Hadapi Covid-19, Indonesia Butuh Manajemen Keamanan Nasional
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Hadapi Covid-19, Indonesia Butuh Manajemen Keamanan Nasional

Kamis, 17 September 2020 | 14:11 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Pandemi Covid-19 yang semula mengancam kesehatan, kini telah meluas menjadi ancaman lain. Tidak hanya ekonomi, pandemi Covid-19 juga telah mengancam tatanan sosial, pertahanan dan keamanan bangsa dan negara.

"Dalam konteks Indonesia, sampai hari ini masih kedodoran dampak covid-19. Antisipasi awalnya masih sangat rendah. Kita masih mengonfrontasikan antara kesehatan masyarakat dan recovery ekonomi," kata Ketua Badan Pengkajian Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD), Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono, dalam Webinar PPAD ke-2, "Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Keamanan Nasional", di Jakarta, Kamis (17/9/2020).

Menurutnya, respons pemerintah yang kurang cepat menghadapi pandemi Covid-19, salah satu penyebab utamanya yaitu tidak dimilikinya grand strategykeamanan nasional (kamnas). Akibatnya, penanganan pandemi yang dilakukan tidak terstruktur dan sistematis, tumpang tindih kebijakan serta output kebijakan yang menimbulkan penolakan dari daerah.

Menurutnya, pandemi Covid-19 baru bisa dihadapi dengan konsep keamanan nasional yang bersifat sistemik, integratif, dan komprehensif. Jika tidak maka akan sulit menghadapi ataupun mengatasi pandemi yang sudah merusak banyak sendi kehidupan masyarakat ini.

"Konsep Keamanan Nasional bagi bangsa Indonesia, seharusnya dikembangkan berdasarkan pada kehendak konstitusi yang tertulis dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 yaitu 'melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,'" ucapnya.

Menurut Bambang, saat ini manajemen Keamanan Nasional telah absen dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa yang belakangan ini terjadi. Indonesia tidak memiliki instrumen khusus tentang keamanan nasional.

"Kalaupun ada bersifat sektoral yang kenyataannya sulit diintegrasikan. Ketiadaan instrumen mengakibatkan penilaian terhadap ancaman berbeda antara pusat dan daerah," ujarnya.

Tidak heran sampai dengan saat ini juga telah terjadi diskursus fokus penanganan Covid-19 antara prioritas keselamatan dan perlindungan warga negara dengan ekonomi. Sehingga kegaduhan politik yang seharusnya tidak perlu terjadi akibat ketidakjelasan penanganan Covid-19 di Indonesia, malah terus terjadi.

"Semua membuktikan manajemen keamanan nasional telah absen. Ada peluang friksi yang berkaitan dengan ancaman NKRI. Ancaman keamanan nasional nyata, tapi polemik tentang peran TNI dan Polri tentang keamanan tidak pernah dapat dipecahkan secara baik dan terus menimbulkan silang pendapat dan berujung gagalnya RUU Kamnas menjadi UU Kamnas," ungkapnya.

Ditegaskan Bambang, ada urgensi UU Kamnas yang bersifat sistemik, integratif dan komprehensif pada saat ini. UU Kamnas sangat diperlukan pada saat timbulnya kondisi kedaruratan negara, yakni dengan tujuan untuk meninggikan segenap kekuatan nasional.

"Selain bersifat sektoral, peraturan perundang-undangan tentang Kamnas juga menempatkan masyarakat sipil hanya sebagai pelengkap, bukan sebagai subyek hukum utama," ujarnya.

Saat ini, Indonesia juga dinilainya harus fokus pada penataan ulang Kamnas. Berkaca dari Kamnas di negara lain sudah mencakup keamanan negara dan keamanan manusia, tidak ada konsep Kamnas yang tengah dan berdasarkan nilai fundamental bangsa serta kepentingan nasional.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Aturan Pakai Masker di Mobil Pribadi Perlu Disosialisasikan

Dengan sosialisasi yang baik, masyarakat akan memahami isi kebijakan itu.

NASIONAL | 17 September 2020

Pandemi Covid-19 Dikhawatirkan Ganggu Keamanan Nasional

Di Indonesia yang dikhawatirkan akan mengganggu sistem ketahanan.

NASIONAL | 17 September 2020

Baznas Bersama IPB Gelar Islamic Economics Winter Course 2020

Kegiatan ini mengangkat tema peran Islamic social finance atau keuangan sosial Islam dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

NASIONAL | 17 September 2020

Kemdikbud Belum Satu Suara tentang Penyaluran Subsidi Kuota Internet

Penyaluran baru dapat dilakukan setelah proses verifikasi dan validasi (verval) data sudah sempurna dilakukan.

NASIONAL | 16 September 2020

Aptisi: Segera Salurkan Subsidi Kuota Sebelum Momennya Hilang

Jika disalurkan setelah momennya hilang, artinya tidak bermanfaat. Mahasiswa sudah terlanjur mengeluarkan anggaran untuk membeli kuota.

NASIONAL | 16 September 2020

Pertemuan Menteri LH Anggota G-20, Siti Nurbaya Jelaskan Kebijakan Indonesia Atasi Degradasi Lahan

Siti Nurbaya menekankan visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memastikan tersedianya lingkungan yang baik bagi warga negara.

NASIONAL | 16 September 2020

Terima SK Kemkumham, Ketum GMNI: Banyak Pekerjaan Rumah yang Mesti Dikerjakan

Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) Nomor AHU-0000510.AH.01.08 menetapkan kepengurusan DPP GMNI periode 2019-2022.

NASIONAL | 16 September 2020

Gubernur Banten Tandatangani Kesepakatan Pinjaman Daerah Rp 851,7 Miliar

Gubernur Banten Wahidin Halim menandatangani kesepakatan pinjaman daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dengan PT SMI senilai Rp 851,7 miliar.

NASIONAL | 16 September 2020

Syekh Ali Jaber Dakwah di Malang, Polda Jatim Siap Bantu Pengamanan

Polda Jatim akan membantu panitia dalam hal pengamanan kegiatan dakwah Syekh Ali Jaber di Jember dan Kabupaten Malang, pada Kamis, 17 September 2020.

NASIONAL | 16 September 2020

Pelanggar Protokol Kesehatan Jalani Sidang Terbuka

Polda Sumut bersama masih melanjutkan operasi yustisi dalam mendisiplinkan warga dalam menerapkan protokol kesehatan

NASIONAL | 16 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS