Perpres Terbit, KPK Yakin Tugas Supervisi Bisa Optimal
INDEX

BISNIS-27 509.396 (-2.72)   |   COMPOSITE 5822.94 (-12.46)   |   DBX 1088.19 (9.8)   |   I-GRADE 169.852 (-1.35)   |   IDX30 498.88 (-2.76)   |   IDX80 132.065 (-0.41)   |   IDXBUMN20 376.263 (-3.13)   |   IDXG30 135.508 (-0.99)   |   IDXHIDIV20 449.517 (-1.84)   |   IDXQ30 145.713 (-1.14)   |   IDXSMC-COM 252.052 (0.88)   |   IDXSMC-LIQ 309.347 (0.24)   |   IDXV30 130.911 (1.46)   |   INFOBANK15 993.498 (-9.24)   |   Investor33 428.541 (-2.51)   |   ISSI 170.173 (-0.26)   |   JII 616.286 (-0.48)   |   JII70 212.951 (-0.33)   |   KOMPAS100 1185.6 (-4.97)   |   LQ45 921.176 (-4.93)   |   MBX 1613.76 (-6.11)   |   MNC36 320.851 (-1.83)   |   PEFINDO25 318.369 (-4.14)   |   SMInfra18 296.861 (-1.08)   |   SRI-KEHATI 366.856 (-2.5)   |  

Perpres Terbit, KPK Yakin Tugas Supervisi Bisa Optimal

Rabu, 28 Oktober 2020 | 16:24 WIB
Oleh : Fana Suparman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyambut baik terbitnya Peraturan Presidan (Perpres) Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perpres tersebut sudah dinantikan lembaga antikorupsi setahun lamanya atau sejak berlakunya UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"Akhirnya setelah setahun terlewati," kata Nawawi saat dikonfirmasi, Rabu (28/10/2020).

Diketahui, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 Ayat 1 dan 2 beleid ini menyebutkan lembaga antikorupsi berwenang melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara pada ayat 2 dijelaskan Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia.

Perpres ini juga mengatur pengambilalihan penanganan kasus yang ditangani Polri dan Kejaksaan oleh KPK. Hal tersebut tertuang dalam pasal 9 ayat (1) yang menyebutkan, "Berdasarkan hasil supervisi terhadap perkara yang sedang ditangani oleh instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih perkara Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Kejaksaan Republik Indonesia."

Sedangkan Pasal 9 ayat (2) menyatakan, "Dalam melakukan pengambilalihan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Komisi Pemberantasan Korupsi memberitahukan kepada penyidik dan/atau penuntut umum yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi."

Nawawi meyakini dengan adanya Perpres ini, KPK bakal lebih optimal dalam menjalankan fungsi supervisi. "Kini pelaksanaan tugas supervisi sudah dapat dioptimalkan," katanya.

Menurutnya, selama ini banyak perkara tindak pidana korupsi yang ditangani aparat penegak hukum lain belum disupervisi secara optimal oleh KPK. Hal ini, lantaran belum adanya instrumen mekanisme supervisi.

"Karena terkendala belum adanya instrumen mekanismenya yang sebagaimana diatur dalam perpres ini," katanya.

Ditegaskan, dengan adanya Perpres Supervisi ini, aparat penegak hukum (APH) lain tidak memiliki alasan untuk tidak bekerja sama dengan KPK dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

"Dengan adanya perpres supervisi ini maka tidak ada alasan lagi bagi pihak APH lainnya untuk tidak bekerja sama dengan KPK dalam penanganan perkara yang telah ditetapkan disupervisi oleh KPK," katanya.

Hal senada dikatakan Plt Jubir KPK Ali Fikri. Dikatakan, UU Nomor 19 Tahun 2019 memberikan tugas pokok kepada KPK untuk melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi.

"KPK tentu menyambut baik dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tertanggal 20 Oktober 2020 tersebut," katanya.

Dikatakan, KPK berhadap koordinasi dan supervisi antara KPK dan aparat penegak hukum lain akan semakin kuat dengan hadirnya Perpres tersebut. Dengan demikian, upaya memberantas korupsi dapat semakin maksimal.

"KPK berharap ke depan koordinasi dan supervisi KPK dengan aparat penegak hukum lainnya semakin kuat dan bersinergi dalam bersama-sama memberantas tindak pidana korupsi," katanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Agroindustri Kopi Kerinci, Bangkit di Tengah Pandemi

Kopi Kerinci menembus pasar Eropa. Ekspor perdana kopi 15,9 ton biji kopi kering Arabika Kerinci produksi KT Koerintji Barokah ke Belgia dilakukan Juli lalu.

NASIONAL | 28 Oktober 2020

Sumut Klaim Angka Kesembuhan Covid-19 di Atas Nasional

Kasus Covid-19 aktif menunjukkan tren penurunan, positivity rate sebesar 9,87 persen, recovery rate sebesar 80,17 persen, mortality rate 4,1 persen.

NASIONAL | 28 Oktober 2020

Banten Keluar dari Zona Merah Covid-19

Seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten saat ini sudah kembali ke zona oranye Covid-19, setelah sebelumnya Kota Tangsel berada di zona merah.

NASIONAL | 28 Oktober 2020

Hari Sumpah Pemuda, Seknas Jokowi Dorong Keterwakilan Perempuan Milenial dalam Pemerintahan

Seknas Jokowi berharap pemerintah secara konsisten dan masif melibatkan kaum perempuan Indonesia, untuk membangun negeri.

NASIONAL | 28 Oktober 2020

Masyarakat Diminta Tes PCR Saat Pulang Dari Perjalanan Wisata

Masyarakat diharapkan melakukan pemeriksaan kesehatan dengan metode polymerase chain reaction (PCR) jika tetap berwisata.

NASIONAL | 28 Oktober 2020

Puan: Sumpah Pemuda Momentum Perkuat Persatuan dan Gotong Royong

Puan berharap generasi muda Indonesia dapat menjadi salah satu pilar yang melahirkan semangat kebangkitan dalam menghadapi pandemi Covid-19.

NASIONAL | 28 Oktober 2020

Dukung Percepatan Pemulihan Ekonomi, Trakindo Luncurkan Komitmen Cepat dan Pasti

Trakindo terus beradaptasi dan berinovasi untuk menghadirkan layanan dan produk unggulan yang dapat berkontribusi positif pada kemajuan bisnis pelanggan

NASIONAL | 28 Oktober 2020

Peringati Sumpah Pemuda, Kemendikbud Gelar Tapak Tilas Sejarah Pergerakan Kemerdekaan Indonesia secara Virtual

Melalui kegiatan ini, Puspeka Kemendikbud mengajak generasi muda untuk mengingat pengorbanan pahlawan kemerdekaan agar menguatkan rasa nasionalisme.

NASIONAL | 28 Oktober 2020

Kejaksaan Agung Diminta Optimalkan Sita Aset Koruptor Jiwasraya

Kejaksaan Agung diminta untuk mengoptimalkan sita aset para terdakwa kasus korupsi Jiwasraya.

NASIONAL | 28 Oktober 2020

BPK Apresiasi Putusan MK soal Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitutisi (MK) terkait pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

NASIONAL | 28 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS