13,8 Juta Tenaga Kerja Formal Diberikan Subsidi Rp 600.000 per Bulan
INDEX

BISNIS-27 434.406 (-0.23)   |   COMPOSITE 4934.09 (-16.14)   |   DBX 924.804 (3.39)   |   I-GRADE 130.838 (-0.55)   |   IDX30 413.425 (-1.26)   |   IDX80 108.094 (-0.37)   |   IDXBUMN20 272.657 (-3.39)   |   IDXG30 115.379 (0.39)   |   IDXHIDIV20 370.721 (-2.24)   |   IDXQ30 120.916 (-0.16)   |   IDXSMC-COM 211.116 (-0.82)   |   IDXSMC-LIQ 236.814 (-0.83)   |   IDXV30 102.468 (-0.58)   |   INFOBANK15 776.883 (-3.28)   |   Investor33 360.093 (-0.17)   |   ISSI 144.765 (-0.24)   |   JII 523.909 (0.36)   |   JII70 177.568 (-0.12)   |   KOMPAS100 966.07 (-3.19)   |   LQ45 756.376 (-2.2)   |   MBX 1366.8 (-5.86)   |   MNC36 270.277 (-1.09)   |   PEFINDO25 258.891 (-1.93)   |   SMInfra18 233.321 (-1.32)   |   SRI-KEHATI 303.606 (-0.74)   |  

13,8 Juta Tenaga Kerja Formal Diberikan Subsidi Rp 600.000 per Bulan

Jumat, 7 Agustus 2020 | 19:44 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / JAS

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melaksanakan subsidi gaji tenaga kerja kepada 13,8 juta tenaga kerja formal. Masing-masing tenaga kerja akan mendapatkan bantuan subsidi gaji sebesar Rp 600.000 per bulan selama empat bulan dan akan ditransfer langsung dua tahap.

Dijelaskannya, kriteria penerima manfaat subsidi gaji ini adalah pertama, tenaga kerja dengan upah di bawah Rp 5 juta per bulan. Besaran gaji ini berdasarkan data upah yang dilaporkan dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan.

Kedua, aktif terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. Dan Ketiga, tidak termasuk pegawai BUMN dan pemerintah.

“Kita bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, kita bisa membersihkan datanya, menyisir datanya, dan memang teridentifikasi pegawai formal, tenaga kerja formal yang gajinya di bawah Rp 5 juta. Yang punya gaji antara Rp 2 sampai 3 juta itu jumlahnya ada 13,8 juta tenaga kerja. Pegawai ini di luar BUMN dan pegawai negeri yang alhamdulillah sampai sekarang gajinya tidak dipotong,” kata Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan persnya secara virtual, Jumat (7/8/2020).

Budi Gunadi Sadikin menambahkan bantuan subsidi gaji ini diberikan karena Presiden Joko Widodo sangat memperhatikan tenaga kerja formal yang tidak dirumahkan namun gaji dipotong. Dengan memberikan bantuan subsidi gaji sebesar Rp 600.000 per bulan selama empat bulan yang ditransfer dalam dua tahap, diharapkan dapat membantu mereka mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Ia merincikan, penyaluran bantuan subsidi gaji tersebut yang akan dilakukan dua tahap, yaitu tahap pertama akan dilakukan di kuarter ketiga. Tahap kedua akan dilakukan di kuarter keempat. Bantuan ini juga akan diberikan langsung ke rekening tenaga kerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

“Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang belum di PHK, masih terbukti terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, masih membayar iurannya dengan pendapatan ekuivalen di bawah Rp 5 juta, sebagian besar di antara mereka berpendapatan antara Rp 2 sampai 3 juta rupiah per bulan,” terang Budi Gunadi Sadikin.

Hingga saat ini, lanjut Budi, proses cleansing dan validasi masih berjalan. Disarankannya, penerima upah segera menyerahkan nomor rekening ke BPJS Ketenagakerjaan.

“Dengan demikian, diharapkan kita bisa menjaga daya beli rakyat, agar rakyat bisa terus melakukan aktivitas ekonomi dan bisa menjaga pertumbuhan ekonomi kita. Juga bisa menciptakan lapangan kerja baru karena mereka selalu spending uangnya itu kita bisa jaga bersama,” papar Budi Gunadi Sadikin.

Budi menegaskan Presiden Jokowi meminta Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang membawahi dua satgas, yakni Satgas Penanganan Covid-19 serta Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional, harus memastikan pemulihan kesehatan dan ekonomi nasional bangkit kembali.

“Kita harus prioritas sektor kesehatan dengan mengubah perilaku kita agar selalu ingat kita mencuci tangan, kita memakai masker dan kita menjaga jarak. Insyaallah kalau misalnya kita bisa berperilaku new normal yang diharapkan Bapak Presiden bahwa rakyat tidak akan takut, rasa amannya akan bangkit,” tutur Budi Gunadi Sadikin.

Sehingga dengan rasa aman itu, masyarakat akan mulai keluar melakukan kontak fisik dan roda ekonomi akan mulai berputar kembali. “Rakyat akan bisa kembali bekerja, bisa mendapatkan nafkah dan insyaallah ekonomi Indonesia akan tumbuh kembali,” tukas Budi Gunadi Sadikin.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Bantu Masyarakat Kurang Mampu, Partai Emas Hadirkan Sekolah Daring

Melalui program Emas Pintar, Partai Emas menghadirkan sekolah daring dengan biaya yang terjangkau masyarakat.

NASIONAL | 7 Agustus 2020

Makin Banyak Daerah Ajukan Dana Pinjaman PEN

Minat pemerintah daerah (pemda) untuk mengajukan dana pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat dampak wabah Covid-19 mulai cukup banyak.

NASIONAL | 7 Agustus 2020

Mahfud: Masyarakat Belum Taat Protokol Kesehatan

Mahfud berharap tidak sampai pada tahap menerapkan sanksi pidana terkait pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

NASIONAL | 7 Agustus 2020

2,1 Juta Pekerja Terdampak Covid-19 Diprioritaskan dalam Program Kartu Prakerja

Dalam aturan baru ini, program Kartu Prakerja mengalami "refocusing" menjadi program semi-bansos.

NASIONAL | 7 Agustus 2020

Jadi Sorotan, Djoko Tjandra Dipindahkan ke Salemba

Djoko Tjandra diserahkan kembali kepada pihak Ditjen PAS Kemkumham oleh Bareskrim dengan alasan pemeriksaan sementara sudah selesai.

NASIONAL | 7 Agustus 2020

511 Pejabat Dilantik Virtual, Ganjar Ingatkan Soal Jogo Kerjo

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melantik 511 pejabat administrator, pejabat pengawas dan pejabat fungsional di lingkungan Pemprov Jateng, Jumat (7/8/2020).

NASIONAL | 7 Agustus 2020

Nadiem Beberkan Hambatan Pembelajaran Jarak Jauh

Ada juga orangtua yang kesulitan memotivasi anak-anaknya untuk belajar.

NASIONAL | 7 Agustus 2020

Pemerintah Resmi Buka Sekolah di Zona Kuning

Pemerintah pusat telah memutuskan untuk membuka sekolah di zona kuning.

NASIONAL | 7 Agustus 2020

Kasus Jaksa Pinangki, Komjak Kirimkan Rekomendasi ke Presiden

Komjak tetap akan mengirimkan rekomendasi kasus Jaksa Pinangki Malasari ke Presiden Joko Widodo kendati Kejagung belum mengirimkan laporan hasil pemeriksaan.

NASIONAL | 7 Agustus 2020

Presiden Arahkan Pelonggaran Sekolah, tetapi Tetap Waspada

Kegiatan belajar mengajar tatap muka secara langsung tersebut diperbolehkan untuk daerah yang termasuk dalam kategori zona hijau dan zona kuning.

NASIONAL | 7 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS