Inilah Pasal Tatib DPD yang Picu Ricuh
INDEX

BISNIS-27 447.922 (0.22)   |   COMPOSITE 5096.45 (-4.63)   |   DBX 966.383 (0.26)   |   I-GRADE 139.404 (0.54)   |   IDX30 427.333 (0.82)   |   IDX80 113.424 (-0.07)   |   IDXBUMN20 292.954 (-1.76)   |   IDXG30 119.109 (0.49)   |   IDXHIDIV20 379.033 (0.39)   |   IDXQ30 124.381 (0.25)   |   IDXSMC-COM 220.154 (-1.19)   |   IDXSMC-LIQ 258.539 (-0.54)   |   IDXV30 108.161 (-0.91)   |   INFOBANK15 830.634 (2.07)   |   Investor33 372.738 (0.67)   |   ISSI 150.924 (0.03)   |   JII 548.46 (1.53)   |   JII70 187.38 (0.16)   |   KOMPAS100 1019.47 (0.03)   |   LQ45 787.196 (1.37)   |   MBX 1409.36 (-1.53)   |   MNC36 279.413 (0.25)   |   PEFINDO25 280.307 (-3.18)   |   SMInfra18 241.86 (0.29)   |   SRI-KEHATI 315.824 (0.31)   |  

Inilah Pasal Tatib DPD yang Picu Ricuh

Rabu, 18 September 2019 | 21:51 WIB
Oleh : Robertus Wardi / JAS

Jakarta, Beritasatu.com – Perebutan pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) mulai panas. Taktik perebuatan​ dimulai dengan pembahasan Tata Tertib (Tatib). Sejumlah nama bakal mengajukan diri sebagai calon seperti Nono Sampono, GKR Hemas, La Nyalla Mattalitti, dan Jimly Asshiddiqie.

Tatib pemilihan telah disahkan dalam sidang paripurna di gedung DPD, Jakarta, Rabu (18/9/2019). Pengesahan Tatib berlangsung dalam rapat paripurna yang ricuh karena hujan interupsi yang tidak mau berbagi kesempatan untuk berbicara.
Tatib akhirnya disahkan, namun banyak anggota yang menolak tatib baru DPD tersebut.

Senator asal Riau Intsiawati Ayus memulai interupsi dengan mempertanyakan apa agenda rapat paripurna, apakah hanya mendengar laporan Badan Kehormatan (BK) mengenai tatib atau langsung pengesahan.

Namun interupsi Intsiawati tidak ditanggapi pimpin rapat yang juga Wakil Ketua DPD RI Ahmad Muqowam. Hal itu membuat anggota lain sahut-sahutan menginterupsi, tetapi tetap tidak dipedulikan Muqowam.

"Interupsi pimpinan ini cacat prosedur," ujar Intsiawati. "Ini pengesahan atau pembacaan laporan? Itu dulu," lanjut Intsiawati.

Senator asal Sulteng, Nurmawati Dewi Bantilan juga menyampaikan interupsi ditengah kegaduhan. Ia terus-menerus menyampaikan interupsinya dan mengatakan agenda pengesahan tatib tidak sah.

"Ini tidak sesuai prosedur. Tanggal berapa panmusnya. Ini melanggar. Ini tidak benar. Rapat tidak sah. Ini melanggar UU. Ini melanggar MD3," kata Nurmawati.

"Panmus kapan. Coba dijelaskan panmus kapan. Ini semena-mena," tambahnya.

Lagi-lagi Muqowan tidak menggubris. Di tengah hujan interupsi yang tidak henti, Muqowam malah mempersilakan Ketua Badan Kehormatan Mervin Sadipun Komber untuk melaporkan rancangan tatib. Hujan interupsi langsung mewarnai ruangan sidang. Tiap anggota DPD langsung berteriak dengan menyalakan mikrofon di meja masing-masing.

Saat itu sejumlah anggota mulai berdiri dan pindah ke meja anggota lain. Saling tunjuk pun terjadi sehingga terjadi aksi saling dorong.

Anggota DPD asal NTT Syafrudin Atasoge menyebut pangkal keributan karena bunyi Pasal 55 Ayat 1 huruf b. Disebutkan calon pimpinan tidak pernah melakukan pelanggaran tatib dan kode etik yang ditetapkan Badan Kehormatan (BK) DPD. Selain itu, calon pimpinan tidak dalam status tersangka.

Dalam Pasal 55, Ayat 1 huruf a menyebutkan calon pimpinan harus menandatangan pakta integritas yang memuat tiga poin. Pertama, mewujudkan penyelenggaraan lembaga negara yang berwibawa, baik, bersih dengan menaati peraturan Tatib dan Kode Etik DPD.

Kedua, tidak melakukan politik uang, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk penyuapan atau gratifikasi.

Ketiga, bersedia diberhentikan sementara oleh BK sesuai ketentuan mekanisme yang berlaku apabila ditemukan pelanggaran sesuai poin pertama dan kedua.

Sementara dalam pasal 54 menyebutkan pimpinan DPD terdiri atas dua mewakili Indonesia wilayah Barat dan dua perwakilan Indonesia wilayah Timur. Pimpinan akan dipilih secara musyawarah mufakat. Namun jika tidak tercapai kata mufakat maka akan dilakukan pemilihan secara pemungutan suara (voting).

"Ributnya karena ada pasal itu. Di samping pembahasan tatib tidak sesuai mekanisme yang ada," jelas Syafrudin.

Informasi yang diperoleh Suara Pembaruan menyebutkan tatib tersebut sasaran utamanya untuk menjegal GKR Hemas. Hal itu karena Hemas pernah diberhentikan oleh BK DPD karena tidak hadir rapat selama enam kali tanpa alasan.

Ketua Badan Kehormatan Mervin Komber membantah adanya pasal tersebut untuk menjegal orang tertentu termasuk Hemas. Menurutnya, pasal itu layak dimunculkan karena anggota yang memang sudah dipecat BK memang tidak layak menjadi pimpinan DPD RI.

"Wajar dong aturan itu harus ada. Masa yang sudah mendapat sanksi BK harus menjadi pimpinan lagi? Buat apa putusan BK kalau tidak dipatuhi," jelas Mervin.

Dia menegaskan tatib itu sudah dibahas menurut mekanisme yang sah di DPD. Dia menolak Tatib itu dibahas secara ilegal.
"Enggak ada itu. Semua mekanisme kita sudah lewati," tutup Mervin.​



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Debat Soal Tata Tertib, Paripurna DPD RI Ricuh

Sempat terjadi kericuhan dengan saling dorong dan hujan interupsi yang tidak dapat dikendalikan.

POLITIK | 18 September 2019

Lagi, Pencari Suaka Protes ke UNHCR Terkait Nasib Mereka

Para pencari suaka meminta UNHCR segera memberikan kepastian terkait nasib mereka, termasuk tempat tinggal sementara.

POLITIK | 18 September 2019

Jokowi: Kemajemukan Adalah Sebuah Kebutuhan

Presiden Jokowi memaknai pengelolaan kemajemukan sebagai suatu keberhasilan sebuah negara.

POLITIK | 18 September 2019

DPD Saring 15 Nama Calon Anggota BPK

DPD akan memberikan 15 nama yang dianggap layak menjadi calon anggota BPK kepada DPR.

POLITIK | 18 September 2019

Ace Sebut Kursi Ketum Golkar Cenderung ke Airlangga

Sosok Airlangga dianggap mumpuni untuk mengawal pembangunan nasional bersama Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin selama lima tahun mendatang.

POLITIK | 18 September 2019

RUU KUHP Segera Disahkan di Paripurna DPR

KUHP peninggalan pemerintah kolonial Belanda dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

POLITIK | 18 September 2019

Pasal "Janji Menikahi" Dihapus dari RUU KUHP

Pasal "karet" itu dikhawatirkan akan memberi ruang pemerasan.

POLITIK | 18 September 2019

Komisi V Setujui Anggaran Kemhub Rp 43,11 T

Anggaran Kementerian Perhubungan tahun 2020 sebesar Rp 43,11 triliun disetujui dan ditetapkan secara sah oleh Komisi V DPR RI.

POLITIK | 18 September 2019

Golkar Academy Dinilai Mampu Hasilkan Kader Berintegritas

Gema Golkar juga akan berkomitmen untuk mengirimkan 10 kader muda Golkar setiap provinsi untuk dapat mengikuti Golkar Academy.

POLITIK | 18 September 2019

Gagasan Golkar Academy Disambut Baik Kader Muda Partai

Selain untuk menciptakan SDM Partai Golkar yang unggul, sekolah kader Partai Golkar menunjukkan citra baik bagi partai Golkar sebagai partai kader.

POLITIK | 18 September 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS