PDIP Puji Kenegarawanan JK yang Tolak Perppu KPK
INDEX

BISNIS-27 448.028 (-0.11)   |   COMPOSITE 5099.84 (-3.39)   |   DBX 964.111 (2.27)   |   I-GRADE 139.821 (-0.42)   |   IDX30 426.948 (0.39)   |   IDX80 113.317 (0.11)   |   IDXBUMN20 291.67 (1.28)   |   IDXG30 118.931 (0.18)   |   IDXHIDIV20 379.8 (-0.77)   |   IDXQ30 124.715 (-0.33)   |   IDXSMC-COM 219.701 (0.45)   |   IDXSMC-LIQ 255.871 (2.67)   |   IDXV30 106.644 (1.52)   |   INFOBANK15 836.821 (-6.19)   |   Investor33 373.706 (-0.97)   |   ISSI 150.561 (0.36)   |   JII 547.285 (1.18)   |   JII70 187.054 (0.33)   |   KOMPAS100 1020.57 (-1.1)   |   LQ45 786.439 (0.76)   |   MBX 1410.93 (-1.57)   |   MNC36 280.006 (-0.59)   |   PEFINDO25 280.13 (0.18)   |   SMInfra18 241.99 (-0.13)   |   SRI-KEHATI 316.197 (-0.37)   |  

PDIP Puji Kenegarawanan JK yang Tolak Perppu KPK

Rabu, 9 Oktober 2019 | 16:48 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / JAS

Jakarta, Beritasatu - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyatakan pihaknya memberikan apresiasi atas kepemimpinan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Termasuk ketika Kalla menyatakan penolakannya atas Perppu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang didorong sejumlah elite nonpemerintahan.

Menurut Hasto, Jusuf Kalla (JK) tidak hanya membuat sejarah sebagai satu-satunya wapres yang pernah menjabat dua kali dengan dua presiden yang berbeda. JK juga sosok negarawan, kenyang asam garam politik, dan dikenal sebagai sosok pengambil keputusan yang cepat dan tepat.

Atas dasar pengalaman JK yang luas tersebut, maka PDIP sangat memahami mengapa dia berulang kali menyatakan menolak Perppu Revisi UU KPK.

“Ketegasan Pak JK di dalam menolak Perppu didukung oleh PDI Perjuangan. Sebab mekanisme konstitusional telah tersedia melalui Mahkamah Konstitusi sehingga jalan ke MK adalah jalan terbaik," kata Hasto, Rabu (9/10/2019).

"Pak JK juga sangat memahami konstruksi hukum nasional di mana KPK merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, dengan sifatnya yang independen, sehingga proses penegakan hukum pemberantasan korupsi tidak bisa diintervensi pihak manapun," bebernya.

Maka kepada para pihak yang mendorong lahirnya Perppu, Hasto menilai hendaknya memahami bahwa konsolidasi ideologi, politik, dan hukum memang wajib dilakukan guna mendukung efektivitas pemerintahan Presiden Jokowi pada periode kedua ini.

Faktanya, revisi UU KPK telah dilakukan dengan keputusan bulat oleh DPR bersama Pemerintah. Hal tersebut juga menunjukkan efektivitas dukungan 60,7 persen kekuatan parpol pengusung Jokowi di parlemen.

"Atas dasar hal tersebut, Perppu bukanlah opsi politik. Presiden Jokowi tidak akan memperlemah basis utama pendukung beliau sendiri yang berasal dari rakyat melalui Pemilu," katanya.

Dipastikan Hasto, PDI Perjuangan bersama koalisi akan terus membangun komunikasi politik dan memperkuat stabilitas politik, hukum, dan ekonomi. “Terima kasih Pak JK atas keputusan yang tegas, tepat, dan mengakar pada tradisi tata pemerintahan yang baik dan konstitusional," tandasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Tiga Kader Golkar Jadi Pimpinan DPD

Usai penetapan, Yorrys mengemukakan apa yang terjadi dengan dirinya bersama Fadel dan Mahyudin hanya kebetulan saja.

POLITIK | 9 Oktober 2019

Inilah Tiga Tokoh Penyelamat Demokrasi Indonesia

John Caine Center menilai Presiden Jokowi, Megawati, dan Prabowo dinilai sebagai sosok pembaru penyelamat demokrasi di Indonesia.

NASIONAL | 9 Oktober 2019

Koalisi Gemuk Bagus untuk Pemerintah, Bahaya untuk Demokrasi

Memudahkan Jokowi untuk mengeksekusi segala kebijakan yang direncanakan. Namun, koalisi pemerintahan yang gemuk justru berpotensi melemahkan demokrasi.

POLITIK | 9 Oktober 2019

Pengamat: Gerindra Tak Punya Pilihan Selain Bergabung dengan Pemerintah

Untuk berada di luar pemerintahan membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit, sementara sumber daya keluarga besar Prabowo Subianto semakin terbatas.

POLITIK | 9 Oktober 2019

PKS Ingatkan Barisan Oposisi Konsisten dan Kritis

Mardani tidak mempermasalahkan jika PKS hanya sendiri menjadi oposisi karena pihaknya yakin akan mengawal pemerintahan bersama rakyat.

POLITIK | 9 Oktober 2019

Bara JP Minta Publik Tidak Paksakan Kehendak kepada Jokowi

Bara JP mendesak publik untuk tidak memaksakan kehendak agar Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK.

POLITIK | 9 Oktober 2019

Jangan Paksa Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Partai Nasdem meminta publik untuk tidak memaksa Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK, tetapi lewat uji materi di MK.

POLITIK | 9 Oktober 2019

Partai Demokrat Berharap Diajak Gabung Kabinet Jokowi-Ma'ruf

"Bicara harapan, tentu harapan kami besar bisa diajak bergabung di kabinet,” ucap Ferdinand.

POLITIK | 9 Oktober 2019

Pezina, Penjudi, dan Pemabuk Dilarang Jadi Calon Kepala Daerah, KPU: Itu Aturan Lama

Selama ini SKCK seolah-olah hanya formalitas.

POLITIK | 7 Oktober 2019

Pelantikan Presiden dan Wapres Tidak Bisa Dipercepat atau Diundur Sehari

Potensi gangguan dari pihak tertentu terkait agenda pelantikan 20 Oktober 2019 memang bisa terjadi.

POLITIK | 9 Oktober 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS