Perludem Gugat soal Ambang Batas karena Dinilai Tak Proporsional
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Perludem Gugat soal Ambang Batas karena Dinilai Tak Proporsional

Jumat, 26 Juni 2020 | 23:59 WIB
Oleh : Robertus Wardi / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melakukan gugatan uji materi (judicial review) terhadap ketentuan ambang batas masuk parlemen atau yang biasa disebut parliamentary threshold (PT). Gugatan telah didaftarkan di Mahkamah Konstitusi pada Kamis (25/6/2020).

Direktur Eksekutif Titi Anggraini uji materi terhadap ambang batas parlemen ini bukan berarti Perludem tidak setuju pada penerapan ambang batas parlemen. Melainkan, masalah besaran ambang batas yang basis penentuannya mengabaikan prinsip pemilu proporsional. Kemudian tiap pemilu cenderung mengalami peningkatan tanpa akuntabilitas metode penentuan yang rasional.

"Dalam penentuan besaran ambang batas parlemen diperlukan metode penghitungan yang jelas dan mengedepankan proporsionalitas pemilu," kata Titi di Jakarta, Jumat (26/6/2020).

Ia mengutip rumusan Tageepara pada tahun 2002 yang memuat metode penghitungan besaran ambang batas efektif (effective threshold). Rumusan ini dapat dijadikan rujukan dalam penentuan besaran ambang batas parlemen. Metode ini melibatkan tiga variabel utama yaitu rata-rata besaran alokasi kursi per-daerah pemilihan (district magnitude), jumlah daerah pemilihan dan jumlah kursi parlemen.

"Dalam praktik selama ini, penentuan angka ambang batas parlemen dalam undang-undang pemilu tidak pernah didasarkan pada basis perhitungan yang transparan, terbuka, dan sesuai dengan prinsp pemilu proporsional," jelas Titi Anggraini.

Menurutnya, prinsip menjaga proporsionalitas atau keberimbangan hasil pemilu legislatif menjadi tujuan utama dari diajukannya uji materi mengenai ketentuan ambang batas parlemen di undang-undang pemilu. Sebagai negara yang menerapkan sistem pemilu proporsional di pemilu legislatif, sudah sepatutnya proporsionalitas harus terpenuhi secara baik.

Terlebih lagi Pasal 22 E UUD 1945 secara tegas menyebutkan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap llima tahun sekali.

"Keberadaan ambang batas parlemen dalam praktiknya sedikit banyak mengganggu prinsip adil. Utamanya keadilan dalam konversi suara ke kursi bagi partai politik selaku peserta pemilu dan juga bagi pemilih yang memberikan suaranya. Untuk itu, dengan diajukannya uji materi ketentuan ambang batas parlemen ini ke Mahkamah Konstitusi. Harapannya dapat semakin mempertegas dan menjaga proporsionalitas pemilu di Indonesia ke depan," tutup Titi Anggraini.

Sebagaimana diketahui ketentuan PT sudah berlaku sejak Pemilu 2009 sampai dengan Pemilu 2019 lalu dengan besaran yang berbeda-beda. Pada Pemilu 2009 besaran ambang batas parlemen adalah 2,5 persen. Kemudian naik menjadi 3,5 persen di Pemilu 2014, dan 4 persen pada Pemilu 2019.

Sejak 2009 hingga 2019 ambang batas parlemen hanya berlaku pada level Pemilu DPR saja. Akibatnya, setiap partai politik yang ingin mendapatkan kursi DPR harus memperoleh suara sah nasional sebesar persentase ambang batas parlemen yang berlaku. Sedangkan bagi partai politik yang tidak memenuhi ambang batas tersebut, tidak bisa diikutsertakan dalam konversi suara ke kursi dan suaranya terbuang begitu saja (wasted vote).



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Politisi Demokrat Sebut Perumusan RUU HIP Sangat Cepat

Anggota Baleg DPR dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menyebut perumusan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) sangat cepat

POLITIK | 26 Juni 2020

DPR Dukung Pengembangan Produksi di Kalteng

Ketua Komisi V DPR, Lazarus menyatakan, pihaknya mendukung penuh langkah pemerintah yang ingin memaksimalkan produk pangan nasional di Kalteng

POLITIK | 26 Juni 2020

Mahfud MD: Dana Pilkada Sudah Cair, Namun Belum Transfer ke Daerah

Menurut Mahfud MD, dana pilkada sesungguhnya sudah cair tetapi belum ditransfer ke daerah. Alasannya, pencairan menunggu rincian kebutuhan dari KPU daerah.

POLITIK | 26 Juni 2020

AHY: Partai Demokrat Tidak Mau Mainkan Politik Identitas

AHY menyatakan sikap Partai Demokrat berada di tengah-tengah, tidak ekstrem kiri dan kanan.

POLITIK | 26 Juni 2020

Tolak RUU HIP, AHY Ingatkan Pentingnya Penanganan Covid-19

AHY menegaskan partainya menolak RUU HIP untuk dibahas menjadi UU. AHY mengingatkan pentingnya penanganan Covid-19 daripada pembahasan RUU HIP.

POLITIK | 26 Juni 2020

Presiden Jokowi Ikuti Pembukaan KTT ke-36 ASEAN

Dengan tema "ASEAN yang Kohesif dan Responsif" Presiden Jokowi dan para pemimpin di kawasan ASEAN akan membahas sejumlah inisiatif dan kerja sama.

POLITIK | 26 Juni 2020

Sekum Bamusi: Pihak yang Tuduh PDIP Komunis Salah Minum Obat

Megawati sudah menegaskan menempuh jalur hukum.

POLITIK | 26 Juni 2020

Basarah: Kami Memang Kecewa, Tetapi Takkan Terprovokasi

Ahmad Basarah menyatakan pihaknya merasa kecewa dengan dugaan tindak pidana pembakaran bendera partainya dalam demonstrasi di depan Gedung DPR, Rabu (24/6/2020)

POLITIK | 26 Juni 2020

Hari Anti Narkoba, Puan Minta Indonesia Perkuat Kerja Sama Global Berantas Narkoba

Puan mengatakan, kejahatan penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, atau narkoba, umumnya bersifat lintas negara.

POLITIK | 26 Juni 2020

Pembakaran Bendera, Sekjen PDIP: Jangan Coba-coba Menguji Kesabaran Revolusioner Kami

"Kami Nasionalis-Soekarnois yang selalu berjuang untuk bangsa dan negara," kata Hasto.

POLITIK | 26 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS