Anggota DPD: Lanjutan Pilkada Harus Utamakan Keselamatan
INDEX

BISNIS-27 441.115 (-6.71)   |   COMPOSITE 4999.36 (-65.27)   |   DBX 926.724 (-1.92)   |   I-GRADE 133.264 (-2.43)   |   IDX30 420.076 (-6.65)   |   IDX80 109.661 (-1.57)   |   IDXBUMN20 278.261 (-5.6)   |   IDXG30 116.81 (-1.43)   |   IDXHIDIV20 376.476 (-5.76)   |   IDXQ30 123.185 (-2.27)   |   IDXSMC-COM 212.981 (-1.87)   |   IDXSMC-LIQ 238.919 (-2.11)   |   IDXV30 103.357 (-0.89)   |   INFOBANK15 795.289 (-18.41)   |   Investor33 366.258 (-6.17)   |   ISSI 146.103 (-1.34)   |   JII 529.041 (-5.13)   |   JII70 179.515 (-1.95)   |   KOMPAS100 981.638 (-15.57)   |   LQ45 767.973 (-11.6)   |   MBX 1387.12 (-20.31)   |   MNC36 275.074 (-4.8)   |   PEFINDO25 260.463 (-1.57)   |   SMInfra18 237.109 (-3.79)   |   SRI-KEHATI 309.505 (-5.9)   |  

Anggota DPD: Lanjutan Pilkada Harus Utamakan Keselamatan

Senin, 29 Juni 2020 | 21:23 WIB
Oleh : Robertus Wardi / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menggelar rapat kerja bersama KPU dan Bawaslu secara virtual di Jakarta, Senin (29/6/2020). Rapat yang membahas lanjutan Pilkada serentak 2020, dihadiri Ketua KPU Arief Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan serta para anggota Komite I DPD.

Dalam kesimpulan rapat yang dibacakan Ketua Komite I, Agustin Teras Narang menyatakan KPU dan Bawaslu harus benar-benar memperhatikan tingkat kerawanan daerah sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Selain itu, Komite I DPD sepakat dengan KPU dan Bawaslu bahwa keberlanjutan pelaksanaan pilkada serentak harus benar-benar mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan masyarakat di atas kepentingan apapun.

“Pandemi Covid-19 telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda. Kemudian meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Maka lanjutan tahapan Pilkada harus mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat,” kata Teras Narang.

Dia mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya di tengah pandemi ke Surabaya pada Kamis (25/06/2020). Saat itu, Jokowi mengingatkan dengan tegas bahwa Indonesia berada pada kondisi krisis kesehatan dan ekonomi. Pernyataan seperti itu sudah berulangkali ditekankan Presiden menyangkut kesamaan persepsi dan perasaan memandang krisis kesehatan dan ekonomi.

Menurut Teras Narang, pernyataan Presiden Jokowi tersebut, mestinya menyadarkan semua pihak untuk segera bersatu menghadapi pandemi dan krisis ekonomi yang mengikuti. Teras mengajak semua pihak agar ajakan Presiden dilihat sebagai sebuah seruan kewaspadaan sekaligus kerjasama. Terutama dalam kerjasama dan konsentrasi dalam mencegah serta mengatasi dampak pandemi Covid-19 yang mendorong pada krisis ekonomi.

“Baiknya perhatian dan sikap Presiden Jokowi di Surabaya ini, dibaca sebagai ajakan bersatu untuk mengutamakan keselamatan rakyat lewat fokus pada penanganan pandemi yang sejalan dengan upaya mencegah krisis ekonomi. Termasuk dengan meninjau kembali agenda pilkada di akhir tahun,” tutur Teras.

Anggota Komite I DPD Abraham Liyanto meminta agar Pilkada 2020 ditunda saja ke 2021. Di samping karena masih ada wabah Covid-19, penundaan harus dilakukan supaya masyarakat bisa fokus ke pemulihan ekonomi.

“Sikap Komite I sudah tegas dari awal dan tidak berubah sampai saat ini yaitu menolak atas pelaksanaan Pilkada Serentak lanjutan yàng akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Komite I tetap mengusulkan dilaksanakan pada tahun 2021 untuk menjaga dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan efesiensi anggaran Pilkada,” ujar Abraham.

Jika dipaksa diteruskan, dia mengusulkan agar penetapan keserentakan dalam Pilkada 2020 perlu direvisi. Kata keserentakan tidak perlu dipakai lagi dan diganti dengan Pilkada parsial. Artinya hanya daerah-daerah yang masuk zona hijau atau aman yang tetap menggelar Pilkada. Sementara daerah yang tidak masuk dalam zona tersebut, tidak perlu dilanjutkan.

“Keserentakan cukup untuk daerah zona hijau saja. Yang belum zona hijau, ditunda saja,” ujar Abraham.

Abraham yang merupakan senator dari Propinsi Nusa Tenggara Timur ini memberi saran jika dari 270 daerah yang melaksanakan Pilkada, hanya 100 daerah saja yang masuk zona hijau maka terhadap daerah itu saja yang dilakukan Pilkada. Sisanya ditunda tahun depan, sampai memberikan daerah-daerah tersebut agar bisa bebas dari Covid 19.

“Supaya Pilkada benar-benar aman dari penyebaran Covid 19,” tegas Abraham.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan menegaskan Bawaslu memiliki kewenangan untuk menunda secara parsial atas pelaksaaan Pilkada. Bawaslu bisa mengusulkan penundaan terhadap beberapa wilayah ke KPU jika memang ada kasus-kasus yang bisa menyebabkan Pilkada ditunda. Namun untuk penundaan secara nasional, Bawaslu tidak punya kewenangan.

“Kami punya kewenangan untuk penundaan parsial. Tinggal dilihat kasusnya,” ujar Abhan.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Tanpa Beban, Jokowi Dinilai Lebih Enteng Menata Kabinet

Menteri yang dipandang tidak berkinerja baik oleh Jokowi, perlu segera dievaluasi.

POLITIK | 29 Juni 2020

Sekjen PPP: Kemarahan Presiden Jokowi Lecutan Agar Menteri Tingkatkan Kinerja

Sekjen PPP Arsul Sani menyatakan pihaknya kemarahan Jokowi kepada para menterinya merupakan lecutan agar meningkatkan kinerja saat pandemi Covid-19.

POLITIK | 29 Juni 2020

Dukung Kinerja, Komisi III Akan Ajukan Revisi UU Kejaksaan

Komisi III DPR akan mengajukan revisi UU terhadap UU nomor 16 tahun 2014 tentang Kejaksaan Agung bisa dimasukkan ke Program Legislasi Nasional Prioritas 2021.

POLITIK | 29 Juni 2020

Soal Reshuffle, Moeldoko Anggap Jokowi Gunakan Strategi Militer

Di dunia militer, seorang pemimpin atau panglima akan melakukan upaya taktis dalam menghadapi situasi krisis.

POLITIK | 29 Juni 2020

Pilpres dan Pileg Tetap Digelar 2024 Bukan 2027

Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa menegaskan Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) tetap akan digelar pada 2024.

POLITIK | 29 Juni 2020

Moeldoko Ungkap Penyebab Kemarahan Jokowi

Terdapat beberapa penyebab Presiden Jokowi marah di Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020 lalu.

POLITIK | 29 Juni 2020

KPU Akan Batasi Pertemuan Fisik dalam Kampanye Pilkada 2020

KPU sedang menyiapkan aturan agar kampanye terbuka yang melahirkan kerumunan massa dilakukan sangat sedikit, bahkan bila perlu tidak ada.

POLITIK | 29 Juni 2020

Wasekjen Partai Demokrat: Reshuffle Hak Prerogatif Presiden

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat (PD) Irwan menyatakan reshuffle merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden.

POLITIK | 29 Juni 2020

Bawaslu: Idealnya Pilkada Ditunda Hingga Tahun Depan

Hal itu karena pandemi virus corona (Covid-19) masih menyebar yang menganggu pelaksanaan Pilkada.

POLITIK | 29 Juni 2020

Komisi II DPR Berikan Teguran Keras ke Menkumham

Teguran keras diberikan ke Menkumham karena tidak menghadiri rapat kerja tingkat I dengan Komisi II DPR.

POLITIK | 29 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS