Hukuman Anas Urbaningrum dan 22 Koruptor Disunat MA, Ini Komentar KPK
INDEX

BISNIS-27 448.452 (2.34)   |   COMPOSITE 5112.19 (31.86)   |   DBX 973.986 (8.67)   |   I-GRADE 139.714 (1.48)   |   IDX30 428.304 (2.58)   |   IDX80 113.764 (0.56)   |   IDXBUMN20 291.927 (3.17)   |   IDXG30 119.182 (0.2)   |   IDXHIDIV20 379.228 (3.03)   |   IDXQ30 124.656 (0.92)   |   IDXSMC-COM 220.2 (1.7)   |   IDXSMC-LIQ 259.388 (-0.32)   |   IDXV30 107.478 (0.14)   |   INFOBANK15 831.648 (11.11)   |   Investor33 374.125 (2.2)   |   ISSI 151.171 (0.09)   |   JII 550.867 (-0.37)   |   JII70 188.056 (-0.11)   |   KOMPAS100 1022.34 (4.05)   |   LQ45 789.815 (4.4)   |   MBX 1412.7 (8.24)   |   MNC36 280.331 (1.41)   |   PEFINDO25 282.464 (2.47)   |   SMInfra18 241.575 (1.13)   |   SRI-KEHATI 316.512 (2.46)   |  

Hukuman Anas Urbaningrum dan 22 Koruptor Disunat MA, Ini Komentar KPK

Kamis, 1 Oktober 2020 | 13:56 WIB
Oleh : Fana Suparman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak dapat berbuat banyak atas maraknya pemotongan hukuman koruptor melalui putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA). Terakhir, MA mengabulkan PK yang diajukan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.

Dalam amar putusannya majelis PK MA menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara terhadap terpidana kasus korupsi pembangunan Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang dan tindak pidana pencucian uang tersebut.

Dengan demikian, hukuman Anas berkurang 6 tahun dibanding putusan Kasasi yang menghukumnya 14 tahun penjara. Anas merupakan koruptor ke-23 yang hukumannya dikurangi MA melalui putusan PK.

Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango menyatakan, pihaknya telah berupaya maksimal bekerja memberantas korupsi hingga menyeret para koruptor ke persidangan untuk diadili. Selanjutnya, KPK menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai "sunatan massal" hukuman koruptor.

"Biar masyarakat saja yang menilai makna rasa keadilan dan semangat pemberantasan korupsi dalam putusan-putusan peninjauan kembali tersebut," kata Nawawi saat dikonfirmasi, Kamis (1/10/2020).

Nawawi mengaku KPK tak dapat berbuat banyak dengan maraknya koruptor yang hukumannya berkurang di tingkat PK. Hal ini lantaran PK merupakan upaya hukum luar biasa yang hanya berhak dilakukan oleh terpidana atau ahli waris, sementara KPK tidak dapat melakukan upaya hukum lainnya atas putusan PK.

"PK adalah upaya hukum luar biasa, tak ada lagi upaya hukum lain yang dapat dilakukan KPK," kata Nawawi.

Hanya saja, KPK berharap MA segera menyerahkan salinan putusan terhadap koruptor yang hukumannya telah dikurangi pada upaya hukum PK. Sebab, hingga saat ini, KPK belum menerima salinan lengkap 23 putusan PK yang telah diputus MA.

"Hal yang diharapkan dari Mahkamah Agung sekarang ini hanyalah agar salinan-salinan putusan dari perkara tersebut bisa segera diperoleh KPK," kata Nawawi.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pemilihan Bupati Sukabumi, Pasangan Aman Tawarkan Program Bebas PBB untuk Lahan Pertanian

Guna mengatasi persoalan berkurangnya lahan produktif, Adjo menyatakan, bakal mendorong adanya konsep lahan pertanian berkelanjutan.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

1.150 Anggota KSP Indosurya Sudah Cairkan Dana Pengembalian

Sebanyak 1.150 orang anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta sudah mencairkan dana mereka selama bulan September.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Polisi Periksa Rekening Gendut Milik Petugas Kebersihan di Kejaksaan

Bareskrim memeriksa seorang "cleaning service" atau petugas kebersihan yang profil keuangannya mencurigakan.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Program Satu Lima untuk Disiplinkan Warga Pakai Masker di Kebumen

Program Satu Lima yakni satu orang mengajak minimal lima orang untuk memakai masker.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Ratusan Warga Mandi di Kolam Renang Abaikan Protokol Kesehatan, Gugus Tugas Ancam Tutup Hairos Waterpark

Haris Ginting mengatakan, pengelola Hairos Waterpark sudah melanggar protokol kesehatan.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Di Labuan Bajo, Jokowi Tinjau Kampung Ujung dan Batu Cermin

Presiden Joko Widodo juga direncanakan untuk memberikan bantuan modal kerja kepada para pelaku usaha mikro dan kecil.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Moeldoko: RS Jangan Permainkan Data Kematian Pasien

Moeldoko mengingatkan akan ada tindakan serius, agar isu yang menimbulkan keresahan pada masyarakat ini segera tertangani.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Chandra Asri Dukung Pengemasan Makanan Ramah Lingkungan

TrileneĀ® HI50TN telah memperoleh izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta memenuhi standar halal sehingga menjamin keamanan dan kualitasnya.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Kesadaran Masyarakat Bengkulu Gunakan Masker Masih Rendah

Warga yang terjaring tidak memakai masker masih diberikan teguran lisan.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Tak Ada Kompromi untuk Pengganggu Pancasila

Pancasila selalu digoda setiap saat.

NASIONAL | 1 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS