Pengamat: Pilkada 2020 Berpotensi Inefisiensi dan Minim Legitimasi
INDEX

BISNIS-27 434.176 (-7.64)   |   COMPOSITE 4917.96 (-75.2)   |   DBX 928.196 (-4.7)   |   I-GRADE 130.286 (-2.42)   |   IDX30 412.166 (-7.85)   |   IDX80 107.727 (-2.08)   |   IDXBUMN20 269.265 (-5.95)   |   IDXG30 115.773 (-2.53)   |   IDXHIDIV20 368.481 (-6.65)   |   IDXQ30 120.761 (-2.3)   |   IDXSMC-COM 210.292 (-3.36)   |   IDXSMC-LIQ 235.988 (-6.09)   |   IDXV30 101.893 (-2.12)   |   INFOBANK15 773.605 (-13.29)   |   Investor33 359.92 (-6.34)   |   ISSI 144.524 (-2.29)   |   JII 524.265 (-9.92)   |   JII70 177.451 (-3.41)   |   KOMPAS100 962.885 (-17.72)   |   LQ45 754.177 (-14.18)   |   MBX 1360.94 (-22.87)   |   MNC36 269.191 (-4.78)   |   PEFINDO25 256.961 (-5.33)   |   SMInfra18 232.003 (-3.35)   |   SRI-KEHATI 302.863 (-5.05)   |  

Pengamat: Pilkada 2020 Berpotensi Inefisiensi dan Minim Legitimasi

Rabu, 3 Juni 2020 | 23:45 WIB
Oleh : Robertus Wardi / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Pengamat komunikasi politik Arif Susanto menilai keputusan pemerintah, DPR bersama KPU untuk tetapngototmenyelenggarakan Pilkada pada 9 Desember 2020 cukup ceroboh dan tanpa perhitungan matang. Kecerobohan semacam itu berpeluang menghasilkan inefisiensi, bahkan dapat mengorbankan kualitas demokrasi.

"Keputusan yang sangat berisiko," kata Arif di Jakarta, Rabu (3/6/2020).

Ia menjelaskan empat alasan mengapa Pilkada 9 Desember terlalu berisiko. Pertama, belum ada protokol jelas tentang penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi. Penyusunan protokol serupa membutuhkan dua pertimbangan penting. Selain sesuai dengan standar kesehatan, hal ini juga menuntut dukungan politik pemerintah dan DPR. Hal terakhir mungkin memerlukan waktu lebih lama, padahal tahapan pilkada yang sempat tertunda harus segera dilanjutkan.

Kedua, terdapat risiko kesehatan yang sulit diantisipasi, kendati Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 merestui Pilkada 2020. Tahapan seperti penetapan calon, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi berpotensi menarik perhatian dan memicu pengumpulan massa. Selain risiko keamanan, risiko kesehatan dapat meningkatkan potensi kerawanan.

Ketiga, Pilkada 2020 berpotensi menjadi yang termahal sekaligus inefisien. Hal ini terutama karena KPU mengajukan tambahan anggaran Rp 535,981 miliar untuk alat pelindung diri (APD). Sementara mereka tidak bisa menjamin pilkada akan bebas risiko kesehatan. Perubahan APBN juga membutuhkan waktu pembahasan. Artinya, pemaksaan ini berdampak inefisiensi waktu dan uang.

Keempat, dalam kondisi serba darurat, hampir seluruh tahapan pilkada tidak dapat dilaksanakan secara optimal sehingga dapat menurunkan kualitas pilkada. Ketika kontrol dan pengawasan sulit dijalankan, penyelenggara pilkada menjadi permisif terhadap pelanggaran. Begitu pula dengan tingkat partisipasi yang terbatas, legitimasi hasil pilkada layak untuk dipertanyakan inklusinya.

"Memaksakan penyelenggaraan Pilkada pada 2020 hanya akan memenuhi hasrat kuasa elite dengan merisikokan kesehatan warga. Selain konyol, hal ini mengesankan bahwa penyelenggara Pilkada berada di bawah tekanan politik untuk memaksakan putusan tersebut," ujar Arif yang juga analis politik pada Exposit Strategic.



Sumber:BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Pemerintah dan DPR Sepakati Penyesuaian Anggaran Pilkada 2020

Komisi II meminta KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk melakukan restrukturisasi terhadap anggaran yang dialokasikan untuk setiap tahapan Pilkada.

POLITIK | 3 Juni 2020

Puan Maharani Minta Kampus Lakukan Kajian Ilmiah Hadapi Covid-19

Di bidang lain, menurut Puan, inovasi dan penemuan kampus dinanti masyarakat.

POLITIK | 3 Juni 2020

Bawaslu: Pilkada 9 Desember Berpotensi Melahirkan Malpraktik

Bawaslu juga menilai penyelenggaraan Pilkada ditengah pandemi Covid 19 juga bisa menimbulkan partisipasi dan penyelenggaraan yang menurun.

POLITIK | 3 Juni 2020

Rapat Kerja Pembahasan Anggaran Pilkada Digelar Tertutup

KPU mengajukan tambahan anggaran yang cukup besar sekitar Rp535 miliar untuk pembelian APD.

POLITIK | 3 Juni 2020

Tanpa Dihadiri Perwakilan Fraksi PD, Baleg Rapat Bahas RUU Ciptaker

Meski tanpa fraksi Partai Demokrat, rapat tetap dilanjutkan karena sudah memenuhi kuorum.

POLITIK | 3 Juni 2020

Bertemu Tokoh Agama, Presiden Sampaikan Kebijakan Penanganan Covid-19

Presiden Jokowi menyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah terkait penanganan virus corona (Covid-19).

POLITIK | 2 Juni 2020

Ketua Komisi II: Pilkada Harus Tetap Berjalan Meskipun di Tengah-tengah Covid-19

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengakui keputusan menetapkan Pilkada mundur dari 23 September menjadi 9 Desember 2020 adalah keputusan sulit.

POLITIK | 2 Juni 2020

Menpan RB Bagikan Masker di Jalanan

Tjahjo membagikan masker berwarna merah putih bergambar siluet garuda kepada pengguna jalan yang sedang berhenti di lampu merah.

POLITIK | 2 Juni 2020

Sejarah Bung Karno di Bidang Seni dan Arsitektur

Ketika menjadi presiden, kata Yuke, Soekarno banyak memperkerjakan arsitek dalam negeri sendiri dalam mewujudkan ide-idenya.

POLITIK | 2 Juni 2020

Waket Komisi VIII: Penundaan Ibadah Haji Tidak Dikonsultasikan dengan DPR

Meskipun tanpa konsultasi, Ketua Komisi VIII DPR Tb. Ace Hasan Syadzily mendukung keputusan Kementerian Agama menunda pelaksanaan ibadah haji 2020.

POLITIK | 2 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS