Pimpinan Yakin Alih Status Pegawai KPK Tak Pengaruhi Independensi
INDEX

BISNIS-27 447.461 (-6.35)   |   COMPOSITE 5059.22 (-59.86)   |   DBX 933.73 (-7.01)   |   I-GRADE 135.366 (-2.1)   |   IDX30 427.201 (-7.13)   |   IDX80 111.513 (-1.85)   |   IDXBUMN20 284.629 (-6.37)   |   IDXG30 118.405 (-1.6)   |   IDXHIDIV20 382.903 (-6.43)   |   IDXQ30 125.347 (-2.16)   |   IDXSMC-COM 215.54 (-2.56)   |   IDXSMC-LIQ 243.745 (-4.83)   |   IDXV30 105.043 (-1.69)   |   INFOBANK15 803.622 (-8.33)   |   Investor33 371.182 (-4.92)   |   ISSI 148.056 (-1.95)   |   JII 539.107 (-10.07)   |   JII70 182.679 (-3.16)   |   KOMPAS100 996.599 (-14.96)   |   LQ45 780.316 (-12.34)   |   MBX 1404.61 (-17.5)   |   MNC36 278.843 (-3.77)   |   PEFINDO25 265.576 (-5.11)   |   SMInfra18 242.356 (-5.25)   |   SRI-KEHATI 313.434 (-3.93)   |  

Pimpinan Yakin Alih Status Pegawai KPK Tak Pengaruhi Independensi

Kamis, 13 Agustus 2020 | 21:00 WIB
Oleh : Fana Suparman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar meyakini alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN) tak memengaruhi independensi lembaga antikorupsi tersebut. Menurut Lili, meski UU Nomor 19 Tahun 2019 menempatkan KPK berada di rumpun eksekutif, lembaga yang dipimpinnya masih melakukan kerja-kerja penegakan hukum.

"Jadi saya yakin bahwa soal indepedensi tidak akan mengurangi KPK untuk lakukan pekerjaannya," kata Lili di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/8/2020).

Lili mengatakan, perubahan status pegawai juga tidak akan melunturkan kultur birokrasi yang ada di KPK. Menurutnya, selain pegawai tetap, KPK juga memiliki pegawai tidak tetap dan pegawai negeri yang diperbantukan (PNYD).

Dikatakan Lili, para pegawai PNYD yang memiliki masa kerja terbatas silih berganti dan selama ini tidak melunturkan kultur yang telah terbangun di KPK.

"Yakinlah bahwa status pengalihan menjadi ASN, itu tidak akan mengurangi indepedensi KPK untuk bekerja memberantas korupsi," katanya.

Baca juga:Eks Pimpinan Kritik Perubahan Sistem Penggajian Pegawai KPK

Diketahui, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang alih status pegawai KPK menjadi ASN. Pasal 2 dalam beleid itu menyebut ruang lingkup pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN meliputi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.

Sementara pada Pasal 3 menyebutkan proses pengalihan pegawai mesti memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai persyaratan jabatan, serta memiliki integritas dan moral yang baik. Selain itu, pegawai juga harus memenuhi syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ASN yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Lili mengatakan, setelah terbitnya PP, pihaknya akan membuat Peraturan Komisi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 PP tersebut. Perkom ini nantinya akan mengatur lebih rinci mengenai mekanisme peralihan status pegawai, termasuk pegawai yang berasal dari institusi lain.

"Bagaimana mekanisme peralihan status tersebut dengan melibatkan pihak eksternal dalam hal ini ada Kempan RB, kepolisian, kejaksaan sehubungan dengan bagaimana bagi penyidik dan penyelidik melalui diklat dan seterusnya.

Selain soal alih status pegawai, PP itu juga menyebutkan pegawai KPK yang sudah menjadi ASN diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait ASN. Dalam hal terjadi penurunan penghasilan, kepada pegawai KPK selain gaji dan tunjangan juga dapat diberikan tunjangan khusus yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

Hal ini berbeda dengan sistem penggajian pegawai KPK sebelumnya yang menggunakan sistem single salary.

Baca juga:Independensi KPK Diakui Dunia

Lili mengatakan, pemerintah telah berkomitmen untuk tidak mengubah sistem penggajian di KPK. Namun, Lili mengakui saat ini masih terjadi tarik menarik mengenai sistem penggajian pegawai KPK. Untuk itu, hingga saat ini belum ada keputusan mengenai sistem penggajian pegawai KPK, sehingga masih menggunakan sistem yang tercantum dalam Peraturan Organisasi dan Tata Kerja (Ortaka) KPK yang lama.

"Sembari menunggu Ortaka, Perkom, Perpim terkaot penggajian, terkait mekanisme peralihan, maka mekanisme yang lama masih berlaku," katanya.

Sementara, Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo meminta Presiden untuk memprioritaskan mengangkat pegawai honorer K2 dibanding mengalihkan status pegawai KPK menjadi ASN. Hal ini lantaran masih banyak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah puluhan tahun mengabdi tapi belum juga diangkat menjadi ASN.

"Pemerintah seharusnya memprioritaskan untuk mengangkat para pegawai honorer K2 yang sudah mengabdi bertahun-tahun dan menunggu pengangkatan menjadi ASN, yang mana sampai saat ini belum terwujud," kata Yudi saat dikonfirmasi, Kamis (13/8/2020).

Yudi menegaskan, jangan sampai negara memberikan perlakuan yang tidak adil. Menurutnya, lebih mendesak mengangkat para pegawai honorer menjadi ASN ketimbang alih status pegawai KPK.

"Oleh karena itu, biarkan kami tetap menjadi pegawai KPK yang independen di lembaga yang independen, dalam memberantas korupsi sesuai Pasal 3 UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Serta Pasal 6 dan 36 UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi UNCAC (United Nations Convention against Corruption)," tegas Yudi.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

JK, Erick Thohir, dan Ridwan Kamil Jadi Pembicara di MilenialFest Conference 2020

MilenialFest Conference yang akan digelar 15 dan 16 Agustus 2020 di XXI Djakarta Theatre menghadirkan narasumber tokoh nasional dan tokoh muda inspirasional.

NASIONAL | 14 Agustus 2020

Penuntasan Kasus Jaksa Pinangki Diminta Libatkan KPK

Pelibatan KPK di dalam penuntasan kasus Jaksa Pinangki bisa memulihkan nama baik dan kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Agung.

NASIONAL | 13 Agustus 2020

KPK Periksa Puluhan Kepala SMP yang Diperas Oknum Jaksa

Para kepala sekolah di Indragiri Hulu itu mengundurkan diri lantaran diperas oknum dari Kejari Indragiri Hulu yang bekerja sama dengan LSM.

NASIONAL | 13 Agustus 2020

Denny JA Kisahkan Jejak Perubahan Kultur Politik Indonesia

Denny JA mengisahkan, pada waktunya, Maret 2005 akan dikenang sebagai revolusi diam-diam dalam politik pemilu Indonesia.

NASIONAL | 13 Agustus 2020

KPK Tahan Eks Bupati Bogor Rahmat Yasin

Eks Bupati Bogor Rahmat Yasin ditahan usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pemotongan uang dan penerimaan gratifikasi.

NASIONAL | 13 Agustus 2020

Jumlah Dokter Meninggal Akibat Covid-19 di Sumut Bertambah

Terakhir, dokter yang menjadi korban akibat penyakit yang disebabkan virus SARS-CoV-2 ini adalah Sabar Tuah Barus.

NASIONAL | 13 Agustus 2020

Lindungi Anak dari Stunting Jadi Kunci Bangsa yang Berdaya Saing

Pada anak, kondisi stunting akan menyebabkan perkembangan yang terlambat, fungsi kognitif yang menurun, serta kegagalan sistem imun.

NASIONAL | 13 Agustus 2020

Kepala BP2MI: ASN Harus Setia Terhadap Pancasila dan UUD 1945

Benny Rhamdani menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) harus setia dan memegang teguh ideologi Pancasila dan UUD 1945.

NASIONAL | 13 Agustus 2020

Dijanjikan Anaknya Lolos Taruna Akpol, Polisi Tertipu Rp 1,3 Miliar

Aiptu Putu dijanjikan oleh pelaku IR bisa meloloskan anaknya masuk Taruna Akpol asal menyerahkan Rp 1 miliar.

NASIONAL | 13 Agustus 2020

Pemerintah Telah Bayarkan Rp 843 Miliar Insentif Tenaga Kesehatan

Hingga 11 Agustus 2020 pemerintah telah membayarkan lebih dari Rp 843 miliar untuk insentif tenaga kesehatan yang menangani Covid-19.

NASIONAL | 13 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS