Munas Golkar Sebaiknya Setelah Agenda Politik Selesai
INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

Munas Golkar Sebaiknya Setelah Agenda Politik Selesai

Sabtu, 6 Juli 2019 | 15:02 WIB
Oleh : Yustinus Paat / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Politisi Senior Partai Golkar Ridwan Hisjam menganjurkan agar Musyawarah Nasional Partai Golkar sebaiknya diselenggarakan setelah semua agenda politik nasional selesai dilaksanakan. Agenda politik nasional yang dimaksud Ridwan adalah tahapan pileg dan pilpres sampai dengan pelantikan para wakil rakyat dan presiden-wakil presiden terpilih.

"Sebaiknya Munas Golkar dilaksanakan setelah semua agenda politik sudah selesai sehingga bisa mengevaluasi menyeluruh pada saat Munas tersebut," ujar Ridwan saat dihubungi, Sabtu (6/7/2019).

Menurut Ridwan, ketika Munas digelar setetah terselesainya agenda politik, maka evaluasinya bisa komprehensif. Apalagi, kata dia, kepemimpinan Ketum Airlangga Hartarto berlangsung hingga Desember 2019.

"Jadi, satu paket sampai dengan pelantikan DPR dan presiden terpilih. Nah, ketika Munas nanti akan dievaluasi secara menyeluruh, bagaimana kontribusi dan hasil pilpres dan pileg Partai Golkar. Kemudian juga bagaimana keberadaan Golkar di DPR-MPR dan pemerintahan, termasuk perolehan meteri berapa," terang dia.

Terkait waktu Munas Golkar, Ridwan mengaku tidak menjadi masalah jika dipercepat atau tetap dilaksanakan pada Desember 2019. Namun, dia berharap kalau pun dipercepat, tetap dilakukan pasca pelantikan presiden dan wakil presiden pada Oktober 2019.

"Yang terpenting, digelar Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas terlebih dahulu. Nanti, Rapimnas bisa memutuskan waktu munasnya, apakah dipercepat atau tetap pada Desember 2019. Rapimnas juga bisa membahas syarat-syarat calon ketua umum berikutnya, yang mampu menjadikan Golkar pemenang di Pemilu 2024 nanti," ungkap dia.

Anggota Fraksi Golkar lima periode ini juga menegaskan, rekomendasi syarat calon ketua umum yang akan dipilih di Munas, harus bersih dari kasus hukum, agar tidak mengulang kasus Setya Novanto yang diturunkan di tengah jalan akibat tersangkut kasus korupsi E-KTP.

Selain ketua umum, Sekjen Golkar Idrus Marham juga tersangkut kasus korupsi. Menurutnya, hingga saat ini baru dua calon ketua umum yang serius untuk maju mencalonkan diri, yakni ketua umum petahana Airlangga, dan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.

“Ketua umum adalah figur partai yang tidak boleh mengulang kejadian sebelumnya, yang bermasalah hukum, setiap yang terindikasi tidak boleh ditempatkan di etalase, harus memenuhi syarat PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela), jangan kader yang cacat,” pungkas politisi berdarah Bugis ini.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

PKB Harapkan Dapat Posisi Tiga Menteri

PKB mengharapkan setidaknya kader mereka bisa duduk sebagai Menteri di Kemdes, Kemdikbud dan Kemtan.

POLITIK | 6 Juli 2019

GKR Hemas Sebut Anggota DPD RI 2019-2024 Lebih Menjanjikan

Sekiar 70 persen orang muda, 30 persen perempuan, dan sekitar 80 persen punya pengalaman politik.

POLITIK | 6 Juli 2019

Rekapitulasi Elektronik Dapat Meminimalisir Manipulasi dan Kesalahan Teknis

Penerapan e-recap bisa meminimalisir manipulasi dan kesalahan teknis dan penghitungan dan rekapitulasi suara.

POLITIK | 6 Juli 2019

PHPU Pileg, KPU Serahkan 100 Boks Alat Bukti

KPU menyerahkan 100 lebih alat bukti ke Mahkamah Konstitusi untuk menghadapi 260 sengketa sengketa perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi.

POLITIK | 6 Juli 2019

PHPU Pileg, KPU Siapkan 5 Tim Kuasa Hukum

KPU telah menyiapkan 5 tim kuasa hukum untuk menghadapi sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

POLITIK | 6 Juli 2019

Jokowi-Prabowo Dipastikan Rekonsiliasi, Ma’ruf: Tunggu Saja Saatnya

Rekonsiliasi antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto semakin pasti diungkapkan Wapres terpilih Ma'ruf Amin.

POLITIK | 5 Juli 2019

Pengamat: Ketum Menentukan Arah Gerak Parpol

Pengamat politik dari Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat, Muradi menilai, peran ketua umum partai politik sangat penting dalam perpolitikan Indonesia.

POLITIK | 5 Juli 2019

Kader Golkar yang Ingin Maju Ketum Diharapkan Berkompetisi Secara Sehat

Kader Partai Golkar (PG) yang menginginkan maju sebagai ketua umum (ketum) diharapkan berkompetisi secara sehat.

POLITIK | 5 Juli 2019

Siap Jadi Caketum Golkar, Bamsoet Minta Izin ke Airlangga dan Sowan ke Senior

Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengatakan kesiapannya untuk maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) mendatang

POLITIK | 5 Juli 2019

Perolehan Kursi Golkar Turun, Kepemimpinan Airlangga Dievaluasi

Politisi senior Partai Golkar Yorrys Raweyai mengatakan kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar segera dievalusi.

POLITIK | 5 Juli 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS