Formappi: Tindakan Anggota DPR Minta Jatah CSR BUMN Tak Etis
INDEX

BISNIS-27 503.122 (3.61)   |   COMPOSITE 5724.74 (48.94)   |   DBX 1066.46 (8.36)   |   I-GRADE 166.255 (1.45)   |   IDX30 491.004 (4.37)   |   IDX80 129.735 (1.28)   |   IDXBUMN20 364.991 (3.6)   |   IDXG30 133.352 (1.3)   |   IDXHIDIV20 441.973 (3.86)   |   IDXQ30 143.512 (1.02)   |   IDXSMC-COM 247.38 (1.97)   |   IDXSMC-LIQ 301.054 (3.76)   |   IDXV30 127.096 (1.35)   |   INFOBANK15 976.214 (4.89)   |   Investor33 422.656 (3.17)   |   ISSI 167.54 (1.38)   |   JII 607.336 (6.13)   |   JII70 209.626 (2.1)   |   KOMPAS100 1162.4 (11.77)   |   LQ45 904.834 (8.66)   |   MBX 1587.29 (13.73)   |   MNC36 315.598 (3.09)   |   PEFINDO25 317.232 (0.31)   |   SMInfra18 287.626 (3.09)   |   SRI-KEHATI 361.444 (2.82)   |  

Formappi: Tindakan Anggota DPR Minta Jatah CSR BUMN Tak Etis

Jumat, 3 Juli 2020 | 20:25 WIB
Oleh : Hotman Siregar / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Tindakan sejumlah anggota DPR yang meminta bagian dan pelibatan dari program corporate social responsibility (CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai tidak etis dan berpotensi merugikan keuangan BUMN. Karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mendalami. Praktik tak patut anggota DPR itu perlu mendapatkan tindakan tegas dari Lembaga Antirasuah.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus mengatakan sikap legislator itu perlu diselisik KPK untuk memastikan adanya dugaan pelanggaran hukum.

Ia menegaskan fenomena ini menujukkan praktik korupsi minta jatah masih membayang-bayangi wakil rakyat. KPK perlu menindaklanjuti secara serius.

"Kalau pimpinan KPK masih mendengar kasus permintaan CSR ini mestinya KPK bisa bekerja, mendalami, " ujar Lucius, dalam diskusi “Kala DPR Minta Jatah CSR dan Tolak RUU PKS” Kamis (2/7/2020).

Menurut Lucius kejadian permintaan CSR ke BUMN itu hampir sama dengan kasus rasuah yang dilakukan mantan Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana. Sutan terlibat dalam kasus korupsi SKK Migas pada 2015.

Kala itu, kata Lucius, Sutan terlibat kasus permintaan jatah dari perusahaan pemerintah. “Ini tidak berbeda jauh, isi permintaanya juga sama," katanya.

Lucius menilai, seakan-akan anggota DPR itu pura-pura tak paham bahwa rapat dilakukan terbuka dan direkam, malah dengan terbuka meminta jatah CSR dalam forum rapat resmi Komisi VII DPR dan holding industri pertambangan BUMN, yaitu MIND ID, pada Selasa (30/6/2020).

Menurut Lucius, tindakan itu, mengonfirmasi bahwa anggota DPR masih punya perilaku sama ingin mengambil hak masyarakat, dalam bentuk CSR, untuk kepentingan politik pribadi.

“Nafsu yang sudah mengurat akar nadi anggota DPR yang terungkap tanpa skenario. Kami mendorong KPK untuk tidak tidur, ada banyak uang yang perlu diawasi,” tegasnya.

MKD Memeriksa

Sementara itu, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia) Jeirry Sumampow meminta kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI untuk memeriksa anggota DPR yang meminta dilibatkan dalam pendistribusian dana CSR BUMN.

Menurut Jeirry, Badan Kehormatan DPR perlu bertindak untuk memeriksa dan mengadili etik yang terlibat, karena dilakukan di forum resmi DPR. Lebih lanjut, Jeirry menyatakan MKD wajib bertindak untuk mengatasi persoalan tersebut.

Bila tidak, citra dan kehormatan DPR akan kembali tercoreng. Ia menegaskan tak patut anggota DPR menggunakan dana CSR untuk mendapatkan keuntungan politis pribadi masing-masing. Sebab, kata dia, dana CSR sesungguhnya diperuntukkan khusus bagi masyarakat.

"Ini mengerikan sekali. Kita tidak boleh membiarkan dana-dana ini di politisasi lagi," kata dia.

Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi menilai, permintaan jatah CSR merupakan bentuk arogansi anggota DPR. Karena itu, oknum anggota DPR yang meminta tersebut layak diberikan "kartu merah" oleh masyarakat dan parpol pengusung agar tak melakukan kejadian serupa kembali. Partai pun mesti berbenah, mengontrol anggota untuk tidak meminta-minta jatah dan memotong hak masyarakat.

“Jangan mentang-mentang di parlemen, mereka memperlakukan rekan mereka sesuka hati," kata dia.

Ia menilai, menilai, perdebatan yang dipertontonkan anggota Komisi VII pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Holding Tambang (MIND ID) itu tak penting, karena ternyata ada motif minta jatah. "Ini masalah uang, masalah program, bukan masalah amat penting ketika kemudian perusahaan tidak mengeluarkan data-data CSR," kata dia.

Sebelum permintaan CSR, RDP tersebut sempat diwarnai ketegangan. Anggota Komisi VII DPR RI dari Partai Demokrat, Muhammad Nasir dan Direktur Utama MIND ID Orias Petrus Moedak terlibat dalam perdebatan sengit. Muhammad Nasir bahkan sampai mengusir Orias Petrus Moedak keluar dari ruang rapat. Tak hanya itu, Muhammad Nasir menyebut tak mau lagi rapat dengan Orias.



Sumber:BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Fraksi Nasdem DPR Perjuangkan RUU PKS

RUU PKS merupakan suatu kebutuhan untuk melindungi kaum perempuan dan anak.

POLITIK | 3 Juli 2020

Anggaran Pilkada Wajib Dicairkan Sebelum 15 Juli

Mendagri mengingatkan seluruh kepala daerah untuk mencairkan dana penyelenggaraan Pilkada sebelum 15 Juli 2020.

POLITIK | 3 Juli 2020

Soal Perombakan Kabinet, Presiden Jokowi Diharapkan Dengar Aspirasi Rakyat

Saleh Partaonan Daulay berharap Presiden Jokowi mempertimbangkan suara masyarakat sebelum memutuskan apakah akan melakukan perombakan kabinet atau tidak.

POLITIK | 3 Juli 2020

PKS Tunggu Realisasi Wacana Perombakan Kabinet

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini menyatakan pihaknya menunggu realisasi tindakan pasca-kemarahan Presiden Jokowi.

POLITIK | 3 Juli 2020

Anggota Komisi II DPR Dorong Percepatan Reforma Agraria

Penetapan satu peta dinilai lebih memudahkan pemantauan penggunaan lahan.

POLITIK | 3 Juli 2020

Komisi II DPR Matangkan Draf RUU Pemilu

Fraksi-fraksi partai politik (parpol) bakal diminta masukan, khususnya menyikapi pandangan sejumlah pakar.

POLITIK | 3 Juli 2020

Komisi II DPR Tunda PAW Komisioner KPU

Penundaan pergantian antar waktu (PAW) disepakati seluruh fraksi saat rapat internal, Kamis (2/7/2020).

POLITIK | 3 Juli 2020

Pengusiran Dirut Inalum dalam Rapat DPR Dinilai Berlebihan

Sinergi Kawal BUMN mengharapkan semua pihak mendukung perbaikan pengelolaan dana CSR BUMN.

POLITIK | 3 Juli 2020

Pemerintah Tidak Setuju Pancasila Diperas Menjadi Trisila

Menurut Mahfud MD, jika Pancasila diperas menjadi Trisila akan memberikan peluang munculnya komunisme, marxisme dan leninisme.

POLITIK | 3 Juli 2020

Mendagri: Pilkada Serentak Menggerakkan Roda Perekonomian

Ada anggaran dana Pilkada Serentak sekitar Rp 13 triliun-Rp 14 triliun yang akan mengalir ke 270 daerah, belum termasuk yang dikeluarkan kontestan.

POLITIK | 3 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS