721 (-2.24)   |   IDXQ30 120.916 (-0.16)   |   IDXSMC-COM 211.116 (-0.82)   |   IDXSMC-LIQ 236.814 (-0.83)   |   IDXV30 102.468 (-0.58)   |   INFOBANK15 776.883 (-3.28)   |   Investor33 360.093 (-0.17)   |   ISSI 144.765 (-0.24)   |   JII 523.909 (0.36)   |   JII70 177.568 (-0.12)   |   KOMPAS100 966.07 (-3.19)   |   LQ45 756.376 (-2.2)   |   MBX 1366.8 (-5.86)   |   MNC36 270.277 (-1.09)   |   PEFINDO25 258.891 (-1.93)   |   SMInfra18 233.321 (-1.32)   |   SRI-KEHATI 303.606 (-0.74)   |  

Makin Banyak Daerah Ajukan Dana Pinjaman PEN

Jumat, 7 Agustus 2020 | 19:33 WIB
Oleh : Lona Olavia / JAS

Jakarta, Beritasatu.com- Minat pemerintah daerah (pemda) untuk mengajukan dana pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat dampak wabah Covid-19 mulai cukup banyak. Setelah Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat (Jabar), dan Pemprov Banten, baru-baru ini Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Jawa Timur (Jatim) juga tengah memproses pengajuan dana ini.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti menyebutkan, Pemprov DKI Jakarta telah meminjam dana Rp 12,5 triliun yang dibagi dalam dua tahap, Jabar Rp 4 triliun, begitu juga dengan Banten yang meminjam Rp 1,9 triliun untuk tahun ini dan tahun depan. Di mana daerah yang lain juga tengah membicarakan dana ini di level Pemda.

Pinjaman ini diakui Primanto cukup menarik karena bisa mengisi kebutuhan pendanaan Pemda atas program termasuk infrastruktur yang sedang dikerjakan di wilayah setempat, namun terganggu akibat Covid-19 di daerah masing-masing. Apalagi, APBD daerah secara nasional turun hampir 1 7 persen pendapatannya.

"Minat daerah sudah mulai banyak. Yang sudah menghubungi dari Jatim, NTT sudah tandatangan dengan SMI (PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Kalau yang lain baru pada tahap mempelajari. Ini barang baru, jadi Pemda agak kaget apa benar Pemerintah kasih pinjaman dengan bunga 0 % persen," ujarnya dalam Dialogue KiTa mengenai Pinjaman dalam rangka PEN untuk Pemerintah Daerah, Jumat (7/8/2020).

Primanto menambahkan, pinjaman daerah pada program PEN ini berbeda dengan yang ada sebelumnya. Namun, untuk mendapatkan dana pinjaman ini, Pemda diharuskan sudah memiliki program dan kegiatan yang tengah dijalankan. Di mana, dalam pinjaman ini tidak ada batas usulan soal besaran pinjamannya.

"Ini pinjaman daerah yang PEN dengan bunga murah dan prosesnya cepat. Jadi, bukan yang seperti sebelumnya yang ada income stream-nya. Jadi, silakan saja melakukan asesmen dan kalau membutuhkan segera disampaikan karena pagunya terbatas tahun ini cuma Rp 10 triliun. Tapi, ini tidak berlaku bagi yang baru mau punya program baru dan dimasukkan dalam usulan. Ini kebutuhan bukan cita-cita, karena cita-cita dan kebutuhan gap-nya jauh," jelasnya.

Kementerian Keuangan saat ini mencatat baru 22 daerah yang mengajukan dana pinjaman program PEN akibat dampak wabah Covid-19. Padahal total ada 500 lebih daerah kabupaten kota se-Indonesia.

"Di Indonesia ada 500 lebih kabupaten kota dan saya berharap agar PT SMI bekerja lebih keras lagi (untuk mencari daerah yang ingin meminjam), karena dampak dari Covid-19 ini sungguh luar biasa sehingga dana ini bisa digunakan dalam rangka pembangunan daerah," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, baru-baru ini.

Menkeu mengatakan ada tiga Pemda yang mengajukan pinjaman dana dalam rangka PEN. Ketiga daerah itu adalah DKI Jakarta, Jabar, dan Banten. DKI Jakarta dan Jawa Barat akan menjadi perintis pinjaman dana program PEN akibat dampak wabah corona.

Menurut dia, jangka waktu pinjaman dana atau tenornya paling lama 10 tahun. Sebetulnya Bank Indonesia (BI) telah mengatur tenor selama 5-7 tahun, namun pemerintah pusat mengeluarkan pengecualian menjadi 10 tahun akibat wabah Covid-19.

Untuk mendapatkan pinjaman dari pemerintah pusat melalui PT SMI, Pemda perlu mengajukan permohonan kepada menteri keuangan yang juga ditembuskan kepada menteri dalam negeri.

Syarat yang harus dipenuhi adalah pemda yang mengajukan pinjaman harus merupakan daerah yang terdampak pandemi Covid-19. Pemda juga harus sudah memiliki program pemulihan ekonomi daerah yang mendukung Program PEN pemerintah pusat.

Lebih lanjut, jumlah sisa pinjaman daerah yang telah ditambah oleh pinjaman PEN daerah tidak boleh lebih dari 75% dari jumlah penerimaan pada APBD daerah terkait pada tahun sebelumnya. Daerah juga harus memiliki nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang diberikan pemerintah tersebut.

Selain dari APBN, PT SMI juga diberikan kebebasan untuk mencari sumber dana lain dalam rangka memberikan pinjaman kepada pemda. Dalam pemberian pinjaman dari PT SMI kepada daerah tersebut, menteri keuangan dapat memberikan subsidi bunga kepada Pemda penerima pinjaman. Pemda memiliki tugas untuk mempertanggungjawabkan pinjaman yang diberikan melalui PEN ini dalam laporan pertanggungjawaban APBD tahun berjalan.

Pinjaman kepada Pemprov DKI Jakarta rencananya akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang terkendala dana, utamanya sektor pelayanan air minum, pengendalian banjir, pengolahan sampah, transportasi, pariwisata, dan olahraga.

Adapun Pemprov Jawa Barat berencana menggunakan pinjaman tersebut untuk pembangunan infrastruktur baik infrastruktur sosial maupun logistik, pembangunan rumah MBR, penataan kawasan khusus, hingga infrastruktur lingkungan.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Mahfud: Masyarakat Belum Taat Protokol Kesehatan

Mahfud berharap tidak sampai pada tahap menerapkan sanksi pidana terkait pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

NASIONAL | 7 Agustus 2020

2,1 Juta Pekerja Terdampak Covid-19 Diprioritaskan dalam Program Kartu Prakerja

Dalam aturan baru ini, program Kartu Prakerja mengalami "refocusing" menjadi program semi-bansos.

NASIONAL | 7 Agustus 2020

Jadi Sorotan, Djoko Tjandra Dipindahkan ke Salemba

Djoko Tjandra diserahkan kembali kepada pihak Ditjen PAS Kemkumham oleh Bareskrim dengan alasan pemeriksaan sementara sudah selesai.

NASIONAL | 7 Agustus 2020

511 Pejabat Dilantik Virtual, Ganjar Ingatkan Soal Jogo Kerjo

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melantik 511 pejabat administrator, pejabat pengawas dan pejabat fungsional di lingkungan Pemprov Jateng, Jumat (7/8/2020).

NASIONAL | 7 Agustus 2020

Nadiem Beberkan Hambatan Pembelajaran Jarak Jauh

Ada juga orangtua yang kesulitan memotivasi anak-anaknya untuk belajar.

NASIONAL | 7 Agustus 2020

Pemerintah Resmi Buka Sekolah di Zona Kuning

Pemerintah pusat telah memutuskan untuk membuka sekolah di zona kuning.

NASIONAL | 7 Agustus 2020

Kasus Jaksa Pinangki, Komjak Kirimkan Rekomendasi ke Presiden

Komjak tetap akan mengirimkan rekomendasi kasus Jaksa Pinangki Malasari ke Presiden Joko Widodo kendati Kejagung belum mengirimkan laporan hasil pemeriksaan.

NASIONAL | 7 Agustus 2020

Presiden Arahkan Pelonggaran Sekolah, tetapi Tetap Waspada

Kegiatan belajar mengajar tatap muka secara langsung tersebut diperbolehkan untuk daerah yang termasuk dalam kategori zona hijau dan zona kuning.

NASIONAL | 7 Agustus 2020

Terkait Skandal Joko Tjandra, ICW Dorong Kejagung Reformasi Besar-besaran

ICW mendesak Kejaksaan Agung untuk tidak hanya merotasi sejumlah pejabat, tetapi melakukan reformasi besar-besaran di lembaga itu.

NASIONAL | 7 Agustus 2020

Pelaku Bom Molotov ke PDIP Cianjur Sempat Terekam CCTV

Pelaku pelemparan bom molotov ke Kantor DPC PDIP Kabupaten Cianjur sempat terekam kamera CCTV.

NASIONAL | 7 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS