Pemprov Jateng Mulai Terapkan Sanksi untuk Pelanggar Protokol Kesehatan
INDEX

BISNIS-27 503.6 (2.5)   |   COMPOSITE 5652.76 (48.27)   |   DBX 1032.04 (3.25)   |   I-GRADE 164.451 (1.87)   |   IDX30 490.95 (3.33)   |   IDX80 128.766 (0.95)   |   IDXBUMN20 358.484 (4.17)   |   IDXG30 133.521 (0.92)   |   IDXHIDIV20 437.723 (3.27)   |   IDXQ30 142.408 (1.41)   |   IDXSMC-COM 239.978 (2.77)   |   IDXSMC-LIQ 292.98 (3.3)   |   IDXV30 120.747 (2.08)   |   INFOBANK15 969.323 (8.87)   |   Investor33 424.184 (2.73)   |   ISSI 165.497 (1.49)   |   JII 607.992 (3.57)   |   JII70 207.954 (1.77)   |   KOMPAS100 1151.81 (10.08)   |   LQ45 901.663 (6.22)   |   MBX 1571.94 (14.64)   |   MNC36 316.426 (2.22)   |   PEFINDO25 300.975 (9.54)   |   SMInfra18 283.853 (1.3)   |   SRI-KEHATI 362.321 (2.15)   |  

Pemprov Jateng Mulai Terapkan Sanksi untuk Pelanggar Protokol Kesehatan

Senin, 24 Agustus 2020 | 14:32 WIB
Oleh : Stefy Thenu / JAS

Semarang, Beritasatu.com- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) akan mulai memberlakukan penegakan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan Covid-19. Mulai pekan ini, penegakan hukum akan dilakukan secara masif dan serentak di seluruh daerah Jawa Tengah.

"Satu minggu kemarin, kita sudah sosialisasi kepada masyarakat bahwa akan ada penegakan hukum. Minggu ini, kita mulai penegakan hukum secara masif dan serentak di seluruh kabupaten/kota," tegas Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo usai mengikuti rapat rutin Koordinasi Percepatan Penanganan Covid-19 di Gedung A lantai 2 kantor Pemprov Jateng, Senin (24/8/2020).

Ganjar memerintahkan seluruh bupati/wali kota secara serentak melakukan upaya represif itu. Pihaknya sudah menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) yang menjadi dasar penegakan hukum tersebut. Ia meminta Satpol PP menyiapkan rencana atau program penegakan hukum secara serentak di seluruh Jawa Tengah.

Terkait sanksi, Ganjar mengatakan bahwa Pergub yang diberikan sebagai panduan bersifat umum. Masing-masing daerah diberikan wewenang untuk menyiapkan sanksinya masing-masing.

"Sanksinya macam-macam, aturan yang saya buat umum, bisa teguran lisan, tertulis, pencabutan izin sementara untuk usaha, atau denda dan lainnya. Beberapa kabupaten/kota sudah punya aturan sendiri, misalnya Banyumas ada sanksi pencabutan KTP hingga sidang ke pengadilan, Kota Semarang diberikan sanksi menyapu jalan dan lainnya," tegasnya.

Seluruh bupati/wali kota diminta segera membuat peraturan bupati (perbub) atau peraturan wali kota (Perwal) guna menindaklanjuti penegakan hukum ini. Agar peraturan ini bisa cepat ditegakkan dan masyarakat yang melanggar mendapatkan efek jera.

"Koordinatornya saya minta Satpol PP, karena ini sudah penegakan aturan. Kalaulah umpama dibutuhkan penegakan secara spesifik, kami akan senang hati. Umpama pasar, penegakannya khusus, siapa yang masuk, pendekatannya seperti apa, di terminal seperti apa, di perkantoran, pabrik, jalan dan lainnya. Harapan saya, semua lini bergerak melakukan penegakan dan harapan masyarakat menjadi taat, baik, dan tertib. Sekaligus, edukasi tetap dilakukan kepada mereka," tandasnya.

Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen, mendukung upaya penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan di Jawa Tengah. Ia meminta agar upaya penegakan dilakukan dengan menggandeng tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lainnya agar bisa memberikan edukasi.

"Tokoh agama, tokoh masyarakat harus diajak dalam operasi penegakan hukum ini. Harapannya, tidak hanya dari pemerintah, namun masyarakat mendapatkan edukasi dari tokoh lain yang mereka percaya dan hormati," pungkasnya.

Sekadar diketahui, Pemprov Jateng segera memberlakukan penegakan hukum bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Mereka yang tidak memakai masker di luar rumah, tidak jaga jarak akan mendapat hukuman.

Terkait hukuman, masing-masing daerah diberikan kebebasan memberikan sanksi masing-masing melalui perbub atau perwal. Beberapa daerah di Jateng sudah mempersiapkan itu.

Misalnya Kota Semarang yang menghukum pelanggar dengan menyapu jalanan selama 15 menit, Banyumas dengan pengambilan KTP hingga sidang di pengadilan, Kabupaten Batang dengan mengucapkan Pancasila, nama-nama tokoh Presiden hingga tokoh nasional, Kabupaten Purbalingga menghukum dengan mengkarantina pelanggar protokol kesehatan di tempat karantina, dan lainnya.

Sementara untuk pelanggar berupa badan usaha, mayoritas Kabupaten/Kota akan memberikan sanksi penutupan sementara izin usaha. Sejumlah penegakan hukum itu akan mulai efektif diberlakukan secara serentak di seluruh kabupaten/kota di Jateng mulai Senin (24/8/2020) hari ini hingga batas waktu yang tidak ditentukan.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Indonesia Dapat 340 Juta Vaksin Covid-19 pada 2020-2021

Indonesa akan mendapatkan sebanyak 290 juta hingga 340 juta vaksin Covid-19 dari UEA dan Tiongkok pada 2020-2021

NASIONAL | 24 Agustus 2020

Sakit, Hadi Pranoto Tidak Jadi Diperiksa Penyidik

Hadi Pranoto mengaku masih sakit dan meminta waktu untuk diperiksa ulang.

NASIONAL | 24 Agustus 2020

Jokowi Perintahkan Menko Maritim Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Investasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di kuartal III

NASIONAL | 24 Agustus 2020

33 Tahun Arsitektur UII, Alumni Gelar Reuni

Asosiasi Alumni Arsitektur UII menggelar perhelatan tahunan dengan nama Kenduri Kampus.

NASIONAL | 22 Agustus 2020

2.305 Orang Terpapar Covid-19 di Sumut Jalani Isolasi Mandiri

Whiko mengatakan, keputusan isolasi mandiri atas permintaan orang bersangkutan dan tetap dalam pemantauan gugus tugas dan petugas kesehatan.

NASIONAL | 24 Agustus 2020

Pilkada Medan, Bobby Nasution: Masyarakat Harus Bersatu Meski Beda Pilihan

"Niat kita sama, bagaimana memperbaiki Kota Medan," kata Bobby Nasution.

NASIONAL | 24 Agustus 2020

AirAsia Beri Diskon 20% Penerbangan Domestik

AirAsia memberikan penawaran terbang lebih hemat dengan diskon 20 persen di semua rute domestik.

NASIONAL | 24 Agustus 2020

Pemprov Bengkulu Minta BPBD Kawal Dana Hibah Perbaikan Infrastruktur

Hamka menambahkan bantuan dana hibah ini sangat membantu pergerakan perekonomian rakyat dalam kondisi pandemi Covid-19.

NASIONAL | 24 Agustus 2020

Presiden Minta Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dipercepat

Jokowi meminta jajaran kementerian mempercepat penyaluran bantuan langsung tunai dengan skema cash transfer kepada masyarakat.

NASIONAL | 24 Agustus 2020

Olah TKP, Polisi Cari Tahu Asal Api Kebakaran Gedung Kejagung

Tim gabungan yang dipimpin Kapuslabfor Polri telah menggelar olah TKP di Gedung Kejagung, sejak pukul 09.30 WIB.

NASIONAL | 24 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS