Gerindra Tunggu Pengesahan Kemkumham soal Susunan Kepengurusan
INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

Gerindra Tunggu Pengesahan Kemkumham soal Susunan Kepengurusan

Minggu, 13 September 2020 | 18:50 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Gerindra telah menyelesaikan susunan pengurus baru seusai Kongres Luar Biasa (KLB) yang kembali menunjuk Prabowo Subianto sebagai ketua umum (ketum). Mereka masih menunggu susunan kepengurusan partai disahkan Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham).

Juru bicara Partai Gerindra, Habiburokhman, menjelaskan, susunan kepengurusan sudah didaftarkan ke Kemkumham untuk disahkan. Diperkirakan susunan kepengurusan Partai Gerindra akan keluar pada minggu ini.

Habiburokhman pun belum menjelaskan siapa saja tokoh yang masuk dalam kepengurusan. Termasuk, posisi salah satu Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono.

"Kita lihat saja minggu depan, kan sudah keluar SK Menkum HAM," kata Habiburokhman, di Jakarta, Minggu (13/9/2020).

Arief Poyuono diketahui menjabat wakil ketua umum Partai Gerindra pada periode kepengurusan sebelumnya. Poyuono dikenal sering melontarkan pernyataan berseberangan dengan kebijakan Gerindra.

Habiburokhman berkali-kali meminta Poyuono untuk tidak membuat pernyataan yang mengatasnamakan partai maupun posisinya sebagai Waketum. Pasca-KLB, kepengurusan Gerindra periode lalu memang demisioner.

"Tapi memang pengurusan periode lalu kan sudah demisioner saat KLB. Makanya saat ini (Poyuono) nggak boleh lagi ngaku-ngaku waketum, apalagi mengeluarkan pernyataan dengan mengatasnamakan partai," ujarnya.

Anggota DPR F-Gerindra itu juga meminta Poyuono tidak membuat kontroversi dengan pernyataannya. Sebagai kader partai. Poyuono diminta bisa menerima tugas apa pun meski tidak mendapat posisi bagus.

"Saran saya kepada beliau, janganlah membuat kontroversi dan kegaduhan. Dalam politik itu kita harus bisa menerima tugas apa pun, dan nggak harus selalu punya posisi bagus," katanya.

Soal kepengurusan demisioner ini sebelumnya juga pernah dijelaskan elite Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Dasco menegaskan, apabila ada orang tertentu yang mengatasnamakan Partai Gerindra selain Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, pernyataan itu tidak sah. Sebab, kepengurusan Partai Gerindra akan sah jika sudah ada SK dari Kemkumham.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Megawati Akan Beri Arahan di Sekolah Cakada PDIP Gelombang III

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri akan memberikan pengarahan kepada para calon kepala daerah (cakada).

POLITIK | 13 September 2020

Indobarometer Sebut Kampanye Tatap Muka Sangat Berbahaya

Potensi orang tanpa gejala (OTG) yang bergabung dalam masa kampanye 71 hari nanti diperkirakan mencapai 19,8 juta orang..

POLITIK | 13 September 2020

Kemdagri: Pencairan Dana Pilkada Capai 98 Persen

Kemdagri mencatat, 249 daerah telah menyalurkan dana hibah 100 persen kepada KPU.

POLITIK | 12 September 2020

Hasto: Harapan Rakyat Bisa Tertawa di Tengah Kesulitan Pandemi

PDIP terus membuktikan bahwa pandemi Covid-19 tak menghentikan terlaksananya fungsi sebagai partai politik yang hadir dalam kehidupan kebudayaan rakyat.

POLITIK | 11 September 2020

Kemdagri: 1 Provinsi dan 89 Kabupaten Belum Selesaikan Perkada Protokol Kesehatan

Kemdagri mengumumkan, masih terdapat 1 provinsi dan 89 kabupaten/kota yang belum menyusun peraturan kepala daerah (perkada) terkait protokol kesehatan

POLITIK | 12 September 2020

Infrastruktur Dasar Labuan Bajo Dinilai Perlu Diperhatikan

Anggota DPR Melchias Markus Mekeng berharap infrastruktur dasar di kawasan wisata Labuan Bajo menjadi perhatian

POLITIK | 11 September 2020

Angelo Wake Kako: Siapkan Konsep Labuan Bajo Masa Depan

Kawasan wisata Labuan Bajo di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) sedang dikembangkan oleh pemerintah pusat.

POLITIK | 11 September 2020

Debat RUU Ciptaker Soal TV Analog Yang Bikin Internet lelet, Fraksi Masih Belum Sepakat Soal Migrasi ke Digital

Di dalam draf RUU Ciptaker, disediakan waktu hingga 2022 untuk persiapan migrasi dari analog ke digital.

NASIONAL | 12 September 2020

Ketua Fraksi PAN MInta Anies Baswedan Konsultasi dan Koordinasi PSBB ke Pemerintah Pusat

PAN minta Anies agar konsultasi dengan pemerintah pusat pemberlakuan PSBB.

NASIONAL | 12 September 2020

Kaukus Parlemen Perempuan Kecam Ujaran Pelecehan Seksual

Kaukus Perempuan Parlemen RI mengecam terjadinya ujaran bernada pelecehan seksual.

POLITIK | 12 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS