Perppu Pilkada Jilid II Besok Terbit, Calon Bisa Didiskualifikasi?
INDEX

BISNIS-27 503.6 (2.5)   |   COMPOSITE 5652.76 (48.27)   |   DBX 1032.04 (3.25)   |   I-GRADE 164.451 (1.87)   |   IDX30 490.95 (3.33)   |   IDX80 128.766 (0.95)   |   IDXBUMN20 358.484 (4.17)   |   IDXG30 133.521 (0.92)   |   IDXHIDIV20 437.723 (3.27)   |   IDXQ30 142.408 (1.41)   |   IDXSMC-COM 239.978 (2.77)   |   IDXSMC-LIQ 292.98 (3.3)   |   IDXV30 120.747 (2.08)   |   INFOBANK15 969.323 (8.87)   |   Investor33 424.184 (2.73)   |   ISSI 165.497 (1.49)   |   JII 607.992 (3.57)   |   JII70 207.954 (1.77)   |   KOMPAS100 1151.81 (10.08)   |   LQ45 901.663 (6.22)   |   MBX 1571.94 (14.64)   |   MNC36 316.426 (2.22)   |   PEFINDO25 300.975 (9.54)   |   SMInfra18 283.853 (1.3)   |   SRI-KEHATI 362.321 (2.15)   |  

Perppu Pilkada Jilid II Besok Terbit, Calon Bisa Didiskualifikasi?

Minggu, 20 September 2020 | 20:42 WIB
Oleh : Carlos Paath / JAS

Jakarta, Beritasatu.com – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) jilid II disebut-sebut akan diterbitkan, Senin (21/9/2020). Namun, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian belum memastikan hal tersebut.

Tito hanya memerinci wacana penerbitan perppu untuk mengatur secara keseluruhan pencegahan, penanganan, dan penegakan Covid-19. Kemudian, perppu khusus mengenai persoalan penerapan secara ketat protokol kesehatan dalam Pilkada Serentak 2020.

Terkait opsi kedua, Tito Karnavian menyebut adanya peluang diskualifikasi pasangan calon (paslon) yang terbukti melakukan pelanggaran. “Sanksinya bisa administratif dan pidana. Sanksi administratif (berupa) peringatan I, II, III, dan diskualifikasi,” kata Tito Karnavian saat diskusi yang digelar Kelompok Studi Demokrasi Indonesia (KSDI), di Jakarta, Minggu (20/9/2020).

Tito Karnavian menjelaskan proses sanksi peringatan hingga diskualifikasi akan melalui mekanisme sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu). Melibatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Polri, dan Kejaksaan. Tujuannya agar penanganan pelanggaran lebih objektif. “Jangan sampai disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk mendiskualifikasi lawan politiknya,” ujar Tito Karnavian.

Sementara terkait opsi pertama, Tito Karnavian menuturkan sejauh ini belum ada undang-undang (UU) yang spesifik mengatur mengenai penanganan Covid-19. Karena itu, dibutuhkan perppu yang berlaku nasional. Menurut Tito, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) juga mendorong pemerintah daerah (pemda) menerbitkan peraturan daerah (perda) soal kepatuhan terhadap protokol kesehatan.

Tito Karnavian mengungkap hanya dua daerah yang sudah membuat perda tersebut yakni Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sumatera Barat. Tito menegaskan keberadaan perda sangat dibutuhkan dalam kaitannya degnan sanksi pidana. Menurut Tito, pengesahan perda terkadang menemui kendala ketika dibahas bersama DPRD.

“Kalau opsi (pertama) perppu dibuat, maka perppu itu bisa mengatur tentang kepatuhan pencegahan, penanganan Covid-19, apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang dilarang, berikut sanksi hukumnya. Penegakan hukumnya mengikutkan Polri yang didukung TNI dan Satpol PP,” ungkap mantan Kapolri ini.

Akan tetapi, menurut Tito, penerbitan perppu opsi pertama ini berpeluang ditentang civil society, aktivis demokrasi, dan lain-lain. “Kalau ini dilakukan mungkin akan berhadapan dengan civil society yang menganggap perppu ini bisa melarang aktivitas menyampaikan pendapat di muka umum, apalagi kalau berhubungan dengan masalah keagamaan menjadi sensitif lagi,” kata Tito.

Pada kesempatan itu, Tito mengatakan pemerintah juga mendorong Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan peraturan KPU (PKPU) untuk mengatur penerapan protokol kesehatan dalam setiap tahapan pilkada. Revisi PKPU diharapkan dapat segera rampung.

“Kemudian bisa juga kalau bukan perppu (pilkada jilid II), maka opsi lainnya PKPU. Kerumunan-kerumunan sosial, semua harus dilarang. Pemungutan suara diatur per jam. Jamnya ditambah menjadi sampai pukul 15.00, dari sebelumnya 13.00,” ujar Tito.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

PBNU Minta Penyelenggaraan Pilkada Ditunda

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj berharap agar anggaran pilkada bisa direalokasi untuk penanganan wabah Covid-19 bagi masyarakat.

POLITIK | 20 September 2020

KPK: Satu Orang Calon Kepala Daerah Belum Serahkan LHKPN

Sebanyak 1.485 bakal calon kepala daerah (Bacakada) telah melaporkan LHKPN kepada KPK.

POLITIK | 20 September 2020

Keterwakilan Calon Perempuan di Pilkada 2020 Hanya 10,6 Persen

Hanya terdapat 157 calon perempuan pada Pilkada 2020, berbanding dengan 1.329 calon laki-laki.

POLITIK | 20 September 2020

Pilkada Harus Jaga Komitmen Kerukunan Umat Beragama

Pilkada serentak 2020 harus dijadikan momentum untuk memilih pemimpin daerah yang mengayomi kerukunan umat beragama.

POLITIK | 20 September 2020

Ini Arahan Megawati untuk Cakada PDIP Hadapi Kampanye di Tengah Pandemi

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan pesan Megawati Soekarnoputri dalam Rapat Kerja Cabang Khusus DPC PDIP Kota Surabaya secara virtual.

POLITIK | 20 September 2020

Polri Tidak Masalah jika Pilkada 2020 Ditunda

"Jika itu (ditunda) menjadi keputusan Pemerintah dan KPU ya sudah pasti kita adaptif,” kata Kabaharkam Komjen Agus Adrianto.

POLITIK | 20 September 2020

Ketua DPR Dukung Pikada Serentak Tetap Dilaksanakan Desember

“KPU dan Bawaslu untuk segera menyosialisasikan aturan-aturan secara detail, bisa dipahami petugas dan masyarakat," kata Ketua DPR Puan Maharani.

POLITIK | 20 September 2020

Wapres:Tingkatkan Kerja Sama Teknologi, Indonesia Bisa Belajar Banyak dari Korea Selatan

Wapres menyatakan, dengan banyaknya produk Korea yang diproduksi di Indonesia, dapat menjadi momentum pembelajaran bagi anak-anak bangsa.

POLITIK | 20 September 2020

Gerindra Umumkan Susunan Pengurus, Arief Poyuono Terdepak

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani resmi mengumumkan susunan kepengurusan baru DPP Partai Gerindra periode 2020-2025

POLITIK | 20 September 2020

Gerindra Tetapkan 472 Anggota Pengurus Partai

Prabowo Subianto diberikan mandat penuh untuk mengambil keputusan yang dianggap penting, termasuk penetapan capres dan cawapres.

POLITIK | 20 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS