Amien Rais Dirikan Partai Ummat
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Amien Rais Dirikan Partai Ummat

Kamis, 1 Oktober 2020 | 13:37 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Ketua MPR Amien Rais secara resmi mengumumkan partai baru yang diberi nama Partai Ummat. Pengumuman partai baru tersebut disampaikan Amien Rais di akun Youtube resminya, Kamis (1/10/2020).

"Partai Ummat insyaallah bertekad akan bekerja dan berjuang bersama anak bangsa lainnya melawan kezaliman dan menegakkan keadilan," kata Amien Rais.

Dijelaskan Amien, Partai Ummat akan bekerja dan berjuang memegang teguh Pancasila, UUD 1945, dan semua aturan demokrasi universal. Semua dilakukan untuk menjamin tegaknya kebajikan dan memberantas keburukan dan menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman.

"Pertama, melakukan al amru bil ma'ruf dan an-nahyu 'anil munkar yakni memerintahkan tegaknya kebajikan dan memberantas keburukan. Kedua, menjalankan al amru bil 'adli dan an-nahyu 'anidzulmi yakni menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman," ujarnya.

Dikatakan Amien, bila yang pertama bergerak lebih pada tataran personal, familial dan komunal (level mikro), maka yang kedua bergerak lebih pada tataran nasional (level makro) dan berkaitan erat dengan masalah kekuasaan.

"Sejarah umat manusia menunjukkan bahwa hanya negara yang mampu melakukan kezaliman kolosal, tetapi sebaliknya pula, hanya negara yang dapat menegakkan keadilan secara merata," ucapnya.

Menurutnya, dengan memiliki sarana dan aparat yang lengkap serta kekuasaan yang paling besar, negara dapat melancarkan kezaliman politik, kezaliman ekonomi, kezaliman sosial, kezaliman hukum, bahkan kezaliman kemanusiaan.

Namun hanya negara pula yang dapat menegakkan keadilan bagi semua rakyatnya. Semua tergantung pada pemerintah yang sedang berkuasa, apakah sedang membela kepentingan rakyat dan ummat atau sebaliknya sedang membela kepentingan konglomerat dan korporatokrat.

"Pada akhirnya segolongan umat manusia harus berikhtiar untuk menegakkan keadilan sekaligus melawan kezaliman secara sistematik lewat perjuangan politik," kata Amien.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ketua DPR: Jangan Ada Mobilisasi Massa Saat Kampanye di Tengah Pandemi Covid-19

Puan mengatakan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13/2020 harus ditegakkan demi menyukseskan pilkada serentak tersebut.

POLITIK | 1 Oktober 2020

Pilkada Tetap Digelar agar Tak Ada Kekosongan Kekuasaan di Daerah

Keputusan pemerintah yang tetap menggelar pilkada di tengah pandemi dilakukan untuk menghindari kekosongan di pemerintahan daerah.

POLITIK | 30 September 2020

SMRC: PKS dan Suku Minang Dominasi Kesadaran akan Isu Kebangkitan PKI

Dari faktor suku, tingkat awareness (kesadaran) tentang isu kebangkitan PKI lebih banyak pada yang berdarah Minang (70%).

POLITIK | 30 September 2020

Bamsoet: Penyelenggaraan Pilkada di Tengah Pandemi Keputusan Dilematis

Bamsoet meyakini pemerintah sudah mempertimbangkan berbagai masukan baik dari yang pro maupun kontra terkait pelaksanaan Pilkada 2020.

POLITIK | 30 September 2020

Ada Pihak yang Tak Nyaman dengan Pembenahan Erick Thohir

Erick dinilai telah bekerja keras tanpa mengenal waktu, termasuk dalam melobi beberapa negara untuk mendapatkan vaksin.

POLITIK | 29 September 2020

Bamsoet Sebut Kewenangan DPD Sangat Besar dan Luas

Bamsoet menilai, DPD bisa tampil high profile atau percaya diri dengan kewenangan yang dimiliki saat ini.

POLITIK | 29 September 2020

DPD Minta Kejelasan Kelanjutan Pemekaran Wilayah

Pemekaran wilayah sudah dimoratorium atau dihentikan sementara sejak tahun 2014 lalu.

POLITIK | 29 September 2020

16 Tahun Berkibar, DPD Telah Lahirkan 749 Keputusan

Keputusan itu meliputi 104 usul inisiatif Rancangan Undang-Undang (RUU) dari DPD dan 265 Pandangan dan Pendapat DPD atas RUU tertentu.

POLITIK | 29 September 2020

Ketua DPR: Kita Bisa Atasi Semua Tantangan dengan SDM Berkarakter dan Tangguh

“Pandemi Covid-19 benar-benar sedang menguji ketahanan nasional Indonesia dalam berbagai sektor,” ujar perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI tersebut.

POLITIK | 29 September 2020

Presiden Jokowi Diminta Segera Tetapkan Sekjen KPU

Kehadiran sosok sekjen KPU dinilai begitu mendesak.

POLITIK | 28 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS