Satgas Covid-19 Apresiasi KPU Larang Kampanye Konser Musik, Bazar, Hingga Lomba Gerak Jalan
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-0.44)   |   COMPOSITE 5144.05 (-6.63)   |   DBX 982.653 (-1.48)   |   I-GRADE 141.194 (-0.14)   |   IDX30 430.883 (-0.52)   |   IDX80 114.327 (-0.26)   |   IDXBUMN20 295.098 (-0.94)   |   IDXG30 119.385 (-0.37)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-0.27)   |   IDXQ30 125.574 (-0.34)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.67)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.34)   |   IDXV30 107.621 (-0.77)   |   INFOBANK15 842.759 (0.53)   |   Investor33 376.322 (-0.4)   |   ISSI 151.265 (-0.7)   |   JII 550.5 (-3.39)   |   JII70 187.95 (-1)   |   KOMPAS100 1026.39 (-1.44)   |   LQ45 794.213 (-1.23)   |   MBX 1420.94 (-1.79)   |   MNC36 281.737 (-0.13)   |   PEFINDO25 284.937 (-2.15)   |   SMInfra18 242.709 (-1.36)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-0.31)   |  

Satgas Covid-19 Apresiasi KPU Larang Kampanye Konser Musik, Bazar, Hingga Lomba Gerak Jalan

Kamis, 24 September 2020 | 17:45 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / JAS

Jakarta, Beritasatu.com – Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (Satgas Covid-19) Wiku Adisasmito mengapresiasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merevisi aturan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 melalui Peraturan KPU (PKPU) No. 13 tahun 2020.

“Satgas Covid-19 sangat mengapresiasi langkah dari KPU yang dengan tegas melakukan revisi PKPU serta menerbitkan sanksi bagi calon kepala daerah yang berencana untuk menggelar acara serupa dalam kampanyenya,” kata Wiku Adisasmito saat menyampaikan keterangan persnya di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (24/9/2020).

Karena itu, Wiku kembali mengingatkan calon kepala daerah agar memperhatikan revisi aturan Pilkada Serentak yang diterbitkan KPU, yakni PKPU No. 13 tahun 2020. Dalam aturan tersebut, seluruh kegiatan yang berpotensi mengundang kerumunan seperti gelaran konser musik, bazar hingga perlombaan sepenuhnya dilarang.

Baca juga: Langgar Protokol Kesehatan, Paslon Tidak Didiskualifikasi

“Kegiatannya bisa dilakukan dalam bentuk lainnya, seperti virtual atau online,” ujar Wiku Adisasmito.

Wiku menegaskan perang melawan Covid-19 tidak bisa dilakukan pemerintah sendirian. Karena itu, ia mengharapkan adanya komitmen dari seluruh masyarakat bersama calon kepala daerah untuk bisa membantu pemerintah dalam perang lawan Covid-19.

“Perang melawan Covid-19 tidak bisa kita lakukan sendiri. Kami harapkan komitmen seluruh masyarakat bersama calon kepala daerah untuk betul-betul bisa melindungi masyarakat dalam proses pilkada ke depan,” tegas Wiku Adisasmito.

Seperti diketahui, KPU telah menerbitkan revisi aturan Pilkada dalam PKPU No. 13 tahun 2020. Dalam Pasal 88C PKPU Nomor 13 Tahun 2020, disebutkan partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon, tim kampanye dan atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g.

Kegiatan yang diatur dalam pasal 57 huruf g tersebut mengenai rapat umum, kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan atau konser musik, kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai dan atau sepeda santai.

Selain itu, terdapat pula kegiatan perlombaan, kegiatan sosial berupa bazar dan atau donor darah, dan atau peringatan hari ulang tahun partai politik.

Aturan dalam pasal tersebut juga menyiapkan sanksi bagi partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon, tim kampanye, dan atau pihak lain yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 88C.

Sanksi yang dimaksud berupa peringatan tertulis oleh Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten dan kota pada saat terjadinya pelanggaran. Ada pula penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis tersebut.

Pasal selanjutnya mengatur sanksi bagi pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik pengusul, penghubung pasangan calon, tim kampanye, dan atau pihak lain yang melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Sanksi bagi pelanggaran ini berupa peringatan tertulis oleh Bawaslu provinsi atau kabupaten dan kota.

Selain itu, ada pula penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis tersebut dalam waktu satu jam sejak diterbitkan.

Sanksi selanjutnya berupa larangan melakukan metode kampanye yang dilanggar selama tiga hari berdasarkan rekomendasi Bawaslu provinsi atau kabupaten dan kota.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Balitbanghub Kemhub Bersama UI Rumuskan Strategi Pemulihan Sektor Penerbangan

Diberlakukannya protokol kesehatan dan tindakan preventif lockdown, telah mengakibatkan penerbangan internasional mengalami penurunan secara drastis.

NASIONAL | 24 September 2020

Dapat Nomor Urut 2, Bobby Nasution-Aulia Rahman: Insyaallah Berkah

Setelah mendapatkan nomor urut, Bobby Nasution mengajak semua pihak untuk menciptakan pemilihan kepala daerah yang damai, aman dan tertib.

NASIONAL | 24 September 2020

Jaksa Pinangki Catut Sejumlah Nama untuk Perlancar Urus Fatwa MA

Dalam surat dakwaan yang dibacakan, Jaksa Pinangki juga membawa-bawa nama Jaksa Agung ST Burhanuddin.

NASIONAL | 24 September 2020

Tingkatkan Ekonomi Desa, Pemerintah Perkuat Peran Bumdes

Menurut Menteri Desa, cara penguatan Bumdes dan Bumdesma dilakukan melalui registrasi.

NASIONAL | 24 September 2020

Langgar Protokol Kesehatan, Paslon Tidak Didiskualifikasi

Paslon yang maju pada Pilkada Serentak 2020 tidak dicoret atau diskualifikasi jika melakukan pelanggaran atas protokol kesehatan dalam melawan wabah Covid-19.

NASIONAL | 24 September 2020

Febri Diansyah: Dengan Segala Kecintaan pada KPK, Saya Pamit

"Dengan segala kecintaan saya pada KPK, saya pamit," kata Febri saat dikonfirmasi awak media, Kamis (24/9/2020).

NASIONAL | 24 September 2020

BSSN Apresiasi Dukungan Telin Jaga Ruang Siber

Kepala BSSN Hinsa Siburian menyatakan apresiasi serta harapan kepada Telin untuk tetap memberikan layanan telekomunikasi kepada bangsa Indonesia yang terjamin

NASIONAL | 24 September 2020

Perkuat Misi Sosial di Palu, Kemparekraf Berikan 11.000 Paket Balasa

Program balasa pun menetapkan kriteria khusus bagi penerimanya.

NASIONAL | 24 September 2020

Penetapan Nomor Urut Paslon Pilgub Sulteng, Hidayat-Bartho Dapat Nomor 1

Sementara pasangan Rusdy Mastura dan Ma'mun Amir mendapatkan nomor urut dua.

NASIONAL | 24 September 2020

Menteri Desa: Penggunaan Dana Desa Diprioritaskan untuk Tiga Program

Dana desa digunakan untuk percepatan peningkatan ekonomi desa.

NASIONAL | 24 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS