Antisipasi Klaster Covid-19 di Pilkada, Kapolri Keluarkan Maklumat
INDEX

BISNIS-27 447.922 (0.22)   |   COMPOSITE 5096.45 (-4.63)   |   DBX 966.383 (0.26)   |   I-GRADE 139.404 (0.54)   |   IDX30 427.333 (0.82)   |   IDX80 113.424 (-0.07)   |   IDXBUMN20 292.954 (-1.76)   |   IDXG30 119.109 (0.49)   |   IDXHIDIV20 379.033 (0.39)   |   IDXQ30 124.381 (0.25)   |   IDXSMC-COM 220.154 (-1.19)   |   IDXSMC-LIQ 258.539 (-0.54)   |   IDXV30 108.161 (-0.91)   |   INFOBANK15 830.634 (2.07)   |   Investor33 372.738 (0.67)   |   ISSI 150.924 (0.03)   |   JII 548.46 (1.53)   |   JII70 187.38 (0.16)   |   KOMPAS100 1019.47 (0.03)   |   LQ45 787.196 (1.37)   |   MBX 1409.36 (-1.53)   |   MNC36 279.413 (0.25)   |   PEFINDO25 280.307 (-3.18)   |   SMInfra18 241.86 (0.29)   |   SRI-KEHATI 315.824 (0.31)   |  

Antisipasi Klaster Covid-19 di Pilkada, Kapolri Keluarkan Maklumat

Senin, 21 September 2020 | 17:41 WIB
Oleh : Farouk Arnaz / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Kapolri Jenderal Idham Azis mengeluarkan maklumat terkait Pilkada Serentak 2020 di tengah desakan agar Pilkada ditunda karena pandemi Covid-19 belum usai.

“Pada hari in, 21-9-2020, Pak Kapolri mengeluarkan maklumat tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaam pemilihan tahun 2020,” kata Kadiv Humas Irjen Argo Yuwono di Mabes Polri, Senin (21/9/2020).

Penindakan akan mengacu pada Undang-Undang Karantina, Undang-Undang Kesehatan, dan Undang-Undang mengenai wabah.

Maklumat itu tertuang dalam Mak/3/IX/2020 dan ditandatangani oleh Idham pada 21 September 2020.

Dalam maklumat tersebut, terdapat empat poin aturan terkait pilkada, yakni:

1. Pilkada 2020 merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat secara konstitusional yang dilindungi undang-undang, maka diperlukan penegasan pengaturan agar tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.
2. Untuk memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan kepada penyelenggara Pilkada 2020, dengan ini Kapolri mengeluarkan maklumat;

a. Dalam pelaksanaan Pilkada 2020, tetap mengutamakan keselamatan jiwa dengan mematuhi kebijakan dan peraturan pemerintah terkait penanganan, pencegahan, serta protokol kesehatan Covid-19.
b. Penyelenggara Pilkada 2020 wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.
c. pengerahan massa pada setiap tahapan pemilihan tidak melebihi batasan jumlah massa yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.
d. Setelah selesai melaksanakan setiap kegiatan tahapan, semua pihak yang terlibat dan masyarakat agar segera membubarkan diri dengan tertib tanpa arak-arakan, konvoi, atau sejenisnya.
3. Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Demikian maklumat ini disampaikan untuk diketahui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat.

Pilkada 2020 akan dilaksanakan di 270 daerah, mencakup sembilan provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten. Pencoblosan rencananya berlangsung 9 Desember mendatang.

Dorongan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020 memang semakin deras. Termasuk dari Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Menurut JK kampanye akbar sebuah pemilu selalui diikuti oleh massa dalam jumlah besar. Situasi seperti ini tentu akan membahayakan keselamatan warga di tengah pandemi Covid-19.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kemhub Gelar Pekan Nasional Keselamatan Jalan

Pekan Nasional Keselamatan Jalan 2020 ini digelar untuk mengajak masyarakat agar berlalu lintas dengan aman.

NASIONAL | 21 September 2020

PDI-P Terima Klarifikasi Mendikbud Tak Hapus Mata Pelajaran Sejarah

Indonesia memiliki rekam jejak sejarah Nusantara sebagai bangsa pemimpin.

NASIONAL | 21 September 2020

Ganjar Optimistis Mampu Tingkatkan Kesembuhan Pasien Covid-19

Progres di Jawa Tengah dalam perkembangan yang positif. Berdasarkan data pusat, angka kesembuhan di Jateng saat ini mencapai 66,5 persen.

NASIONAL | 21 September 2020

Sakit Ginjal, Putra Bungsu Wali Kota Jambi yang Positif Covid-19 Meninggal Dunia

Muhammad Tabiansyah Putra yang sudah satu bulan dirawat di Jakarta akibat penyakit ginjal juga dinyatakan positif Covid–19.

NASIONAL | 21 September 2020

KPK Minta MA Hentikan Sunatan Massal Hukuman Koruptor

Sepanjang 2019-2020, KPK mencatat, terdapat 20 perkara korupsi yang hukumannya dikurangi melalui putusan PK MA.

NASIONAL | 21 September 2020

Lanjutkan Proyek Pesawat R80, Lapan dan PT RAI Teken MoU

Lembaga Penerbangan dan Antariksa (Lapan) bersama PT Regio Aviasi Industri (RAI) telah menandatangani MoU untuk melanjutkan proyek pesawat terbang R80.

NASIONAL | 21 September 2020

Iluni UI: Kontroversi Pakta Integritas Mahasiswa Baru Selesai

dr. Agustin Kusumayati menegaskan bahwa dokumen Pakta Integritas yang beredar luas tersebut bukan dokumen resmi dari Rektorat UI.

NASIONAL | 21 September 2020

KPU: Paslon Pelanggar Protokol Kesehatan Tidak Bisa Didiskualifikasi

Paslon peserta Pilkada Serentak 2020 tidak bisa didiskualifikasi jika melakukan pelanggaran dalam kampanye, termasuk pelanggaran protokol kesehatan.

NASIONAL | 21 September 2020

Bamsoet Minta Pemda dan Polda Larang Pengumpulan Massa Saat Kampanye Pilkada

Semua institusi dari pusat hingga daerah harus menyeragamkan sikap dalam merespons situasi darurat akibat pandemi.

NASIONAL | 21 September 2020

KPU: Perppu Harus Atur Seluruh Sisa Tahapan Pilkada

KPU meminta agar Perppu mengatur mengenai seluruh tahapan yang sedang dan akan berjalan sebagai kesatuan proses terkait disiplin protokol kesehatan Covid-19.

NASIONAL | 21 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS