Perludem: Peradilan Pemilu Belum Beri Efek Jera
INDEX

BISNIS-27 447.922 (0.22)   |   COMPOSITE 5096.45 (-4.63)   |   DBX 966.383 (0.26)   |   I-GRADE 139.404 (0.54)   |   IDX30 427.333 (0.82)   |   IDX80 113.424 (-0.07)   |   IDXBUMN20 292.954 (-1.76)   |   IDXG30 119.109 (0.49)   |   IDXHIDIV20 379.033 (0.39)   |   IDXQ30 124.381 (0.25)   |   IDXSMC-COM 220.154 (-1.19)   |   IDXSMC-LIQ 258.539 (-0.54)   |   IDXV30 108.161 (-0.91)   |   INFOBANK15 830.634 (2.07)   |   Investor33 372.738 (0.67)   |   ISSI 150.924 (0.03)   |   JII 548.46 (1.53)   |   JII70 187.38 (0.16)   |   KOMPAS100 1019.47 (0.03)   |   LQ45 787.196 (1.37)   |   MBX 1409.36 (-1.53)   |   MNC36 279.413 (0.25)   |   PEFINDO25 280.307 (-3.18)   |   SMInfra18 241.86 (0.29)   |   SRI-KEHATI 315.824 (0.31)   |  

Perludem: Peradilan Pemilu Belum Beri Efek Jera

Senin, 27 Juli 2020 | 17:55 WIB
Oleh : Robertus Wardi / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggaraini menilai penerapan peradilan pemilu selama ini tidak memberikan efek jera. Para peserta pemilu lebih banyak takut pada sanksi administatif daripada mendapatkan hukuman peradilan pemilu.

“Pemidanaan tidak terlalu efektif dan memberi efek jera. Peserta pemilu dan kandidat lebih tunduk pada sanksi administrasi. Misal tidak boleh berkampanye, diskualifikasi sebagai calon/peserta pemilu,” kata Titi di Jakarta, Senin (27/7/2020).

Ia menjelaskan lemahnya peradilan pemilu karena waktu untuk pemeriksaan perkara sangat singkat yaitu hanya 14 hari di Bawaslu. Bahkan dari proses di Bawaslu sampai pada putusan inkracht atau berkekuatan hukum tetap di Mahkamah Agung hanya butuh waktu tiga bulan. Padahal pemeriksaan perkara yang terkait pidana pemilu membutuhkan waktu yang panjang, bisa 2-3 tahun.

Dia melihat akibat lemahnya bukti karena keterbatasan waktu maka banyak putusan pidana pemilu hanya berupa hukum percobaan. Misalnya penjara hanya 1-6 bulan. Fakta ini membuat masyarakat untuk tidak takut membuat pelanggaran.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ratna Dewi Petalolo mengusulkan agar jangka waktu penyelesaian tindak pidana pemilu diperpanjang. Alasanya, pemeriksaan perkara pidana pemilu tidak mudah dan membutuhkan waktu panjang untuk memeriksa bukti dan saksi-saksi.

"Batas waktu 14 hari di UU itu menjadi hambatan sangat berat bagi kami. Ini perlu perbaikan kedepan,” kata Dewi.

Ia mengusulkan proses penyelesaian perkara pidana pemilu hendaknya disamakan dengan waktu perkara pidana pada umumnya. Artinya perkara pidana pemilu bisa 2-3 tahun. Dengan demikian, sekalipun seseorang telah terpilih menjadi anggota legislatif atau eksekutif, proses hukumnya tetap berlanjut sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) dari Mahkamah Agung (MA).

"Kami mendorong disamakan saja seperti proses pidana biasa. Kalau tidak, nanti tidak ada yang bisa terjerat karena dibatasi waktu,” tutur Dewi Anggraini.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pimpinan DPR Cari Solusi Polemik Azis Syamsuddin vs Komisi III soal Kaburnya Djoko Tjandra

Pimpinan DPR akan segera melaksanakan rapat koordinasi dengan Komisi III menyangkut polemik penolakan rencana rapat dilaksanakan di masa reses.

POLITIK | 27 Juli 2020

Pembatalan SK Presiden Atas Pemberhentian Evi Novida Otomatis Batalkan Putusan DKPP

Pakar hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada, Eddy OS Hiariej menilai, putusan PTUN atas Evi Novida Ginting otomatis membatalkan putusan DKPP

POLITIK | 26 Juli 2020

Putusan Dibatalkan PTUN, Penyelenggara Pemilu Harus Saling Koreksi

Implikasi dari putusan itu Presiden Jokowi harus melaksanakan amar putusan PTUN, kecuali jika Presiden Jokowi melakukan banding.

POLITIK | 26 Juli 2020

Evi Novida Menang Gugatan, Ini Jawaban DKPP

"Putusan DKPP bersifat final mengikat,” kata Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad.

POLITIK | 26 Juli 2020

Partai Demokrat Sudah Tetapkan 160 Paslon Pilkada

Partai Demokrat (PD) telah menetapkan 160 pasangan calon (paslon) kepala daerah dan wakil kepala daerah.

POLITIK | 26 Juli 2020

Bela Akhyar, Politisi Demokrat Sebut Djarot Saiful Hidayat "Baper"

Djarot Saiful Hidayat menuding bergabungnya Akhyar Nasution ke Partai Demokrat (PD) hanya untuk ambisi kekuasaan.

POLITIK | 26 Juli 2020

Golkar Targetkan Raih Kemenangan 60% di Pilkada 2020

Golkar memprioritaskan kader-kader sendiri di Pilkada 2020

POLITIK | 26 Juli 2020

Pemerintah Terus Evaluasi Kebijakan Normal Baru

Kebijakan new normal dilakukan untuk menekan laju pelambatan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19

POLITIK | 26 Juli 2020

Airlangga: Kemenangan Pilkada Modal Awal Golkar Menangi Pemilu 2024

Golkar bertekad memenangkan pilkada tahun ini dengan target 60 persen.

POLITIK | 26 Juli 2020

Kemdagri Tegur Pemda yang Belum Tuntas Cairkan Dana Pilkada

Kemdagri akan memanggil kepala daerah yang belum juga merealisasikan pencairan dana Pilkada 2020.

POLITIK | 25 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS