Laode Syarif: Hanya Kearifan MK Bisa Buat UU KPK Kembali ke Fitrah
INDEX

BISNIS-27 428.182 (-4.2)   |   COMPOSITE 4879.1 (-22.36)   |   DBX 933.193 (-0.24)   |   I-GRADE 128.434 (-0.82)   |   IDX30 404.523 (-4.65)   |   IDX80 106.174 (-1.01)   |   IDXBUMN20 268.239 (-4.54)   |   IDXG30 113.341 (-0.74)   |   IDXHIDIV20 361.328 (-5)   |   IDXQ30 118.527 (-1.29)   |   IDXSMC-COM 209.874 (-0.48)   |   IDXSMC-LIQ 234.117 (-1.15)   |   IDXV30 100.803 (-0.95)   |   INFOBANK15 767.134 (-10.02)   |   Investor33 355.071 (-4.06)   |   ISSI 143.565 (-0.31)   |   JII 517.566 (-1.31)   |   JII70 175.828 (-0.42)   |   KOMPAS100 953.068 (-5.96)   |   LQ45 742.375 (-7.8)   |   MBX 1347.52 (-7.05)   |   MNC36 265.633 (-1.94)   |   PEFINDO25 258.006 (1.37)   |   SMInfra18 230.699 (-2.34)   |   SRI-KEHATI 299.246 (-3.58)   |  

Laode Syarif: Hanya Kearifan MK Bisa Buat UU KPK Kembali ke Fitrah

Senin, 10 Agustus 2020 | 19:06 WIB
Oleh : Fana Suparman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif Kemitraan Laode M Syarif menaruh harapan besar kepada Majelis Mahkamah Konstitusi dalam menangani uji formil UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laode Syarif yang juga pimpinan Jilid IV periode 2015-2019 mengatakan hanya kearifan Hakim Konstitusi yang dapat membuat UU KPK kembali ke fitrahnya.

"Kita sangat berharap kearifan, keindependenan, kepintaran, dan keimanan hakim MK, agar UU KPK itu betul-betul dikembalikan sebagaimana adanya," kata Syarif saat menyampaikan Keynote Speech dalam diskusi daring "Proyeksi Masa Depan Pemberantasan Korupsi: Menelisik Pengesahan UU KPK", Senin (10/8/2020).

Diketahui, Syarif bersama pimpinan KPK jilid IV Agus Rahardjo dan Saut Situmorang serta sejumlah aktivis antikorupsi mengajukan permohonan uji formil UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK ke MK.

Mereka menilai proses perubahan kedua UU KPK tidak seusai dengan peraturan pembentukan undang-undang dan bertentangan dengan UUD 1945.

Syarif menyatakan, hasil penelitian yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK) semakin mempertegas berbagai persoalan terkait UU KPK baik dari sisi formil maupun materiel.

"Prosesnya sudah melanggar Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dari segi substansi bukannya menguatkan tapi bahkan sangat melemahkan. Oleh karenanya maka kita sangat berharap kepada MK karena saya termasuk pemohon untuk menguji apakah proses pembentukan UU KPK itu benar atau tidak jika dilihat dari aturan nasional di Indonesia," katanya.

Syarif menegaskan, pemerintah maupun DPR tidak pernah melibatkan publik dalam proses revisi UU KPK hingga lahir UU Nomor 19 Tahun 2019. Tak hanya itulah, kata Syarif, UU tersebut terbentuk tanpa didasari naskah akademik.

Bahkan KPK sebagai lembaga yang akan melaksanakan UU tersebut tak pernah dilibatkan. KPK katanya, tidak pernah menerima draf rancangan, DIM (daftar inventaris masalah) maupun surat resmi tentang pembahasan revisi UU. Untuk itu, proses pembentukan UU Nomor 19/2019 dinilai telah melanggaran aturan bernegara.

"Ini mengukuhkan bahwa DPR dan pemerintah tidak mengikuti rambu yang jadi patokan berbangsa bernegara. Dan pejabat yang tidak mengikuti peraturan perundang-undangan itu bisa saja itu dapat dikategorikan melanggar. Kalau melanggar, kita harus lawan," tegasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

348 Tenaga Medis di Sumut Positif Covid-19

Dari 346 tenaga medis yang terpapar Covid-19, 10 orang di antaranya merupakan dokter yang meninggal dunia.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

Wali Kota Banjarbaru Meninggal Usai Terpapar Covid-19

Nadjmi sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Banjarbaru sebelum dirujuk ke RSUD Ulin karena kondisi memburuk.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

SIP Law Firm Pelopori Eco Law Office pada Hari Konservasi Alam Nasional

SIP Law Firm bekerja sama dengan lembaga atau komunitas dalam mengelola sampah agar tidak berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA) dan dapat berdayaguna.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

Pemerintah Naikkan Jumlah Penerima Subsidi Gaji Tenaga Kerja Jadi 15,7 Juta

Ida Fauziyah mengatakan jumlah penerima bantuan Subsidi Gaji Tenaga Kerja dinaikkan menjadi 15,7 juta pekerja, dari awalnya 13,8 juta.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

Rabu, Penyidik Tetapkan Tersangka Baru Surat Palsu Djoko Tjandra

Belum disebutkan siapa tersangka baru yang dibidik dalam kasus surat palsu Djoko Tjandra.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

Polri Siap Hadapi Praperadilan Pengacara Djoko Tjandra

Pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking telah ditahan setelah jadi tersangka dengan jeratan Pasal 263 ayat (2) KUHP terkait penggunaan surat palsu.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

Ini Respons Fahri Hamzah Soal Rencana Pemberian Bintang Jasa oleh Jokowi

Penghargaan diberikan kepada mereka yang dianggap berjasa oleh pemerintah.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

Eks Pimpinan Kritik Perubahan Sistem Penggajian Pegawai KPK

Laode M Syarif mengkritisi sistem penggajian pegawai lembaga antikorupsi yang berubah menjadi layaknya aparatur sipil negara (ASN).

NASIONAL | 10 Agustus 2020

Rahayu Saraswati: Hukum Seberat-beratnya Pelaku Pemerkosaan di Bintaro

Saraswati juga mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap korban dan saksi kasus pemerkosaan.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

BNN Amankan 1 Truk Berisi Ganja di Bekasi

Petugas BNN membuntuti truk pengangkut ganja itu dari wilayah Lampung.

NASIONAL | 10 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS