BPN: Kuasa Hukum Prabowo Berhasil Buktikan Kecurangan TSM
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

BPN: Kuasa Hukum Prabowo Berhasil Buktikan Kecurangan TSM

Selasa, 25 Juni 2019 | 13:38 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade menilai, tim kuasa hukum pasangan 02 berhasil membuktikan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di dalam persidangan yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK). Saat ini, publik tinggal menunggu putusan MK, apakah akan menerima atau menolak dalil gugatan yang diajukan.

"Kami melihat tim kuasa hukum berhasil membuktikan kecurangan TSM," kata Andre Rosiade dalam diskusi "Nalar Konstitusi Progresif vs Nalar Konstitusi Kalkulator" di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Di dalam persidangan, menurut Andre, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga tidak bisa menjawab Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui formulir C7. KPU pun sampai sidang berakhir tidak mau menyerahkan C7 ke MK.

Di sisi lain, dalam sidang juga terbukti bagaimana peran Sekjen PDIP Hasto Kristianto telah membangun argumentasi di hadapan saksi TPS yang menstigmatisasi bahwa pendukung 02 Prabowo-Sandiaga adalah pendukung khilafah dan anti-Pancasila.

Sebelumnya, sembilan hakim MK telah menetapkan bahwa sidang pembacaan hasil putusan sengketa PHPU Pilpres yang diajukan Prabowo-Sandi akan dilakukan pada Kamis, 27 Juni 2019. MK membacakan satu hari lebih awal dari batas waktu maksimal yang sudah ditentukan dalam Peraturan MK.

Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan jadwal pembacaan PHPU Pilpres tanggal 27 Juni merupakan keputusan dari hakim konstitusi dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) yang dilakukan pada Senin (24/6).

"Ya, berdasarkan keputusan RPH hari ini, sidang pleno pengucapan putusan akan digelar pada Kamis, 27 Juni 2019 mulai pukul 12.30 WIB," ujar Fajar Laksono.

Fajar mengatakan pertimbangan hakim karena mereka merasa sudah siap membacakan putusan PHPU Pilpres tersebut tanggal 27 Juni. Meskipun demikian, kata dia, RPH hakim terus berlanjut sampai tanggal 26 Juni 2019.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


BERITA LAINNYA

Kapolda Metro Jaya Larang Demo di MK pada 27 Juni

Penyampaian aspirasi di MK pada 27 Juni 2019 berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

POLITIK | 25 Juni 2019

Kuasa Hukum Prabowo Yakin MK Diskualifikasi Jokowi-Ma'ruf

"Asas pemilu luber jujur dan adil. Jadi yang dijaga MK adalah apakah penyelenggaraan pemilu sejalan dengan asas itu. Itu amanah UUD," kata Denny.

POLITIK | 25 Juni 2019

BPN Tepis Isu Adanya Deal Politik Gerindra dengan Kubu Jokowi

BPN juga memastikan bahwa ada waktunya pertemuan antara dua tokoh yakni Prabowo dengan Jokowi.

POLITIK | 25 Juni 2019

PAN dan Demokrat Tidak Perlu Masuk Koalisi Jokowi

Ray Rangkuti mengusulkan agar PAN dan Demokrat tidak diajak masuk dalam koalisi Jokowi. Pasalnya, partai pendukung Jokowi-KH Ma'ruf Amin sudah besar dan kuat.

POLITIK | 25 Juni 2019

Putusan PHPU Pilpres Dibacakan 27 Juni, KPU: Jangan Didramatisasi

Pertimbangan hakim karena mereka merasa sudah siap membacakan putusan PHPU Pilpres tersebut tanggal 27 Juni.

POLITIK | 25 Juni 2019

Hadapi Putusan MK soal Sengketa Pilpres, Semua Pihak Diminta Tak Delegitimasi MK

MK sudah menetapkan pembacaan hasil putusan sengketa Pilpres 27 Juni 2019

POLITIK | 24 Juni 2019

September 2020, 9 Provinsi Gelar Pilkada Serentak

Sembilan provinsi akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada September 2020

POLITIK | 24 Juni 2019

Gerindra Sarankan Pendukungnya Berdoa di Masjid

Gerindra meminta kepada para pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berdoa di masjid masing-masing.

POLITIK | 24 Juni 2019

PBNU Imbau Masyarakat Akhiri Perpecahan Usai Keputusan MK

Helmy memandang fenomena masyarakat setelah pilpres berlangsung, masih terdapat perpecahan di tingkat kehidupan sosial.

POLITIK | 24 Juni 2019

Ini Alasan KPU Gelar Pilkada Serentak 23 September 2020

Alasan pilkada serentak digelar pada 23 September 2020 mendatang adalah karena alasan teknis.

POLITIK | 24 Juni 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS