Azis Syamsuddin: RUU Perlindungan Data Pribadi Bahas Batasan Usia
INDEX

BISNIS-27 510.175 (-19.05)   |   COMPOSITE 5783.33 (-170.92)   |   DBX 1064.04 (-1.68)   |   I-GRADE 168.858 (-6.97)   |   IDX30 499.932 (-21.14)   |   IDX80 131.904 (-5.19)   |   IDXBUMN20 373.781 (-18.36)   |   IDXG30 136.463 (-5.44)   |   IDXHIDIV20 450.262 (-18.14)   |   IDXQ30 146.101 (-6.28)   |   IDXSMC-COM 248.411 (-4.72)   |   IDXSMC-LIQ 303.864 (-9.61)   |   IDXV30 127.988 (-5.5)   |   INFOBANK15 983.467 (-36.67)   |   Investor33 429.105 (-16.64)   |   ISSI 169.797 (-4.69)   |   JII 620.069 (-22.27)   |   JII70 213.196 (-7.01)   |   KOMPAS100 1177.3 (-42.41)   |   LQ45 920.112 (-37.05)   |   MBX 1606.46 (-54)   |   MNC36 321.125 (-12.61)   |   PEFINDO25 316.867 (-8.64)   |   SMInfra18 295.49 (-13.73)   |   SRI-KEHATI 366.206 (-13.72)   |  

Azis Syamsuddin: RUU Perlindungan Data Pribadi Bahas Batasan Usia

Sabtu, 21 November 2020 | 18:46 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) akan mengatur hak dan kewajiban pemilik data dan individu, termasuk lembaga yang mengumpulkan dan memproses data. Hal yang menarik, regulasi ini akan ditetapkan data protection officer atau pengawas perlindungan data pribadi. Dengan begitu, lapis perlindungan data pribadi benar-benar terjaga.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin optimistis RUU PDP bisa memberikan jaminan rasa aman kepada masyarakat ketika menggunakan aplikasi dan platform berbasis internet.

"Ini yang sejak awal dikedepankan. Begitu pentingnya data pribadi," tutur Azis dalam keterangan yang diterima, Sabtu (21/11/2020).

Semua informasi yang masuk baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat luas, sambung wakil ketua umum Partai Golkar itu, nantinya akan menjadi pertimbangan dalam pembahasan RUU PDP.

"Masukan apa pun sangat dibutuhkan. Dan DPR menunggu berbagai usulan dari pihak manapun, masyarakat bisa mengusulkan melalui akun media sosial resmi DPR RI," tutur Azis.

Azis mengakui telah menerima beberapa informasi, termasuk usia yang diusulkan oleh pemerintah melalui Dirjen Aplikasi Informatika, Samuel Abrijani Pangerapan. "Ada usulan batasan usia sekitar 17 tahun," terang Azis.

Lalu apakah ini akan masuk di dalam salah satu pasal RUU tersebut? Menurut Wakil Rakyat dari Dapil 2 Lampung itu, tergantung dengan berkembangan diskusi RUU ini bersama pemerintah.

"Ini mengingat aktivitas masyarakat di media sosial juga menjadi hak bagi setiap warga negara," jelas pria jebolan Universitas Western Sydney itu.

Azis memahami bahwa usulan pembatasan usia lebih mengedepankan upaya melindungi anak-anak dari konten-konten yang tidak sesuai dengan usianya.

Di lain sisi dalam suasana belajar online akhir-akhir ini media sosial menjadi salah satu media dalam pengajaran online. Hal ini juga harus kita pertimbangkan tidak boleh serta merta memberikan pembatasan usia. Perlu kajian," pungkas Azis.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pakar Hukum Nilai Instruksi Mendagri Tak Lampaui Kewenangan

Pakar hukum tata negara Umbu Rauta menilai Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tepat dan tidak melampaui kewenangan.

POLITIK | 21 November 2020

Pernyataan Pangdam Jaya Soal FPI Dinilai Sangat Konstruktif dan Akseptabel

Pernyataan Pangdam Jaya adalah sesuatu yang sangat wajar, Konstruktif - Akseptabel, karena TNI adalah penanggungjawab tertinggi dan terdepan atas keutuhan NKRI.

POLITIK | 21 November 2020

Target Partisipasi Pemilih Dinilai Realistis

Target angka partisipasi pemilih sebesar 77,5% dalam Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2020 cukup realistis.

POLITIK | 20 November 2020

Boni Hargens Apresiasi Ketegasan Pangdam Jaya terhadap FPI

Berbagai video penurunan baliho oleh aparat TNI telah menuai pujian dan apresiasi dari berbagai kalangan masyarakat

POLITIK | 20 November 2020

Moeldoko Tegaskan Akun Facebook Bernama Dirinya Palsu

Akun resmi Kepala Staf Kepresidenan RI ialah https://www.facebook.com/DrMoeldoko. Akun resmi ini diikuti oleh lebih dari 162.000 followers.

POLITIK | 20 November 2020

Mendagri: Pencopotan Kepala Daerah Jika Melanggar UU

Tito Karnavian mengemukakan pencopotan kepala daerah bisa dilakukan jika yang bersangkutan melanggar Undang-Undang (UU) yang telah ditetapkan.

POLITIK | 20 November 2020

PKB kepada Rizieq: Jadilah Penceramah yang Baik Seperti Wali Songo

Dia mengingatkan sosok seperti Rizieq sebaiknya mengikuti sosok Wali Songo yang berdakwah dengan tidak ada ancaman, provokasi, ujaran-ujaran kebencian.

POLITIK | 20 November 2020

Mendagri Tidak Bisa Serta-merta Pecat Kepala Daerah

Harus ada putusan MA dulu dan tidak bisa langsung dipecat atau dicopot.

POLITIK | 20 November 2020

Fahri Hamzah: Isu Politik Identitas untuk Memecah Belah Rakyat

Dalam proses demokrasi tidak bisa melarang siapa pun maju dalam kontestasi pilkada.

POLITIK | 20 November 2020

Calon Petahana Walkot Semarang Hadiri Debat Publik

Calon petahana Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi bersama wakilnya Hevearita mengikuti debat publik perdana Pemilihan Wali Kota Semarang.

POLITIK | 19 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS