Politik Dinasti Buka Peluang Munculnya Pejabat Publik Tak Berkualitas
INDEX

BISNIS-27 448.452 (2.34)   |   COMPOSITE 5112.19 (31.86)   |   DBX 973.986 (8.67)   |   I-GRADE 139.714 (1.48)   |   IDX30 428.304 (2.58)   |   IDX80 113.764 (0.56)   |   IDXBUMN20 291.927 (3.17)   |   IDXG30 119.182 (0.2)   |   IDXHIDIV20 379.228 (3.03)   |   IDXQ30 124.656 (0.92)   |   IDXSMC-COM 220.2 (1.7)   |   IDXSMC-LIQ 259.388 (-0.32)   |   IDXV30 107.478 (0.14)   |   INFOBANK15 831.648 (11.11)   |   Investor33 374.125 (2.2)   |   ISSI 151.171 (0.09)   |   JII 550.867 (-0.37)   |   JII70 188.056 (-0.11)   |   KOMPAS100 1022.34 (4.05)   |   LQ45 789.815 (4.4)   |   MBX 1412.7 (8.24)   |   MNC36 280.331 (1.41)   |   PEFINDO25 282.464 (2.47)   |   SMInfra18 241.575 (1.13)   |   SRI-KEHATI 316.512 (2.46)   |  

Politik Dinasti Buka Peluang Munculnya Pejabat Publik Tak Berkualitas

Jumat, 16 Oktober 2020 | 21:37 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Politik dinasti memungkinkan kontestan yang tidak berkualitas (tidak kompeten, tidak berintegritas) menjadi pejabat publik. Sampai dengan saat ini, tidak dapat dimungkiri bahwa politik dinasti dalam demokrasi juga bisa menjadi salah satu sumber bagi kekuasaan yang korup dan tidak kompeten.

"Politik dinasti memungkinkan kesinambungan kekuasaan satu keluarga atau kerabat sehingga membuka peluang untuk korupsi," kata Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, dalam diskusi "Polemik Politik Dinasti di Indonesia", Jumat (16/10/2020).

Dijelaskan Saiful, politik dinasti adalah politik atau kekuasaan seseorang yang diperoleh karena ikatan darah atau kekerabatan yang dimiliki. Semua berhubungan dengan kekerabatan orang lain yang telah memiliki jabatan publik.

Selama ini, menurutnya, demokrasi adalah satu bentuk sistem pemerintahan yang menolak kekuasaan atas dasar ikatan darah atau kekerabatan yang tidak dipilih rakyat seperti sistem kerajaan atau kesultanan.

Namun demikian, demokrasi di Indonesia merupakan demokrasi yang bertumpu pada suara individu rakyat yang tentunya juga tidak bisa meniadakan politik dinasti. Artinya, demokrasi tidak bisa menolak seseorang yang punya ikatan kekerabatan dengan seorang pejabat publik untuk ikut bersaing dalam pemilihan yang demokratis.

"Demokrasi tidak bisa menghapus atau melarang orang unutk ikut kontestan politik karena ada ikatan dinasti. Namun demokrasi juga memberikan orang untuk mengevaluasi orang-orang yang punya ikatan dinasti," ucapnya.

Selama ini, dikatakan Saiful, demokrasi tidak bisa mencegah penerapan politik dinasti sejauh masyarakat mendukung yang bersangkutan. Akumulasi sumber daya ataupun korupsi bisa dilakukan siapapun, baik yang berpolitik atas dinasti maupun bukan.

"Ini persoalan rule of law dan berlaku bagi siapapun dan bukan persoalan demokrasi. Adalah sebuah kenyataan bahwa politik dinasti dalam demokrasi melahirkan kekuasaan yang korup," ujarnya.

Namun demikian semuanya lebih berkaitan dengan tingkat perkembangan kualitas politik dan sumber daya manusia itu sendiri. Mengingat kondisi itu juga merupakan sumber bagi demokrasi, tetapi bukanlah prinsip dari demokrasi.

Salah satu mencegah maraknya politik dinasti, salah satu caranya adalah menolak dan melawan politik dinasti itu sendiri. Seperti tidak memilih calon-calon yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kekuasaan publik.

"Menolak dan kampanye melawan politik dinasti agar calon yang punya ikatan dinasti tersebut tidak menjadi pejabat publik. Semua karena adanya kekhawatiran dengan kemungkinan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan," ujar Saiful.

Menurutnya, melawan politik dinasti, seperti juga melawan politik lain yang menghambat bagi perbaikan kualitas kepemimpinan nasional maupun daerah dan bagi perbaikan kualitas pelaksanaan demokrasi. Semua adalah langkah yang sah secara demokratis dan mendesak dilakukan oleh semua pihak yang peduli dengan kualitas kepemimpinan publik dan demokrasi secara umum.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pertemuan Terbatas Jadi Pelanggaran Terbanyak di Tahapan Pilkada

Kemdagri menilai, pelanggaran protokol kesehatan dalam tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak lagi signifikan.

POLITIK | 16 Oktober 2020

Survei: Elektabilitas Partai Politik Turun, Kecuali PDIP, Gerindra, PKS, dan PSI

Survei Indometer dilakukan 25 September - 5 Oktober 2020 melalui sambungan telepon dengan 1.200 responden dari seluruh provinsi.

POLITIK | 16 Oktober 2020

KPU Sumut Minta Paslon Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Penerapan protokol kesehatan dalam tahapan pilkada, dipastikan dapat menekan tingkat penyebaran virus corona.

POLITIK | 16 Oktober 2020

Bawaslu Sebut Pelanggaran Protokol Kesehatan Berkurang

Pelanggaran terbanyak berupa peserta kampanye yang tidak memakai masker.

POLITIK | 16 Oktober 2020

KPU: 2 Paslon Belum Ditetapkan sebagai Peserta Pilkada

Ada lima paslon yang gagal maju karena tidak memenuhi persyaratan.

POLITIK | 16 Oktober 2020

Bawaslu: Kampanye Tatap Muka Masih Pilihan Utama Paslon

Metode kampanye paling sedikit adalah iklan media dan debat publik.

POLITIK | 16 Oktober 2020

Survei: Kang Emil dan Anies Potensial Cawapres

Gubernur Jawa Timur Khofidah Indar Parawansa turun dari 4,1 persen menjadi 3,8 persen, demikian dengan Tri Rismaharini.

POLITIK | 16 Oktober 2020

Survei: Elektabilitas Ganjar Pranowo Saingi Prabowo Subianto

Elektabilitas Ganjar Pranowo semakin mendekati Prabowo Subianto dengan selisih tipis, hanya 0,3 persen.

POLITIK | 16 Oktober 2020

Survei: Publik Percaya Jokowi Mampu Atasi Pandemi dan Resesi

Sebanyak 74,4 persen responden percaya Jokowi mampu mengatasi pandemi dan resesi.

POLITIK | 16 Oktober 2020

Dewan Pakar Nasdem Beri Masukan untuk Efektivitas Manfaat Bank Tanah dalam UU Cipta Kerja

Komite Bank Tanah nantinya akan diisi oleh tiga atau empat orang menteri, yang tugasnya adalah menentukan kebijakan.

POLITIK | 16 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS