KPK Nilai Wajar Puluhan Pegawai Mundur
INDEX

BISNIS-27 448.028 (-0.11)   |   COMPOSITE 5099.84 (-3.39)   |   DBX 964.111 (2.27)   |   I-GRADE 139.821 (-0.42)   |   IDX30 426.948 (0.39)   |   IDX80 113.317 (0.11)   |   IDXBUMN20 291.67 (1.28)   |   IDXG30 118.931 (0.18)   |   IDXHIDIV20 379.8 (-0.77)   |   IDXQ30 124.715 (-0.33)   |   IDXSMC-COM 219.701 (0.45)   |   IDXSMC-LIQ 255.871 (2.67)   |   IDXV30 106.644 (1.52)   |   INFOBANK15 836.821 (-6.19)   |   Investor33 373.706 (-0.97)   |   ISSI 150.561 (0.36)   |   JII 547.285 (1.18)   |   JII70 187.054 (0.33)   |   KOMPAS100 1020.57 (-1.1)   |   LQ45 786.439 (0.76)   |   MBX 1410.93 (-1.57)   |   MNC36 280.006 (-0.59)   |   PEFINDO25 280.13 (0.18)   |   SMInfra18 241.99 (-0.13)   |   SRI-KEHATI 316.197 (-0.37)   |  

KPK Nilai Wajar Puluhan Pegawai Mundur

Sabtu, 26 September 2020 | 16:40 WIB
Oleh : Fana Suparman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mempersoalkan dengan langkah puluhan pegawai yang memutuskan mengundurkan diri setelah berlakunya UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Terakhir, Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah mengundurkan diri dari jabatannya dan sebagai pegawai lembaga antikorupsi tersebut.

Plt Jubir KPK, Ali Fikri mengatakan, hal yang wajar jika dalam sebuah lembaga atau organisasi seperti KPK terdapat pegawai yang memilih mengundurkan diri.

"Sebagai sebuah organisasi, pegawai yang mengundurkan diri adalah hal yang wajar terjadi di banyak organisasi atau lembaga, termasuk tentu juga di KPK," kata Ali dalam keterangannya, Sabtu (26/9/2020).

Ali mengklaim, gelombang pengunduran diri pegawai bukan kali ini saja terjadi. Ali pun membeberkan tren pengunduran diri pegawai KPK sejak 2016 hingga saat ini. Dikatakan, pada 2016, terdapat 46 orang yang mengundurkan diri dari KPK dengan rincian 16 pegawai tetap dan 30 pegawai nontetap.

Sementara pada 2017, ada 26 orang melepaskan statusnya bekerja di KPK yang terdiri dari 13 pegawai tetap 13 dan 13 pegawai tidak tetap. Pada 2018, sebanyak 31 orang mengundurkan diri, di mana di antaranya 22 pegawai tetap dan sembilan pegawai tak tetap.

Pada 2019, terdapat 23 orang mundur dengan rincian 14 pegawai tetap dan sembilan pegawai tidak tetap. Sementara pada 2020, hingga bulan September, sudah ada 31 orang memilih keluar dari lembaga antikorupsi yang terdiri dari 24 pegawai tetap dan tujuh pegawai tidak tetap.

Ali menyebut alasan pengunduran diri tersebut beragam. Namun, lebih banyak karena ingin mengembangkan karier di luar instansi KPK.

"KPK mendukung pegawai yang ingin mengembangkan diri di luar organisasi dan bahkan mendorong para alumni KPK menjadi agen antikorupsi berbekal pengalaman di KPK," katanya.

Dikatakan Ali, keputusan untuk keluar dari KPK atau bertahan merupakan pilihan yang sulit. Apalagi di tengah iklim pemberantasan korupsi saat ini yang tak lagi sama dibanding sebelumnya.

"Oleh karenanya, kedua pilihan tersebut harus kita hormati," kata Ali.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Tersisa 200.000 Kuota, Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 10 Resmi Dibuka

Sejak membuka pendaftaran pada 11 April 2020, ada sekitar 5,4 juta pendaftar yang sudah ditetapkan sebagai peserta Kartu Prakerja.

NASIONAL | 26 September 2020

Dikritik Jadi Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro: Orde Baru Sudah Selesai

Menurut Busyro Muqoddas tak adil jika gugatan Bambang ke Sri Mulyani dikaitkan dengan statusnya sebagai putra Presiden ke-2 RI Soeharto.

NASIONAL | 26 September 2020

Erick Thohir: Bantuan Kuota Data Internet Agar Indonesia Tetap Bekerja

Bantuan berupa kuota data internet untuk membantu akses informasi bagi guru, siswa, mahasiswa, dan dosen dalam menjalani Pembelajaran Jarak Jauh.

NASIONAL | 26 September 2020

Busyro Muqoddas Jadi Tim Pengacara Bambang Trihatmodjo

antan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas membenarkan menjadi tim pengacara putra mantan Presiden Soeharto, Bambang Trihatmodjo

NASIONAL | 26 September 2020

Pencairan Bantuan Sosial Tunai di Samarinda Masuki Tahap Keenam

Saat pembayaran Pos Indonesia langsung scan dan foto wajah KPM untuk di-upload melalui aplikasi Pos Giro Cash.

NASIONAL | 26 September 2020

Capaian Prolegnas Prioritas 2020: Nafsu Besar, Tenaga Kurang

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemkumham Benny Riyanto mengatakan, capaian Prolegnas Prioritas 2020 masih jauh dari harapan

NASIONAL | 26 September 2020

Revisi UU Kejaksaan Dinilai Tak Kurangi Kewenangan Penyidikan Polri

Kekhawatiran revisi UU Kejaksaan akan membuat wewenang korps Adhyaksa semakin powerfull dianggap tidak beralasan.

NASIONAL | 26 September 2020

37 Pegawai Mundur, Pimpinan KPK Evaluasi Sistem Kepegawaian

KPK menghormati keputusan para pegawai yang mengundurkan diri.

NASIONAL | 26 September 2020

Vosmed Bantu Pembelajaran Mahasiswa Kedokteran

Vosmed Medical Course membantu mahasiswa kedokteran dalam mengatasi masalah pembelajaran.

NASIONAL | 26 September 2020

Kemkumham Dalami Keterlibatan Pejabat Lapas Terkait Kaburnya Napi Narkoba

Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM (Kanwil Kemkumham) Banten, Andika Dwi Prasetya terancam dicopot dari jabatannya.

NASIONAL | 26 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS