Pemkot Surabaya Dinilai Tak Dukung Program Broadband Presiden
INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

Pemkot Surabaya Dinilai Tak Dukung Program Broadband Presiden

Senin, 10 Agustus 2020 | 14:17 WIB
Oleh : Jaja Suteja / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Kota Surabaya (Pemkot Surabaya) dianggap tak mendukung program broadband Presiden Joko Widodo karena menerapkan pajak tinggi dalam sewa tanah bagi fasilitas telekomunikasi.

Akhir pekan lalu atau Jumat (7/8/2020), Pemkot Surabaya mengundang seluruh operator jaringan dan layanan telekomunikasi dalam rangka sosialisasi dan koordinasi atas penilaian sewa barang milik daerah Pemkot Surabaya yang telah dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Rapat dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Surabaya, Ikhsan S, didampingi perwakilan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur serta dihadiri oleh, pihak operator jaringan dan layanan telekomunikasi yang juga merupakan anggota dari Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) dan Asosisasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel).

Dalam rapat, Pemkot Surabaya menyatakan akan tetap menerapkan harga sewa dengan pendekatan harga pasar (komersial) bukan menggunakan pendekatan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terhadap jaringan telekomunikasi yang melintas di seluruh wilayah Kota Surabaya.

Lebih lanjut dalam presentasinya, Ikhsan S memberikan contoh di jalan Raya Darmo. Saat ini harga pasar tanah di jalan Raya Darmo mencapai Rp 30 juta per meter sehingga jika diasumsikan satu jaringan utilitas dimanfaatkan oleh 25 operator, maka pemerintah Kota Surabaya akan mengenakan harga sewa sebesar Rp 13.333 per meter tiap tahun per operator.

Jika operator telekomunikasi memiliki kabel di sepanjang Jalan Raya Darmo sepanjang 4km, artinya setiap operator harus membayar minimal Rp 53 juta per tahun. Jumlah yang harus dibayar oleh operator ini akan jauh lebih tinggi lagi ketika mereka memiliki jaringan kabel di dua ruas jalan Raya Darmo untuk keperluan back up jaringan atau memiliki jaringan di wilayah lain di kota Surabaya. Harga sewa utilitas antara satu wilayah dengan wilayah lainnya akan berbeda-beda, tergantung harga nilai pasar di wilayah tersebut.

Dalam sosialisasi yang dilakukan secara daring, Ikhsan juga menjelaskan bahwa operator telekomunikasi harus segera membayar sewa tersebut kepada Pemkot Surabaya. Jika tak segera membayar sewa tersebut dan setelah mendapatkan surat peringatan ketiga maka akan diproses oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan jaringan yang dimiliki operator telekomunikasi akan ditertibkan atau diputus oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkot Surabaya.

Surat Peringatan pertama (SP1) telah dilayangkan oleh Pemkot Surabaya pada akhir Juli lalu ke hampir seluruh operator telekomunikasi.

Rencana Pemkot Surabaya yang akan mengenakan tarif sewa dengan skema komersial, sangat disesalkan oleh Ketua Umum Apjatel, Muhammad Arif. Menurut Arif, operator telekomunikasi yang tergabung dalam Apjatel dan ATSI, bukan tak ingin mendukung program Pemkot Surabaya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Apjatel dan ATSI akan mendukung penuh program peningkatan PAD oleh Pemkot Surabaya. Namun skema harga yang diberikan oleh Pemkot Surabaya tak masuk akal," kata Arif.

"Saat ini telekomunikasi merupakan kebutuhan utama masyarakat, sudah seperti listrik dan air. Terlebih lagi di saat pandemi Covid-19 seperti saat ini, ketika masyarakat diharuskan untuk beraktivitas dari rumah, bekerja dari rumah atau work from home (WFH) dan belajar dari rumah atau school from home (SFH). Telekomunikasi merupakan urat nadi perekonomian nasional,” ujar Arif.

“Kami meminta kepada Pemkot Surabaya agar jaringan Fibre Optic (FO) yang telah dibangun oleh penyelenggaran jaringan telekomunikasi diperlakukan sebagai infrastruktur vital seperti listrik dan air. Mana mungkin masyarakat Surabaya saat ini bisa menjalankan kegiatanya secara online seperti melalui Zoom Webinar, Google Meeting & Class dll, apabila tidak ada FO yang kami bangun di kota Surabaya,” tegas Arif.

Arif menyatakan, rencana penerapan harga sewa lahan yang sangat tinggi kepada seluruh operator telekomunikasi ternyata tanpa dibarengi dengan upaya Pemkot Surabaya untuk membuat ducting atau sarana terpadu utilitas untuk mendukung aktivitas operator telekomunikasi, sebagaimana yang dilakukan oleh Pemprov DKI.

“Pemkot Surabaya hanya mengenakan sewa saja terhadap infrastruktur kabel fibre optic (FO) kita di jalan atau area yang dilewati kabel tersebut. Padahal area tersebut tidak hanya digunakan khusus untuk kabel saja melainkan untuk area umum juga, dan tanpa difasilitasi dengan sarana jaringan utilitas terpadu sebagai bentuk penataan kabel udara. Sebaiknya, ketika kita menyewa properti, harus ada kejelasan mengenai hak dan kewajiban dari pengelola dan penyewa, sehingga membawa manfaat positif bagi kedua belah pihak,” kata Arif.

Arif mengingatkan kepada Pemkot Surabaya dan daerah lain yang mungkin memiliki niat yang sama. Jika Pemkot Surabaya tetap bersikukuh ingin menerapkan harga sewa secara komersial dan tak masuk akal, maka nantinya seluruh kenaikan beban biaya yang dikeluarkan oleh operator telekomunikasi akibat dari mahalnya harga sewa lahan, praktis, akan dibebankan kepada masyarakat di Kota Surabaya.

“Setiap ada tambahan biaya pasti akan memengaruhi harga jual kita kepada masyarakat. Kami berharap pemerintah kota Surabaya tak memberikan beban tambahan kepada kami, terutama di masa pendemi ini, ketika masyarakat Surabaya sangat menggantungkan aktivitas ekonomi dan belajarnya pada layanan internet,” kata Arif.

Arif juga mengingatkan Pemkot Surabaya untuk tidak melakukan pemotongan kabel operator telekomunikasi. Dalam UU No 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi pasal 38 dijelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi, dimana ada sanksi pidana terhadap pelanggaran ini.

“Selain sanksi Pidana, rencana Pemkot Surabaya yang akan menertibkan jaringan telekomunikasi milik operator dipastikan akan mengganggu program nasional yang tengah digalakkan Presiden Joko Widodo. Presiden mengharapkan layanan broadband dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dengan harga yang terjangkau. Jika Pemkot sampai memutus kabel fiber optic operator telekomuniasi, berarti Pemkot Surabaya bertentangan dengan program nasional yang saat ini digalakkan oleh Presiden joko Widodo,” pungkas Arif.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Berastagi Diselimuti Abu Vulkanik Sinabung

Josua menyebutkan, abu vulkanik masih berterbangan di udara.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

Kasus Djoko Tjandra Jadi Momentum Jaksa Agung Bersih-bersih Jaksa Nakal

Diharapkan ada perubahan sistem yang dapat mencegah oknum Jaksa kembali terlibat perkara yang mencoreng telah Korps Adhyaksa tersebut.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

Gunung Sinabung di Tanah Karo Kembali Meletus

Abu vulkanik berwarna cokelat gelap dari Gunung Sinabung bergerak mengarah ke timur dan tenggara, Kabupaten Tanah Karo.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

Kampus USU Kembali Perpanjang Masa Penutupan

USU perpanjangan penutupan kegiatan kampus.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

Pekan Depan, Bus Gratis di Stasiun Bogor Ditiadakan

Dalam dua pekan terakhir peminat bus gratis dari Bogor cenderung menurun.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

Berburu Energi Baru di Bawah Matahari

Tak hanya biogas dari kotoran sapi, Jateng gencar berburu energi baru dari sampah.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

Insight Salurkan Hewan Kurban untuk 4 Wilayah Terdampak Covid-19

PT Insight Investments Management (Insight) telah menyalurkan hewan kurban masing-masing untuk empat wilayah di Indonesia sebagai agenda tahunan perusahaan setiap menyambut Hari Raya Idul Adha serta sebagai bentuk aksi sosial menebar #KebaikanQurbanInsight untuk berbagi kepada sesama

NASIONAL | 10 Agustus 2020

Pilkada Medan, PDIP Segera Umumkan Pasangan Bobby Nasution-Aulia Rahman

Partai besutan Megawati Soekarnoputri dipastikan tidak akan mengusung nama Akhyar Nasution.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

Setiap Akhir Pekan, Objek Wisata di Bengkulu Semakin Ramai Dikunjungi Wisatawan

Pada hari Sabtu dan Minggu (8-9/8/2020) jumlah wisatawan yang datang ke tiga lokasi objek wisata ini mencapai 2.000 orang.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

Cegah Covid-19, Jambi Bentuk Kembali Posko Covid-19 di Wilayah Perbatasan

Tiga pekan terakhir, kasus Covid-19 meningkat kembali di Jambi.

NASIONAL | 10 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS