Politisi Golkar: Ancaman Mendagri Sebagai Pengingat Penegakan Protokol Kesehatan
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

Politisi Golkar: Ancaman Mendagri Sebagai Pengingat Penegakan Protokol Kesehatan

Minggu, 22 November 2020 | 20:54 WIB
Oleh : Robertus Wardy / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Politisi Partai Golkar Zulfikar Arse Sadikin menilai instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang memuat sanksi pemberhentian bagi kepala daerah sangat penting. Instruksi tersebut ditujukan untuk mengingatkan kepala daerah agar tidak lengah dalam menegakkan protokol kesehatan wabah virus corona atau Covid 19.

"Ini upaya pemerintah pusat untuk mengingatkan dan mengajak kepala daerah tidak lengah sedikitpun dalam menegakkan protokol kesehatan. Termasuk mencegah kerumunan massa yang berpotensi penularan demi melindungi kesehatan warga dan menjaga keselamatan rakyat,” kata Zulfikar di Jakarta, Minggu (22/11/2020).

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar menilai instruksi Tito itu sebagai upaya pemerintah pusat agar kepala daerah taat aturan. Hal itu karena sudah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

"Ini juga upaya pemerintah pusat untuk menekankan tentang kewajiban kepala daerah menaati dan menjalankan peraturan perundang-undangan. Ketika tidak taat, termasuk lalai, diingatkan aturan UU yang menegaskan adanya sanksi ," ujar Zulfikar.

Dia meminta agar instruksi Mendagri tidak disalahartikan dengan berbagai spekulasi macam-macam. Instruksi itu juga tidak melampaui kewenangannya sebagai Mendagri.

"Instruksi Mendagri itu sendiri tentu tidak bisa menjadi dasar hukum pemberhentian kepala daerah. Pemberhentian kepala daerah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 yang diingatkan di dalam instruksi Mendagri tersebut,” tutup Zulfikar.

Sebelumnya, Tito Karnavian menerbitkan instruksi penegakan protokol kesehatan kepada kepala daerah untuk mengendalikan Covid-19. Ia mengingatkan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 78 ada sanksi pemberhentian jika kepala daerah melanggar sumpah jabatan dan atau tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.



Sumber:BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Survei SRMC, Eri Cahyadi Lebih Populer Ketimbang Machfud Arifin

Berdasarkan hasil survei, calon wali kota Eri Cahyadi disebut-sebut lebih populer ketimbang Machfud Arifin.

NASIONAL | 22 November 2020

BMKG: 30 Provinsi Berpotensi Dilanda Cuaca Ekstrem Pekan Ini

BMKG memperkirakan cuaca ekstrem yang ditandai hujan dengan intensitas lebat akan melanda 30 provinsi di Indonesia pekan ini.

NASIONAL | 22 November 2020

Menpora Puji Kepri Jadikan Panahan Olahraga Unggulan

Menpora mengapresiasi Kepri melirik cabor yang mempersembahkan medali perak di Olimpiade Seoul 1988.

NASIONAL | 22 November 2020

Granat yang Ditemukan di Timika Tidak Diketahui Asal Usulnya

Granat tersebut ditemukan oleh Nanang Riyadi (39), seorang pekerja Jembatan Waker II saat mengecek tabung oksigen di bawah jembatan.

NASIONAL | 22 November 2020

PJJ Bisa Dibuat Menyenangkan agar Siswa Tak Jenuh

Guru bisa membuat permainan dan menggunakan cara-cara kreatif lainnya untuk membuat kegiatan PJJ menjadi lebih menyenangkan bagi siswa.

NASIONAL | 22 November 2020

Polisi Terus Lakukan Penyelidikan Unsur Pidana Pelanggaran Protokol Kesehatan di Petamburan

Penyidik telah memeriksa 16 orang untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan tindak pidana pelanggaran protokol kesehatan kegiatan Rizieq Syihab, di Petamburan.

NASIONAL | 22 November 2020

Kasusnya Akan Digelar, FPI: Kita Ikuti Proses Ketidakadilan Ini

Yanuar mengingatkan setiap orang memiliki hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelanggaran kekarantinaan—apapun alasannya.

NASIONAL | 22 November 2020

Tim Supervisi KPK Kaji Keterlibatan Pihak Lain di Skandal Djoko Tjandra

Tim supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi pada saat ini sedang menelaah dan mengkaji berkas dokumen skandal Djoko Tjandra.

NASIONAL | 22 November 2020

Gubernur Sumut Kembali Tegaskan Bakal Bubarkan Kerumunan Massa

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi kembali menegaskan akan membubarkan aksi kerumunan massa di tengah pandemi Covid-19.

NASIONAL | 22 November 2020

UMK Seluruh Kabupaten/Kota di Banten Naik 1,5%

Gubernur Banten Wahidin Halim telah resmi menerbitkan Surat Keputusan (SK) penetapan UMK 2021.

NASIONAL | 22 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS