Pakar: Putusan MA Tidak Membatalkan Kemenangan Jokowi-Amin
INDEX

BISNIS-27 450.793 (0.85)   |   COMPOSITE 5144.05 (7.69)   |   DBX 982.653 (0.75)   |   I-GRADE 141.194 (0.47)   |   IDX30 430.883 (1)   |   IDX80 114.327 (0.2)   |   IDXBUMN20 295.098 (0.61)   |   IDXG30 119.385 (0.18)   |   IDXHIDIV20 382.257 (1.19)   |   IDXQ30 125.574 (0.19)   |   IDXSMC-COM 221.901 (0.38)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (0.28)   |   IDXV30 107.621 (-0.12)   |   INFOBANK15 842.759 (1.9)   |   Investor33 376.322 (0.84)   |   ISSI 151.265 (0.01)   |   JII 550.5 (-0.33)   |   JII70 187.95 (0.04)   |   KOMPAS100 1026.39 (1.31)   |   LQ45 794.213 (1.54)   |   MBX 1420.94 (2.29)   |   MNC36 281.737 (0.44)   |   PEFINDO25 284.937 (-0.51)   |   SMInfra18 242.709 (-0.26)   |   SRI-KEHATI 318.969 (0.69)   |  

Pakar: Putusan MA Tidak Membatalkan Kemenangan Jokowi-Amin

Rabu, 8 Juli 2020 | 13:50 WIB
Oleh : Robertus Wardi / JAS

Jakarta,Beritasatu.com - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Pierre Suteki mengemukakan putusan Mahkamah Agung (MA) tanggal 28 Oktober 2019 dan keterlambatan upload di direktori MA tidak dapat menjadi alasan secara hukum untuk membatalkan hasil Pilpres 2019. Alasannya, keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap pemenang Pilpres didasarkan pada Putusan MK 2019 tentang Sengketa Hasil Pilpres 2019.

“Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2019-2024 dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” kata Suteki di Jakarta, Rabu (8/7/2020).

Sebagaimana diketahui, Rahmawati dan kawan-kawan menggugat PKPU No 5 Tahun 2019 ke MA tanggal 14 Mei 2019. MA memutus perkara tersebut pada tanggal 28 Oktober 2019 dan memenangkan Rahmawati dan kawan-kawan. Putusan MA itu baru dipublikasikan tanggal 3 Juli 2020. Sementara tanggal 21 Mei 2019, KPU telah menetapkan Capres terpilih berdasarkan hasil sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi.

Suteki melihat keputusan KPU yang memenangkan pasangan Jokowi-Amin tidak menjadi batal, lantaran MA mengabulkan gugatan Rahmawati dan ada keterlambatan upload di direktori MA, yakni baru dilakukan tanggal 3 Juli 2020.

Menurutnya, Pasal 416 ayat (1) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, junto Pasal 6A ayat (3) UUD Tahun 1945 disebutkan pemenang pasangan capres terpilih memperoleh suara lebih dari 50 persen jumlah suara dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Artinya, selain syarat 50 persen jumlah suara, ada syarat 20 persen suara dan melebihi 50 persen jumlah provinsi di Indonesia.

Sementara pada Ayat 4 Pasal 6 A UUD 1945 dinyatakan bahwa dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.

Dari dua ketentuan UU itu, kemenangan Jokowi-Amin terpenuhi. Dari total suara sah nasional yang mencapai 154 juta, Jokowi-Amin mendapatkan 55,50 persen suara (85,6 juta). Adapun Paslon Paslon Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno hanya mendapatkan 44,50 persen (68,6 juta).

Kemudian, Jokowi-Amin menang di 21 provinsi dengan perolehan suara lebih dari 50 persen di setiap provinsi. Sementara Prabowo-Sandi hanya menang di 13 provinsi dengan perolehan suara lebih dari 50 persen di setiap provinsi.

“Bila kita percaya kepada penyelenggara pemilu, yakni KPU maka aturan main penetapan pemenang Pilpres 2019 yang hanya diikuti dua pasangan capres-cawapres mesti merujuk Putusan MK No. 50/PUU-XII/2014 yang keberlakuannya setara dengan undang-undang (UU). Kita berharap aturan penetapan pemenang Pilpres 2019 yang hanya diikuti dua pasangan capres cawapres tidak perlu lagi diperdebatkan,” jelas Suteki.

Dia mengharapkan ke depan, untuk menghindari polemik berkepanjangan terkait penetapan calon presiden dan wapres terpilih, seharusnya UU Pemilu harus tetap (fix). Tentu saja mengadopsi juga Putusan MK terkait, khususnya jika peserta pilpres hanya 2 pasang calon presiden dan wakil presiden.

“Kita juga perlu evaluasi atas ketidakcermatan DPR dan Pemerintah ketika menyusun UU Pemilu 2017, mengapa tidak mengadopsi Putusan MK 2014 tentang pilpres yang hanya diikuti oleh 2 paslon. Berikutnya, seharusnya MA juga memiliki kepekaan hukum terkait dengan putusan MK tersebut sehingga tidak serta merta mengabulkan gugatan para pemohon terkait dengan inkonsistensi PKPU terhadap UU Pemilu 2017 dalam perkara a quo,” tutup Suteki.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Perludem: Putusan MA Atas Gugatan PKPU Tidak Punya Dampak Hukum

Sebenarnya, PKPU itu bukan sesuatu yang menciptakan norma baru, tetapi pengaturan sebagai implikasi adanya putusan MK 50/2014.

POLITIK | 8 Juli 2020

KPU: Kemenangan Jokowi-Ma'ruf Konstitusional

Jokowi-Ma'ruf juga menang di 21 provinsi dengan perolehan suara lebih dari 50% di setiap provinsi.

POLITIK | 8 Juli 2020

Gerindra: Jokowi-Ma'ruf Tetap Presiden dan Wapres

Ketua Bidang Advokasi Partai Gerindra, Habiburokhman menyatakan putusan Mahkamah Agung (MA) tak memiliki konsekuensi terhadap hasil Pilpres 2019.

POLITIK | 8 Juli 2020

Kunjungan Kerja, Wapres Sambangi Tiga Titik di Kota Sukabumi

Wapres akan meninjau SMAN 4 Kota Sukabumi yang siap menerapkan protokol kesehatan kepada para siswanya saat KBM tatap muka.

POLITIK | 8 Juli 2020

Kritik Adian ke Menteri BUMN Dipandang Inkonsisten

Kriteria yang diajukan Adian Napitupulu mengenai kompetensi posisi Direksi atau Komisaris BUMN dianggap tidak konsisten.

POLITIK | 8 Juli 2020

Pakar: Isu PKI untuk Serang PDIP dan Hidupkan Lagi Orde Baru

PDIP menjadi pusat hantaman isu komunisme karena dianggap menghambat agenda untuk menghidupkan kembali Orde Baru.

POLITIK | 8 Juli 2020

Pakar: Kemenangan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019 Sah dan Final

Hasil sengketa Pilpres 2019 yang diputuskan oleh MK sudah final dan mengikat serta tidak ada upaya hukum apa pun yang tersedia untuk mempersoalkannya lagi.

POLITIK | 8 Juli 2020

KPU: Putusan MA Tak Berpengaruh pada Hasil Pilpres 2019

Hasil Pilpres 2019 sudah sesuai dengan ketentuan formula pemilihan, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 6A UUD 1945.

POLITIK | 8 Juli 2020

Wacana Parliamentary Threshold Berlaku Nasional Tuai Kritik

Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) menolak apabila Parliamentary Threshold diterapkan nasional.

POLITIK | 7 Juli 2020

Mayoritas Fraksi di DPR Ingin Angka Presidential Threshold Turun

Ruang kemunculan para calon presiden berkualitas harus dibuka.

POLITIK | 7 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS